Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja
Hasoloan Nadeak, Hasoloan
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Impelementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.01-10

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktualisasi dan validitasi tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pendekatan dan tujuan tersebut diketahui bahwa Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana,belum berlangsung dalam suatu “sistem” yang baik dan lancar, karena penduduk sebagai bagian dari sistem pencatatan dan kematian, yang merupakan penerima manfaat Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa kelahiran dan kematian dimaksud. Di samping itu, formulir pelaporan kematian yang saat ini digunakan, harus diformat ulang karena laporan kematian yang diterima dari kecamatan-kecamatan dari lokasi kajian, tidak berdasarkan nama (by name), alamat (by address) dan tidak berdasarkan data SIAK (by SIAK) tetapi berdasarkan jumlah atau angka yang meninggal di wilayah kecamatan, sehingga menyulitkan Dinas Dukcapil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk menghapus namanya dari data SIAK, sehingga berdampak pada akurasi jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). AbstractThe purpose of this research is to know about factualization and validization on Registration System of Birth and Death in the Region of Regency of Bandung and City of Bandung Province of West Java. Based on the said approach and purpose it is known that Registration System of Birth and Death in the Office of Dukcapil Regency of Bandung and City of Bandung as the implementing agency is not yet conducted in a good and smooth system because the population as part of registration system of birth and death as the beneficiaries of Registration System still have low awareness to report important events they experience such as the events of birth and death. In addition, the form of death report that is currently used, must be reformatted because the report received form districts of study location is not by name, by address and nor by SIAK data but based on the total or the number of died people in the district areas that making it difficult to the Office of Dukcapil Cifty of Bandung and Regency of Bandung to abolish their names from SIAK data, that has the impact on the accuracy of the total population and the existence of died people contained in List of Temporary Voters (DPS).
Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nadeak, Hasoloan; Dalla, Alexander Y; Nuryadin, Deden; Hadi, Anung S.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 3 (2015): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.239-250

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: realitas penetapan dan penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014, masalah dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini penting mengingat UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa pasal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pasal yang mengamanatkan tentang batas desa tetap berlaku. Sementara itu telah terbit 2 (dua) UU yang baru sebagai penganti dan merupakan turunan dari UU no. 32 tahun 2004 yaitu, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai turunan dari UU no. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi hal yang kotroversial, karena penetapan dan penegasan batas desa diatur secara teknis melalui Permendagri No. 27 tahun 2006 tersebut, tidak satupun para stakeholder yaitu para Bupati paling tidak di 4 (empat) provinsi daerah sampel penelitian yang mengimplementasikan Permendagri dimaksud dalam penetapan dan penegasan desa di daerahnya masing-masing.AbstractThe purpose of this study is to determine and analyze: the reality of the establishment and affirmation of village boundaries according to Law No. 32 of 2014; problems and solutions are taken to address the problem; and; the role of the district head in terms of determination and demarcation of village boundaries according to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. The approach used in this study is a qualitative-descriptive method. This study is important due to in the Law No. 32 of 2014 on Local Government, several articles have been removed and no longer valid, but the article that mandates village boundaries are still applied. Meanwhile, has been published two (2) new law as a substitute, and as a derivative of the Law No. 32 2004, that is, Law No. 6 of 2014 on The Village and the Law No. 23 of 2014 on Local Government. Although the arrangement of the establishment and affirmation of village boundaries is provided in detail in the regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 27 in 2006, but in reality occur controversial thing. This is because the determination and village demarcation technically regulated by the Permendagri No. 27 In 2006 that none Regent/Bupati of four selected samples implementing the Permendagri referred to in the establishment and affirmation of the village in their own regions.
Studi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 1 (2012): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.45-56

Abstract

AbstrakPermasalahan studi ini adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan, dan strategi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendekatan terhadap permasalahan tersebut adalah menggunakan pendekatan metode gabungan antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis SWOT. Berdasarkan pendekatan dimaksud, maka diketahui bahwa dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (daftar isian penggunaan anggaran) DIPA kepada satuan unit perangkat daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada pencairan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD sering terlambat. Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh hasil bahwa yang mendapatkan nilai yang kecil yaitu variabel laporan realisasi anggaran dan penatausahaan barang. AbstractProblems of this study is how the planning and budgeting, implementation and reporting, and strategies to improve implementation of Deconcentration and Assistance Duty in the Ministry Home Affairs.Approach to these problems is to use a combined method approach of qualitative and quantitative descriptive techniques SWOT analysis. Based on the intended approach, it is known that the transfer and assignment of the affairs of the Ministry of Home Affairs through the Deconcentration and Assistance Duty have not been optimal, in planning and budgeting activities Deconcentration and Assistance Duty still exist that use a mechanism outside Musrenbangnas but through non formal proposal through correspondence / proposal, the submission (budget use of checklists) DIPA to the local units (SKPD) is often delayed, resulting in the withdrawal of funds Deconcentration and Assistance Duty too late, the determination of executive officers on Deconcentration and Assistance Duty SKPD often too late. Then the calculation of the condition of the implementation and reporting by using a Likert Scale, obtained results that are getting little value that the variable budget reports and administration of goods.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 3 (2014): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.183-195

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tentang kecamatan di kota Bogor; untuk mengetahui dan menganalisis dukungan juklak dan juknis yang ditetapkan terhadap tugas-tugas Camat dan perangkat kecamatan yang ada di kota Bogor; dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kebijakan setelah diimplementasikan para camat dan perangkat kecamatan di wilayahnya masing-masing. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan adalah suatu keharusan, karena Peraturan Pemerintah dimaksud adalah peraturan pelaksanaan yang berlaku secara nasional dan diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan untuk melihat permasalahan dimaksud adalah deskriptif kualitatif dengan metode content analysis atau document analysis. Berdasarkan pendekatan dimaksud diketahui bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan PP No.19 Tahun 2008 ke dalam bentuk Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan dan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan. Pengimplemantasian kebijakan dimaksud meliputi: (1) Tugas Umum Pemerintahan, dan (2) Sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dalam kaitan otonomi daerah. AbstractThe purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the policy of districts in the city of Bogor; to determine and analyze the technical and operational guidelines support the tasks assigned to the sub-district and the districts in the city of Bogor; and to determine and analyze the performance of the policy after the implementation of the district and sub-district in each region. Implementation of Government Regulation Number 19 Year 2008 concerning the sub-district is a must, because of government regulation in question is the implementing regulations that apply nationally and mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government. The approach used to look at the problem in question is descriptive qualitative content analysis or document analysis. Based approach is known that the City Government has implemented PP No. 19 of 2008 in the form of Mayor Regulation No. 54 Year 2010 on Main Duties, Functions, Duties Work Procedures and structural positions within the District and No. 10 of 2010 on Delegation of Authority. The implementation of  policy shall include: (1) Common Tasks Government, and (2) Some tasks are delegated by the Mayor of the District Head in terms of regional autonomy.
Studi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.45-56

Abstract

AbstrakPermasalahan studi ini adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan, dan strategi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendekatan terhadap permasalahan tersebut adalah menggunakan pendekatan metode gabungan antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis SWOT. Berdasarkan pendekatan dimaksud, maka diketahui bahwa dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (daftar isian penggunaan anggaran) DIPA kepada satuan unit perangkat daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada pencairan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD sering terlambat. Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh hasil bahwa yang mendapatkan nilai yang kecil yaitu variabel laporan realisasi anggaran dan penatausahaan barang. AbstractProblems of this study is how the planning and budgeting, implementation and reporting, and strategies to improve implementation of Deconcentration and Assistance Duty in the Ministry Home Affairs.Approach to these problems is to use a combined method approach of qualitative and quantitative descriptive techniques SWOT analysis. Based on the intended approach, it is known that the transfer and assignment of the affairs of the Ministry of Home Affairs through the Deconcentration and Assistance Duty have not been optimal, in planning and budgeting activities Deconcentration and Assistance Duty still exist that use a mechanism outside Musrenbangnas but through non formal proposal through correspondence / proposal, the submission (budget use of checklists) DIPA to the local units (SKPD) is often delayed, resulting in the withdrawal of funds Deconcentration and Assistance Duty too late, the determination of executive officers on Deconcentration and Assistance Duty SKPD often too late. Then the calculation of the condition of the implementation and reporting by using a Likert Scale, obtained results that are getting little value that the variable budget reports and administration of goods.
Co-Authors Alexander Y Dalla, Alexander Y Anung S. Hadi, Anung S. Deden Nuryadin, Deden