Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Efik Yusdiansyah; Chepi Ali Firman; Arinto Nurcahyono; Neni Ruhaeni; Dini Dewi Heniarti; Sri Ratna Suminar; Ahmad Faizal Adha; Muhammad Ilman Abidin; Hasya Fazni Pratiwi; Suci Setiawati
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i2.5030

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk cyberbullying. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang cyberbullying di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Efik Yusdiansyah; Chepi Ali Firman; Arinto Nurcahyono; Neni Ruhaeni; Dini Dewi Heniarti; Sri Ratna Suminar; Ahmad Faizal Adha; Muhammad Ilman Abidin; Hasya Fazni Pratiwi; Suci Setiawati
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i2.5030

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk cyberbullying. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang cyberbullying di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Perlindungan Hukum bagi Pencipta Ilustrasi Komik Digital yang Diunggah Kembali Tanpa Izin Melalui Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Fatma Az-zahra; Neni Sri Imaniyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9827

AbstractThe ease of accessing things via the internet is often misused by irresponsible people for personal gain. Such as the phenomenon of re-uploading digital comic illustration works through the TikTok application without the permission of the relevant parties which causes losses to the creator. This study aims to determine the legal protection for creators of digital comic illustrations that are uploaded again without permission through the TikTok application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal remedies that can be taken by creators in the event that their digital comic illustration works are uploaded again without permission through the TikTok application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. The research data was collected by literature/literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The result of this research is that preventive legal protection is given automatically to the creator of digital comic illustrations after his work is declared and published in accordance with Article 1 Paragraph (1) UUHC. Repressive legal protection is regulated in Article 54 of the UUHC in the form of final penalties such as fines, imprisonment, and additional penalties imposed after a dispute or violation occurs. Legal remedies taken in the event of a dispute are based on Article 95 UUHC through the Commercial Court litigation route and non-litigation route through alternative dispute resolution and arbitration institutions. AbstrakKemudahan mengakses sesuatu melalui internet sering kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi keuntungan pribadi. Seperti fenomena pengunggahan kembali karya ilustrasi komik digital melalui aplikasi TikTok tanpa izin pihak terkait yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum perlindungan hukum bagi pencipta ilustrasi komik digital yang diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam hal hasil karya ilustrasi komik digitalnya diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum secara preventif diberikan secara otomatis kepada pencipta ilustrasi komik digital setelah hasil karyanya dideklarasikan dan dipublikasikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UUHC. Perlindungan hukum secara represif diatur dalam Pasal 54 UUHC yang berupa hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa yaitu berdasarkan Pasal 95 UUHC melalui jalur litigasi Pengadilan Niaga serta jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga arbitrase.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Komik Digital, TikTok

Penjualan Obat Sirup yang Mengandung Etilen Glikol (Eg) dan Dietilen Glikol (Deg) yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pingkan Tirai Meyzha Sastrawinata; Neni Sri Imaniyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9841

ABSTRAK. Dunia usaha dengan memanfaatkan teknologi menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa termasuk obat – obatan. Adanya peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih banyak kerugian yang terjadi pada konsumen. Hal ini sehubungan dengan ditemukannya kasus penjualan obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kedua bahan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian secara studi kepustakaan data sekunder dan analisis data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini perlindungan hukum secara internal antara pelaku usaha dan konsumen sangat lemah, dalam perjanjian jual beli secara lisan konsumen hanya membeli produk dari distributor pelaku usaha seperti pada umumnya yang tidak disebutkan hak, kewajiban, tanggung jawab jika terjadi kerugian seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum secara eksternal yaitu kebijakan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu konsumen pengguna obat sirup. Adapun kebijakan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, panduan Farmakope Indonesia serta adanya Lembaga BPOM. Upaya hukum yang dapat dilakukan yang terdapat dua cara yaitu secara litigasi dan secara kooperatif dengan cara non litigasi seperti negosiasi dan konsiliasi. Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen. ABSTRACT. The business world, by utilizing technology, produces various goods and/or services including medicines. The existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection still causes many losses to consumers. This is in connection with the discovery of cases of sales of syrup drugs containing Ethylene Glycol and Diethylene Glycol which caused losses to consumers. This research aims to determine legal protection and legal remedies for consumers who experience losses due to these two substances in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research uses a normative juridical approach, research specifications are descriptive analysis. Research data consists of secondary data literature study and qualitative juridical data analysis. The results of this research are that internal legal protection between business actors and consumers is very weak, in verbal sales and purchase agreements consumers only buy products from distributors of business actors, as in general there is no mention of rights, obligations or responsibilities in the event of a loss as in the Law. Consumer protection. External legal protection is a policy to protect the weak, namely consumers who use syrup drugs. These policies are Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Indonesian Pharmacopoeia guidelines and the existence of the BPOM Institute. There are two legal remedies that can be taken, namely by litigation and cooperatively by non-litigation methods such as negotiation and conciliation. These two methods of resolving disputes are explained in Article 45 paragraph (2) of the Consumer Protection Law.

Perlindungan Hukum Konten Kreator pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mochamad Arsya Nugraha; Neni Sri Imaniyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9870

ABSTRACT. Every thought of a person can be developed into a Work of Creation, which is then channeled through digital platforms by the creator. The ease of the public in accessing and utilizing the internet does not rule out the possibility of copyright infringement. With this, this study aims to identify legal protection for content creators on the Youtube platform against reuploading videos on Instagram without permission, reviewed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and understand the legal consequences arising from unauthorized reuploads in the perspective of Copyright Law. This research uses a normative juridical approach method with research specifications that are descriptive analysis. Data collection in this study through literature study (libarary reasearch). The result of this research is a form of legal protection for content creators, namely Preventive Legal Protection, through protection from the government and authorized institutions in preventive measures before violations occur and Repressive Legal Protection, settlement of violations through lawsuits to the court. As a result of Copyright Infringement, the creator can conduct a complaint, subpoena to mediation to the Commercial Court, after passing several processes the authorities will request compensation by taking all or part of the income from the income from the perpetrator to confiscate evidence but if this does not provide a deterrent effect for the perpetrator then the creator can withdraw this case into criminal law by imposing fines and criminal penalties prison. ABSTRAK. Setiap olah pikir seseorang dapat dikembangkan menjadi suatu Karya Cipta, yang kemudian disalurkan melalui platform digital oleh pencipta. Kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan internet tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta. Dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konten kreator pada platform Youtube terhadap pengunggahan ulang video di Instagram tanpa izin ditinjau Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pengunggahan ulang (reupload) tanpa izin dalam perspektif Undang – undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (libarary reasearch). Hasil dari peneliatian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konten kreator yaitu Perlindungan Hukum Preventif, melalui pengayoman dari pemerintah dan lembaga berwenang dalam tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif, penyelesaian pelanggaran melalui gugatan kepengadilan. Akibat hukum dari Pelanggaran Hak Cipta, pencipta dapat melakukan delik aduan, somasi hingga mediasi ke Pengadilan Niaga, setelah melewati beberapa proses pihak berwenang akan melakukan permintaan ganti rugi dengan mengambil seluruh atau sebagian penghasilan dari pendapatan dari pelaku hingga melakukan penyitaan barang bukti tetapi jika hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku maka pencipta dapat menarik kasus ini kedalam hukum pidana dengan pemberian sanksi denda dan hukuman pidana penjara.

Penanggulangan Kerusakan Savana Gunung Bromo sebagai Kawasan Taman Nasional Akibat Penyelenggaraan Kegiatan Prewedding Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Pengendalian Kerusakan Hutan pada Taman Nasional Nala Ardelia Najatin Sidik; Yetty sumiyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12632

Abstract. This study aims to examine the licensing mechanism for pre-wedding activities in the Savanna of Mount Bromo, which is part of the National Park area, and the efforts to mitigate the damage caused by the fire on September 6, 2023. The fire resulted in environmental damage covering an area of 274.71 hectares in the Savanna of Mount Bromo, triggered by a flare used during a pre-wedding photoshoot. This damage not only harmed the ecosystem but also had economic impacts due to the total closure of access to the Mount Bromo Tourist Area by the Bromo Tengger Semeru National Park Authority (BB TNBTS). This research employs a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. Data were collected through a literature review, including laws and regulations, books, official documents, publications, and relevant research findings. The analysis was conducted qualitatively by reviewing and examining applicable laws and related literature. Furthermore, mitigation efforts must involve comprehensive prevention, control, and recovery actions. The study also highlights the importance of the role of relevant agencies, such as the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and BB TNBTS, in managing forest and land fire disasters. This research is expected to provide both theoretical and practical contributions to the development of legal science, particularly in environmental management and forest fire mitigation in national park areas. The results of this study are also expected to serve as a reference for researchers and stakeholders in future efforts to protect and manage the environment. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perizinan penyelenggaraan kegiatan prewedding di Savana Gunung Bromo sebagai Kawasan Taman Nasional dan upaya penanggulangan kerusakan akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 6 September 2023. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan seluas 274,71 hektar di Kawasan Savana Gunung Bromo, disebabkan oleh flare yang digunakan dalam kegiatan pemotretan prewedding. Kerusakan ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga berdampak ekonomi akibat penutupan total akses masuk ke Kawasan Wisata Gunung Bromo oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka terkait. Selain itu, upaya penanggulangan kerusakan akibat kebakaran harus melibatkan tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan secara komprehensif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BB TNBTS, dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan taman nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang.

Perlindungan Hukum kepada Musisi Lokal dari Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Andinie Zanatine; Neni Sri Imaniyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15473

Abstract. Musicians create works such as songs, often released in physical formats like vinyl records and cassette tapes, and increasingly use merchandise as a key connection with their fans. However, the rise of "bootleg t-shirts" has negatively impacted local musicians by infringing on their official merchandise. This research aims to explore the legal protections available to local musicians against bootleg t-shirts that unlawfully use their names, logos, portraits, and designs. It also seeks to identify the legal actions musicians can pursue under the Trademark and Geographical Indications Law (UU MIG) and the Copyright Law (UUHC). Using a normative juridical approach and descriptive-analytical research, data is collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that bootleg t-shirts using a musician's identity without permission constitute trademark counterfeiting under the UU MIG. Trademark rights are protected preventively through registration and can be defended repressively through civil lawsuits, criminal prosecution, and alternative dispute resolution. Additionally, unauthorized use of portraits and designs on bootleg t-shirts is classified as copyright infringement under the UUHC, with automatic copyright protection granted upon creation. Repressive measures for copyright infringement include civil lawsuits, criminal action, and alternative dispute resolution methods like mediation and arbitration. Abstrak. Musisi menciptakan karya seperti lagu, yang sering dirilis dalam format fisik seperti piringan hitam dan kaset, serta semakin sering menggunakan merchandise sebagai cara utama untuk terhubung dengan penggemar mereka. Namun, munculnya "kaos bootleg" telah berdampak negatif pada musisi lokal dengan melanggar produksi merchandise resmi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi musisi lokal terhadap kaos bootleg yang secara ilegal menggunakan nama, logo, potret, dan desain mereka. Selain itu, penelitian ini juga mencari tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh musisi berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) serta Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa kaos bootleg yang menggunakan identitas musisi tanpa izin termasuk dalam kategori pemalsuan merek menurut UU MIG. Hak merek dilindungi secara preventif melalui pendaftaran dan dapat dipertahankan secara represif melalui gugatan perdata, penuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, penggunaan potret dan desain secara tidak sah pada kaos bootleg dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut UUHC, dengan perlindungan hak cipta yang diberikan secara otomatis saat karya tersebut diciptakan. Tindakan represif untuk pelanggaran hak cipta mencakup gugatan perdata, tindakan pidana, dan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search