Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax Soumatera Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum
Laurensius Arliman S, Laurensius Arliman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.995 KB)

Abstract

Kids are part of human who is not separated, all humans are from childhood. Protection of children are increasingly being discussed, as a result of the frequent violations of child protection cases in every region in Indonesia. In the border areas of Indonesia, many trafficked children. Therefore this paper tries to explain bagimana factors that cause the sale of children in border areas, how to organize the strengthening of the protection of children in border areas of Indonesia as well as how mewujdukan sustainable child protection in the border area. Apparently a lot of factors that led to the sale of children in border areas, especially poverty, in organizing the protection of children in the border area, it is necessary to strengthen the rule of law protecting children against trafficking, and to realize sustainable child protection to keep child life continuously. Keywords: Child, Human Trafficking, Regional, Border, Indonesia.   Anak-anak adalah bagian dari manusia yang tidak terpisah, semua manusia berasal dari masa kanak-kanak. Perlindungan anak semakin banyak didiskusikan, akibat seringnya terjadi pelanggaran kasus perlindungan anak di setiap wilayah di Indonesia. Di daerah perbatasan Indonesia, banyak anak yang diperdagangkan. Oleh karena itu makalah ini mencoba menjelaskan bagimana faktor-faktor yang menyebabkan penjualan anak di daerah perbatasan, bagaimana mengorganisir penguatan perlindungan anak-anak di daerah perbatasan di Indonesia serta bagaimana mewujdukan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan penjualan anak-anak di daerah perbatasan, terutama kemiskinan, dalam mengorganisir perlindungan anak-anak di daerah perbatasan, perlu memperkuat peraturan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Untuk menjaga kehidupan anak terus menerus. Kata kunci: Anak, Perdagangan Manusia, Daerah, Perbatasan, Indonesia.
Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.859 KB)

Abstract

Children as the nations next generation, should be protected from childhood to adulthood. If the child since childhood was in the neighborhood crime, the boy can be the perpetrators of criminal acts in the future, and will be disturbing peoples lives. It is wise if the protection of children starting in school. School as place a child studying, along with peers, and learn to respect for peers, with smaller or teachers. Nowadays, very sad child protection in the school environment, imagine in the school of environmental protection of children is not running properly, many child protection were violated, so kids do not feel comfortable at school, absences from school, or drop out of school. Against this its good, we are all concerned with the protection of children, especially in the area of the school. This paper tries to offer the world the concept of the protection of children in schools on an ongoing basis, starting from the urgency of the protection of children in school, and the dynamics of child protection solutions in schools, as well as offering a sustainable concept of child protection in the school. The conclusion of this paper expects that all parties can participate in an ongoing child protection in the school. Keywords: Dynamic, Solution, Protection, Child, School   Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu pasti menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di dunia sekolah. Sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar menghargai kepada teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru. Sekarang ini, perlindungan anak sangat menyedihkan di lingkungan sekolah, bayangkan di lingkugan sekolah perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya, banyak perlindungan anak yang dilanggar, sehingga anak tidak merasa nyaman di sekolah, absen dari sekolah, atau putus sekolah. Terhadap hal tersebut ada baiknya, kita semua memperhatikan perlindungan anak, terutama di wilayah sekolah. Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan konsep perlindungan anak di dunia sekolah secara berkelanjutan, dimulai dari urgensi perlindungan anak di sekolah, dinamika dan solusi perlindungan anak di sekolah, serta menawarkan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di perlindungan anak yang berkelanjutan di wilayah sekolah. Kata Kunci: Dinamika, Solusi, Anak, Perlindungan, Sekolah
Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.231 KB)

Abstract

Indonesia is a vast archipelago country and borders directly with other countries. This article will look at the role of local government borders on child protection. The author will explain the rights of children to education and health. This paper also discusses how the role of local government borders on child protection, as well as offering ideas on child protection by the border area. The conclusion of this paper, the role of border areas are still lacking in meeting the protection of children, this is due to lack of support from the central government. Key words: Concept; Nation; Child Protection; Border Area.
Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.992 KB)

Abstract

The domino effect of employment problems is unemployment will have a negative impact on the survival of nation and state. The negative impact of unemployment is the increasing variety of criminal acts, the increasing number of homeless and street singers, has become a social pathology or social germ disease that spread like a virus that is difficult to eradicate. Therefore it is necessary to do a serious step both from the side of the government and the labor itself and of course the willingness of the company. The government serves as a supervisor and regulator as well as facilitators of both parties of the company and workers not to harm each other. The worker should try to continue to improve his competence so that he has a higher bargaining power over the company rather than relying solely on government protection. And finally the good faith of the company so as not to see the worker as a cost factor but an important asset of the company, so that the company can maximize the value of the company itself. This can be seen from the days before independence, after independence, the old order, the new order, and the reform era have each of the existing legal dynamics. In addition, in realizing sustainable legal development must prepare the participation of all parties, so as to realize the protection of good employment. Keywords: Development, Dynamics, Employment, Indonesia.   Efek domino dari masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya gelandangan dan pengamen, sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah langkah-langkah serius baik dari sisi pemerintah maupun tenaga kerja itu sendiri dan tentunya kesediaan pihak perusahaan. Pihak pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Pihak pekerja seharusnya untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya sehingga lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dan bukannya hanya bergantung pada perlindungan pemerintah. Dan terakhir itikad baik dari perusahaan supaya tidak melihat pekerja sebagai faktor biaya melainkan sebuah asset penting perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan zaman reformasi memiliki masing-masing dinamika hukum yang ada. Selain itu dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan harus menyiapkan keikutsertaan semua pihak, sehingga bisa mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang baik. Kata kunci: Perkembangan, Dinamika, Ketenagakerjaan, Indonesia.
KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN DI INDONESIA Arliman S, Laurensius
Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1228

Abstract

Kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional, dimana pendidikan wanita-wanita Indonesia pada umumnya masih rendah, begitu pula dengan kualitas fisik yang rendah dan nonfisik yang kurang memadai, ditambah kondisi lingkungan sosial dan budaya sebagin besar masyarakat Indonesia yang kurang mendukung terhadap wanita, maka penegakan terhadap hak asasi manusia tidak terlaksana. Tragedi Mei 1998 mendesak Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 sebagai landasan hukum Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komisi ini adalah sebuah institusi komisi independen hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk mewujudkan penegakan hak asasi perempuan maka komisi ini memiliki tugas: a) penyebarluasan pemahaman, b) kajian dan penelitian, c) pemantauan, d) rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional. 
PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DI SATLANTAS POLRESTATA PARIAMAN S, Laurensius Arliman
Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i2.543

Abstract

Children as the nations next generation is obliged to be protected. Kids in his life will not be separated from violence every day, it can be seen on the television news, news in print or electronic. Its very sad child protection are not met, because it is the same as destroying Indonesia in the future. Child protection can not be separated from the children as victims, children as witnesses, or bahakan child as a criminal suspect. This paper uses empirical juridical methods. This paper discusses how the fulfillment of children as perpetrators of the traffic in the Traffic Police of Padang Pariaman. There are problems that occur both from internal factors or external factors, but in this study presented also the solution of the existing problems. The conclusion of this paper expects that the future of child protection is more responsive, and all parties are willing to assist in the enforcement of child protection.
Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Roza, Darmini; S, Laurensius Arliman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.412 KB)

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Berdasarkan peraturan per-UU-an yang ada, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini menyajikan peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tulisan ini juga menegaskan bahwa faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.The Role of Village Consultative Board in Village Development and Village Finance SupervisionThe enactment of Law Number 6 Year 2014 on Village implies the disbursement of billions of rupiah funds directly to the villages sourced from the allocation of village funds. The village head as a village leader should be able to implement the management function from planning, organizing, mobilizing, and supervising to organize his village to be more advanced. Under the existing law, the village government is assisted by the Village Consultative Board (Badan Permusyawaratan Desa). This paper presents the vital role of BPD as the successor to the aspirations of the people in the village administration. BPD is not an institution that can be underestimated, but the village head should always work with BPD in rural development. The end of this paper describes the financial supervision made by BPD. The implementation of supervision can also detect to what extent the policy of the village head is to run and the financial irregularities that occur in the implementation of such work. This paper also confirms that the factors that can support BPD supervision is the community, because the community is a critical determinant of the success of BPD in implementing village financial oversight.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10
KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES YANG MENJAMIN SIARAN YANG LAYAK BAGI ANAK Arliman S, Laurensius
Veritas et Justitia Vol 3, No 1 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.2528

Abstract

This article discusses a number of questions, i.e. regarding the role and function of the Indonesian Broadcasting Commission, established by Law no. 32 of 2002, as a state auxiliary body, in supervising Indonesian broadcasters; 2. The Commission’s role in guaranteeing the broadcast of material that are suitable for children; and 3. Offering inputs as to how to secure child-proof broadcasts. The Commission already issued a number of regulations in that respect but practice shows low compliance. Parents and adults should be more involved, pay more attention and offer guidance to children.
Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Simbolon, Laurensius Arliman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.374 KB)

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari kemajuan negara Indonesia. Hari ini, semakin marak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak di tengah masyarakat. Menjadi sebuah pertanyaan apakah kemudian yang dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut, karena baik secara sadar maupun tidak sadar, perlindungan anak telah terabaikan. Tulisan ini menyajikan bagaimana pengaruh pemahaman kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap perlindungan anak guna menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan. Kemudian dibahas pula bagaimana peran partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak. Jawabannya adalah partisipasi masyarakat memiliki peran utama dalam perlindungan anak, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun pasif. Pada akhir tulisan ini, penulis mencoba menggagas penanaman tentang perlindungan anak yang berkelanjutan di tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap partisipasi masyarakat bagi perlindungan anak akan mempengaruhi perlindungan anak secara berkelanjutan. Public Participation in Sustainable Child Protection Law as a Form of Legal Awareness AbstractPublic participation in the enforcement of child protection laws is the key to the development of the Indonesian state. Today, a growing number of violations of the right of child continue to occur in society. A question then arises on what is done by the people related to the violations, which uncovers that child protection has been neglected either consciously or unconsciously. This paper discusses the legal awareness of the public regarding the protection of child to create a sustainable child protection. Furthermore, this paper also discusses the central role of public participation, whether in active or passive participation, in ensuring child protection. At the end of this paper, the author tries to initiate an ongoing understanding on child protection by the public. In conclusion, public awareness on participating in child protection will affect the sustainable child protection.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5
Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat) Simbolon, Laurensius Arliman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1292.851 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat di dalam sanubari manusia itu sendiri, yang tidak dapat dikurangi baik oleh masyarakat, pemerintah maupun dirinya. Salah satunya adalah hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama merupakan suatu hak yang bebas dipilih oleh seseorang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa tidak ada sinkronisasi peranan antara Komnas HAMdengan pemerintah. Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menegakkan hak kebebasan beragama, tidak memiliki sikap tegas dalam mengimplementasikan peranannya. Dalam penelitian ini juga dikemukakan kasus penyelesaian konflik antar umat beragama, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri terkait dengan rumah ibadah, dimana Komnas HAMkurang memiliki sikap terhadap hal ini. Seharusnya, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri memiliki sikap tegas dalam pelaksanaan fungsinya tersebut dan memilikiperaturan perundang-undangantersendiri tentang peranan Komnas HAM.  Inter-Religious Conflict ResolutionAbstractHuman Rights is a human or fundamental rights inherent in the human heart itself, which can not be reduced either by the public, government and himself. One of them is the right to religious freedom. Right to religious freedom is a right that is freely chosen by the individual. The National Commission on Human Rights, an independent institution whose position is equal to other state agencies, which function to carry out an assessment, research, extension, monitoring, and mediation of human rights. From research conducted, it appears that there is no synchronization between Komnas HAM and the role of government. Komnas HAM, as an independent institution whose function is to uphold the right of religious freedom, does not have a firm stance in implementing its role. This study also found cases of inter-religious conflict resolution, namely West Sumatra Governor Regulation No. 17 of 2011 on the Prohibition of the Activity of Ahmadyah Indonesia in West Sumatra province and two ministerial decree related to houses of worship, the Commission lacks the attitude towards it. Supposedly,Komnas HAM as an independent institution has a firm stance in the execution of these functions and has its own legislation on the role of the Komnas HAM.Keywords: religion, freedom, conflict, The National Commission on Human Rights, people.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a9
Co-Authors Elfitrayenti, Elfitrayenti Ernita Arif Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Munandar, Syaiful Pardosi, Debora Angelina Carissa Roza, Darmini Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati SH,MH, Dr. Yulfasni Veri, Isdal Yasri, Yasri