Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUSLIMPRENEUR : Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Muhajirin Muhajirin
STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : MUSLIMPRENEUR : Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman

 1 
Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT Perspektif Hukum Islam Muhajirin Muhajirin
MUSLIMPRENEUR : Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman Vol. 3 No. 2 (2023): MUSLIMPRENEUR
Publisher : Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57215/muslimpreneur.v3i2.347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan force majeure pada lembaga BMT yang ditinjau dari kacamata Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang didukung dengan data empiris dengan menelaah obyek pada kasus force majeure yang terjadi di KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, kemudian dianalisis menggunakan data normatif berupa literatur kepustakaan, peraturan-peraturan, serta junal dan penelitian lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menguraikan penanganan kasus force majeure pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri dan menganalisis dengan perpektif Hukum Islam. Hasil Penelitian ini, penanganan force majeure pada lembaga BMT dilakukan dengan dua pola, yaitu reconditioning (penataan kembali dengan mengurangi tanggungan) dan pola rescheduling (Penjadwalan kembali tanpa mengurangi tanggungan). Dalam hukum Islam, force majeure terbagi menjadi dua kondisi, yaitu masyaqqah (keadaan yang memberatkan) dan adh-darurah (keadaan memaksa). Masyaqqah tidak menjadikan batalnya suatu perjanjian, sedangkan ad-dharurah dapat menjadikan suatu perjanjian dihapuskan. Penanganan force majeure pada lembaga BMT masuk dalam kategori masyaqqah, sehingga perjanjian tidak dihapuskan, melainkan penanganannya dilakukan dengan pola rescheduling dan reconditioning.
Co-Authors Ahda Segati Bobby Ferly Surya Tegar Widjiantoro