<![CDATA[Abstract: Buying and selling transactions using damaged/defective money is a topic of concern in the Islamic view. Because of this, this research was made to discuss the use of damaged/defective money in buying and selling transactions from the point of view of community leaders and traders in Wonocolo District which will then be analyzed by Law Number 7 of 2011. This research was conducted through a qualitative approach using interviews and participatory observation as method of collecting data. The results of the study show that there are differences of opinion between community leaders and traders regarding the use of damaged/defective money in buying and selling transactions. Some community leaders and traders are of the opinion that the use of damaged/defective money in buying and selling transactions is not in accordance with the legal perspective stipulated in Law Number 7 of 2011. They are of the opinion that the money used in transactions must meet the criteria of validity, not be defective, and have stable exchange rate. They also stated that the use of damaged/defective money could violate the principles of fairness and reduce trust in buying and selling transactions. However, different views also emerge, especially among traders. Keywords: Buy and Sell; Broken Money; Disabled Money; Wonocolo District. Abstrak: Transaksi jual beli menggunakan uang rusak/cacat adalah suatu topik yang menjadi perhatian dalam pandangan Islam. Karena itu penelitian ini dibuat guna membahas penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli dari sudut pandang tokoh masyarakat dan pedagang di Kecamatan Wonocolo yang kemudian akan dianalisis dengan UU Nomor 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi partisipatif sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan diantara tokoh masyarakat dan pedagang terkait dengan penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli. Beberapa tokoh masyarakat dan pedagang berpendapat bahwa penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli tidak sesuai dengan perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Mereka berpendapat bahwa uang yang digunakan dalam transaksi harus memenuhi kriteria keabsahan, tidak cacat, dan memiliki nilai tukar yang stabil. Mereka juga menyatakan bahwa penggunaan uang rusak/cacat dapat melanggar prinsip keadilan dan mengurangi kepercayaan dalam transaksi jual beli. Namun, pandangan yang berbeda juga muncul, terutama di kalangan pedagang. Kata Kunci: Jual Beli; Uang Rusak; Uang Cacat; Kecamatan Wonocolo.]]>
