Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

EKSISTENSI DAN PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Utama, Sofyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.722 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v27i2.54

Abstract

The existence of syariah banking in Indonesia was thought about because of monetary crisis in 1997 as well as national political crisis. They had brought impact and influenced national economy. Such crisis has already given inspiration to bring up out of the alternative bank which could be developed in Indonesia, such as syariah banking. The research has shown that syariah bank can survive from monetary crisis, so the existence of syariah banking is hoped to become one of reliable banks. Nevertheless, in order to make syariah banking survive with its characteristic, the law enforcement of syariah banking requires more selective supervision of Bank Indonesia and needs to be supported by excellent human resources. Finally, syariah banking can still be trusted by society, and becomes one of alternative bank in Indonesia.Keywords: monetary crisis; syariah banking; law enforcement
KEPASTIAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA Utama, Sofyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.183 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v26i1.32

Abstract

Waqaf, property donated for religious or community use which is known in the society is waqaf of land, or house. But, nowadays waqaf has been wider as can be seen in article 15 paragraph 3, Act No. 41 year 2004 on waqaf. Waqaf can be in the form of giving or donating movable objects, such as money, gold. Article 28 and 29 are the basis of the existence of law of money waqaf, so it has a legal certainty, and it can be applied in Indonesia according to syariah.Keywords: money waqaf, legal certainty, syariah.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM Utama, Sofyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.549 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.109

Abstract

AbstrakLegalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan, dan suatu kebijakan pewaris dalam pembagian warisan untuk ahli waris pengganti, yang disebut dengan kebijaksanaan pre-empitiv yaitu, pada masa hidup pewaris dengan membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris penganti. Pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin, diantara ahli waris atau ahli waris penganti, dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara.Seperti halnya dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) yang ditujukan untuk kemaslahtan ummat. Salah satunya teori mengenai Al-Maslahah Al-Mursalah yang diperlukan untuk kehati-hatian, menghindari mengikuti hawa nafsu belaka.  Kata Kunci: Ahli waris, Ahli waris Pengganti.
ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana; Utama, Sofyan Mei; Syuhada, Otong; Hendriana, Hendriana
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.25998

Abstract

This study aims to analyze the role of the principle of justice as one of the foundations for judges in deciding divorce decisions. In the context of family law, divorce is a complex issue that affects the lives of many individuals. Therefore, it is important for judges to consider various aspects, including the principle of justice, in making fair and just decisions. The research method uses a qualitative approach with the method of analyzing literature and literature studies. Data will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, court decisions, and other related documents. Data analysis will be carried out by identifying the main themes related to the principle of justice in divorce decisions. The results of the study show that the principle of justice has a very important role in deciding divorce decisions. The principle of justice provides a basis for judges in assessing various factors related to divorce, such as the rights of spouses, children's welfare, distribution of joint assets, and financial obligations. In addition, the Judge must be fair in considering the interests and needs of each partner, as well as the rights of the children involved. In this case, the judge must consider factors such as income, role in marriage, ownership of property, and physical and mental health conditions. In conclusion, the principle of justice plays an important role in deciding on a divorce decision. Judges must consider various factors and principles of justice in ensuring a fair decision for all parties involved. This research makes an important contribution to our understanding of the principle of justice in the context of family law, and provides useful guidance for judges in making fair decisions in divorce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas keadilan sebagai salah satu landasan bagi hakim dalam memutuskan putusan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan asas keadilan dalam putusan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan putusan perceraian. Asas keadilan memberikan landasan bagi hakim dalam menilai berbagai faktor yang terkait dengan perceraian, seperti hak-hak pasangan, kesejahteraan anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban finansial. Selain itu, Hakim harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pasangan, serta hak-hak anak yang terlibat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan, peran dalam pernikahan, kepemilikan harta, dan kondisi kesehatan fisik dan mental. kesimpulannya, asas keadilan memainkan peran penting dalam memutuskan putusan perceraian. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip keadilan dalam memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang asas keadilan dalam konteks hukum keluarga, dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dalam perceraian.
PERAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Utama, Sofyan Mei; Farid, Diana; Mabruri, Kemal Al Kautsar; Nu’man, Mohamad Hilal
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12450

Abstract

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif  agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Corruption is one of the serious problems that undermine social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can make a positive contribution in efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach to focus on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive analysis approach to make it easier to draw the right conclusions. The results showed that Islamic law has great potential in making a positive contribution in tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an important role in creating an environment free from corruption. 
The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Utama, Sofyan Mei; Farid, Diana; Mabruri, Kemal Al Kautsar; Fathiah, Iffah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7614

Abstract

Polygamy is a marital practice in which a man simultaneously has more than one wife. In contemporary society, this practice often poses various legal and social challenges. This study aims to analyze the role of family law in regulating polygamy, protecting individual rights, and maintaining a balance between religious freedom and women's rights. Family law plays a central role in ensuring that polygamy is conducted with the principles of justice, equality, and protection of the wives' rights. This research uses a qualitative method with a literature study approach. In contrast, this research's primary and secondary sources are journals published with national and international reputation indexes, as well as books, laws, and so on that support this research. Data analysis uses description analysis, data following the actual, and then the data is compiled, processed, and analyzed to provide an overview of the existing problems. The results show that polygamy remains a controversial issue in contemporary society. Family law is essential in regulating and dealing with this practice, significantly impacting individuals, families, and communities. This research provides a further understanding of the complexity of the role of family law in the context of polygamy. It can serve as a basis for further discussion on regulating and protecting individual rights in a changing society.
COMPARISON OF FAMILY LAW SYSTEMS IN THE UNITED STATES, INDONESIA, AND FRANCE: A CASE STUDY OF MARRIAGE AND DIVORCE RULES Utama, Sofyan Mei; Farid, Diana; Trisulo, Trisulo; Siddiq, Achmad; Nazmi, Nahdia
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.11261

Abstract

Family law systems in different countries significantly differ between marriage and divorce regulations. This research aims to compare the family law systems in several selected countries and analyze the marriage and divorce regulations in these countries. The research method used is qualitative with a case study approach. At the same time, primary and secondary data are obtained from literature studies where the retrieval process is from various trusted sources such as journals, books, and legal regulations. Data analysis uses descriptive analysis of research methods by collecting data after the actual data is compiled, processed, and analyzed to provide an overview of the existing problems. The results show that the selected countries, namely the United States, France, and Indonesia, have different marriage requirements, divorce proceedings, property division, and child custody regulations. An in-depth discussion of these differences provides a better understanding of the family law system in each country and its implications for individuals involved in the marriage and divorce process. This research concludes that comparing family law systems in different countries opens up room for developing better regulations to protect the interests of individuals and families in the context of marriage and divorce.