Nyoman Dantes
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kebijakan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Kristoforus Dowa Bili; Ida Bagus Putu Arnyana; Nyoman Dantes
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 10 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i10.2527

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar dan permasalahan yang menyertai kebijakan pada salah satu sekolah dasar, yaitu SDN Wee Tabula II. Subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru SDN Wee Tabula II. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan melalui metode wawancara dan observasi. Berdasarkan kajian diperoleh berbagai informasi tentang kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar, khususnya di SDN Wee Tabula II, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan-kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar tersebut, yaitu: 1. Menjalin kerjasama dengan inovasi, 2. Melaksanakan pelatihan pengunaan media ICT dalam pembelajaran di kelas, 3. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka, 4. Senam bersama, 5. Lomba kelas literat, 6. Lomba guru mengajar sesuai pemetaan kategori level kemampuan siswa kelas awal, 7. Memeriahkan HUT RI dengan melaksanakan lomba cerdasr cermat, lomba baca puisi. Selain itu, terdapat pula masalah dalam kebijakan pendidikan tingkat sekolah dasar, yaitu: Guru memiliki karakteristik yang berbeda (individu dan lingkungan); Jenis program kebijakan mikro pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru masih sangat terbatas; Kurangnya kesiapan dan komitmen guru dalam mengikuti kegiatan sebagai kebijakan mikro; Kurangnya motivasi dan kesadaran guru dalam menjalankan kebijakan mikro; Terbatasnya level kemampuan pimpinan sekolah dan para guru untuk menjangkau program-program unggul yang dapat dijadikan sebagai kebijakan mikro; Terbatasnya kemampunan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang mungkin dapat membantu pelaksanaan program kegiatan pendidikan pada level mikro.