<![CDATA[Pemerintah Daerah (Pemda) menganggarkan pembangunan jalan pada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan setiap tahunnya. Belanja modal merupakan salah satu porsi terbesar dalam APBD suatu daerah. BPK selaku Lembaga tinggi yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan atas belanja modal jalan. Pemeriksaan belanja modal jalan pada Kabupaten MS dan PS dilakukan pada 12 paket pekerjaan jalan dengan total belanja sebesar Rp39.963.570.500,00. Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Laston AC-WC, Laston AC-BC, Lapis Pondasi Agregat A (LPA A), dan Pasangan Batu Talud. Pemeriksaan dilakukan dengan menguji volume dan spesifikasi item pekerjaan berdasarkan kontrak. Hasil pengujian item pekerjaan Laston AC-WC dan AC-BC pada 12 paket pekerjaan menunjukkan pekerjaan ketebalan Laston AC-WC berkisar antara 1,45 - 4,00cm dengan kepadatan 85% - 101,75% dan ketebalan Laston AC-BC berkisar antara 2,86 – 5,56 cm dengan kepadatan 88,65% - 102,17%. Hasil tersebut menunjukkan hanya 21,05% ketebalan Laston AC-WC dan 5,26% kepadatan dari total benda uji Laston AC-WC yang tercapai atau sesuai kontrak, sedangkan untuk Laston AC-BC semua benda uji tidak memenuhi ketebalan kontrak dan hanya 5,41% kepadatan yang sesuai kontrak. Hasil pengujian volume LPA A pada 4 paket pekerjaan menunjukkan Volume yang terpasang di lapangan hanya 54,92% - 80,96% dari volume kontrak. Hasil pengujian pasangan batu talud pada 4 paket pekerjaan menunjukkan volume yang terpasang hanya 71,25% - 87,55% dari volume kontrak ataupun volume yang dibayarkan. Selain itu terdapat permasalahan kerusakan jalan yang baru diserahterimakan seperti keretakan, amblas, bergelombang, dan berlubang Lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh PPK, Pengawas Lapangan, dan Tim PHO menyebabkan permasalahan kurang volume sering terjadi, Selain itu permasalahan ini terjadi karena ketidak jujuran dari penyedia jasa yang hanya mengejar keuntungan tanpa bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Permasalahan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sebesar Rp6.141.076.413,70 dan berkurangnya masa manfaat jalan yang disebabkan oleh kekurangan volume dan ketidak sesuaian spesifikasi pembangunan jalan.]]>
