Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Yustina, Endang Wahyati
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam Konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajad kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang BPJS mengamanatkan partisipasi Pengusaha (Pemberi Kerja) untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi para Pekerja. Sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Korporasi untuk melaksanakan salah satu kewajibannya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya termasuk Pekerja. Oleh karena itu CSR dapat diselenggarakan dalam bentuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja, dengan demikian hak hidup sehat yang juga merupakan hak dasar bagi pekerja akan terwujud

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN Endang Wahyati Yustina
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v6i1.2585

Hazardous and Toxic Waste/ (Hazardous and Toxic Materials) is the residue of a business and/or activity containing hazardous and toxic materials (B3). One of the B3 wastes is medical waste, which is an infectious waste generated from activities at health care facilities, in the form of solid or liquid waste. These medical wastes are generated from activities such as hospitals, community health centres, independent practice places, clinics, etc. Amenities. Medical waste is an infectious object or item that must be properly managed, starting from the time of collection, transportation, to the destruction process. Therefore, it is necessary to have legally binding regulations related to waste and its management. This research is descriptive in nature which will produce a regulatory description of B3 waste management, particularly medical waste with the protection of environmental health rights. The research approach used normative legal approach. The data collected is in the form of secondary data, while the method of analysis used is qualitative analysis methods. The results showed that the more human activity increased, the more waste was generated. Medical waste is one of the B3 wastes. Medical waste is waste that is directly generated from the diagnosis and medical treatment of patients in health care facilities, such as in polyclinic, nursing, surgical, obstetrics, autopsy and laboratory rooms. To avoid environmental risks, medical waste management must be carried out properly. Various laws and regulations for the management of B3 waste have been enacted, including Government Regulation No. 19/1994 (PP 19/1994) concerning Management of Hazardous and Toxic Wastes up to PP 101/2014. The provisions regarding B3 waste management are based on Law Number 32 the Year 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPLH). However, related to medical waste, it still needs to be synchronized with the regulations in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Regulations on medical waste management aim to protect environmental health. Medical waste management can prevent environmental pollution and prevent disease transmission (infection) and prevent waste misuse.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang R. Arif Rachmad; Endang Wahyati Yustina; Edward Kurnia
SOEPRA Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Poskesdes didirikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar. Di Jateng Poskesdes diatur dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2005 tentang PKD seharusnya memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada penyelenggaraan PKD di Kabupaten Batang.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian deskriptif analitik, menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data studi lapangan dan kepustakaan dengan sampling secara purposive non random sampling, analisis secara kualitatif.Pelaksanaan PKD di Kabupaten Batang belum seluruhnya sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pengaturan klinik meliputi jenis klinik, kepemilikan, lokasi, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan, hanya terpenuhi syarat kepemilikan dan lokasi. PKD di kabupaten Batang lebih mendekati Kepmenkes Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yang mengatur Poskesdes. Faktor yang mempengaruhi yuridis, sosiologis dan teknis.

Ethycal and Legal Problems Restriction on Dental Services During Health Pandemic Sri Rahayu; Endang Wahyati Yustina; Hari Pudjo Nugroho
SOEPRA Vol 7, No 2: Desember 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i2.4412

Abstract։ The COVID-19 pandemic has spread all over the world. Based on Presidential Decree No. 11 of 2020, Indonesia was declared in a COVID-19 pandemic situation. The ever-widening spread of Covid 19 prompted PB PDGI to issue Circular Letter Number: 2776/PB PDGI/III-3/2020 concerning Guidelines for Dental Services During the Covid 19 Pandemic, which regulates the restriction on dental services. Research on the implementation of dental services during the pandemic was carried out by a socio-legal research approach, collecting primary data with questionnaires for patients and dentists at the public health centre, clinics, hospitals, and dental practitioners, who practised during the pandemic. Data were analyzed by the chi-square method and qualitative analysis method. Interviews with the management of health facilities and professional organizations to determine the sociological conditions that affect them. Guidelines for the Prevention and Control of Covid 19 published by the Ministry of Health in July 2020, stipulate that basic health care efforts are given based on priorities by considering the benefits, risks and efforts to control Covid 19, by reducing face-to-face contact and developing telemedicine. In all types of health facilities, dentists still provide emergency services, there are differences in elective dental procedures, which bring up ethical and legal problems. Health service restrictions as regulated in the Covid 19 Prevention and Control Guidelines, reduce the patient's right to obtain health services according to medical standards, not by the 1945 Constitution Article 28 H paragraph (1) and Law number 6 of 2018 concerning Health Quarantine Article 8 The circular letter of PB PDGI regarding Guidelines for Dental Services during the Covid Pandemic has no legal force, the authority to determine medical service guidelines for the minister of health, and the circular does not include the hierarchy of laws regulated in Article 7 and 8 of Law No. 12 of 2011. Dental services during the pandemic were influenced by normative, sociological and technical factors. Cooperation between state institutions, local governments and professional organizations is needed so that the arrangements can solve the problems. Abstrak: Pandemi Covid 19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 Indonesia dinyatakan dalam situasi pandemi Covid 19. Penyebaran Covid 19 yang terus meluas mendorong PB PDGI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 2776/PB PDGI/III-3/2020 tentang Pedoman Pelayanan Kedokteran Gigi Pada Masa Pandemi Covid 19, yang mengatur adanya pembatasan pelayanan kedokteran gigi . Penelitian pelaksanaan pelayanan kedokteran gigi di masa pandemi dilakukan dengan metode pendekatan socio-legal research, pengumpulan data primer dengan kuesioner terhadap pasien dan dokter gigi di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan praktek perorangan, yang berpraktek selama masa pandemi. Data dianalisis dengan metode chi square dan metode analisa kualitatif. Wawancara dengan manajemen fasilitas kesehatan dan organisasi profesi untuk mengetahui kondisi sosiologi yang mempengaruhi. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 diterbitkan Kementerian Kesehatan pada Juli 2020, mengatur bahwa upaya pelayanan kesehatan dasar, diberikan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan, manfaat, risiko dan upaya pengendalian Covid 19, dengan langkah mengurangi tatap muka dan mengembangkan telemedicine. Pada semua jenis fasilitas kesehatan, dokter gigi tetap memberikan pelayanan kegawatdaruratan, terdapat perbedaan dalam pelayanan tindakan elektif, yang menimbulkan problema etika dan hukum. Pembatasan pelayanan sebagaimana di atur dalam Pedoman Pencegahan dan Pengedalian Covid 19, mengurangi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kedokteran, tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 8. Surat edaran PB PDGI tentang Pedoman Pelayanan Gigi pada Masa Pandemi Covid tidak mempunyai kekuatan hukum, kewenangan penetapan pedoman pelayanan kedokteran pada menteri kesehatan, dan surat edaran tidak termasuk hirarki perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU no 12 tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan. Pelayanan kedokteran gigi di masa pandemi dipengaruhi faktor normatif, sosiologis dan teknis. Perlu kerjasama antar lembaga negara, pemerintah daerah dan organisasi profesi agar pengaturan yang disusun menjawab permasalahan.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Asuhan Persalinan Patologi Oleh Bidan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Samuri Samuri; Endang Wahyati Yustina; Tjahjono Kuntjoro
SOEPRA Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang satunya adalah pelaksanaan asuhan persalinan patologi. Pelaksanaan asuhan persalinan patologi merupakan kewenangan atribusi dokter spesialis obetetri ginekologi yang dapat dimandatkan kepada bidan namun juga ada konsekuensi hukumnya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tanggung jawab hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang. Responden sebanyak 11 bidan pelaksana di RSUD Kabupaten Batang.Hasil penelitian pelaksanaan asuhan persalinan patologi sebagian tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Konsekuensi hukumnya yang menjadi tanggung jawab bidan sebagai pelaksana asuhan persalinan, pada Rumah Sakit dan dokter pelimpah kewenangan, meliputi tanggung jawab hukum administrasi, perdata dan pidana.

Legal protection subject of research on health research in the field of dentistry education Tahta Danifatis Sunnah; Endang wahyati Yustina; Irma H.Y Siregar
SOEPRA Vol 5, No 2: Desember 2019
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Medical education is an integrated education unit of scientific knowledge and clinical science. In its implementation medical education is inseparable from researches on health as requirements of students' academic graduation in medical and dental education programs students. The researches in medical and dentistry education are carried out by the students under the academic supervisors' guidance by the field of study. The researches include observational and experimental researches. In these two types of researches, the students are required to involve the research subjects, both experimental animals and human beings. In carrying out the researches it is necessary to get the permission of the subjects to be involved as the research subjects. This relates to the rights fulfillment and legal protection of the research subjects, especially in the field of dentistry education.This was a socio-legal study having analytically descriptive specifications. This study used primary and secondary data and the data gathering techniques were through field and literature studies. The data obtained were then qualitatively analyzed.The results of the study showed that the legal protection, both preventive and repressive, to the health research subjects in dentistry education had not yet been realized despite there had been legal provisions regulating it, among others, Act Nr. 20 of 2013 on Medical Education and the Regulation of the Minister Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Nr. 18 of 2018 on National Standards of Medical Education. Also, the arrangement form of the research subject's protection in any research conducted by the students of dentistry education was a Dean Decree outlined in academic guidelines on students' scientific papers. The decree included academic, ethical, and general requirements. In practice, the existing health research legal arrangements had not been effective except in evaluation monitoring. This was because some factors influenced the legal arrangement implementation of research subjects, namely juridical factor that was the fact that the regulations were not understood by the students; a technical factor that was lack of human resources; and social factor that was lack of socialization to the health research subjects.

The Role of Nurses in the Implementation of Puskesmas Accreditation to Improve the Quality of Health Services in Morowali District Muhamad Aswar; B. Resti Nurhayati; Suwandi Suwandi; Endang Wahyati Yustina
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.1998

Abstract: The role of nurses as health workers working at a Health Center (Puskesmas) is to provide health services through public and individual health efforts. The health services giving by the nurses are expected to increase the quality of health services in order to provide optimal services to communities conducted in integrated, comprehensive, and sustainable manners. The objective of this study was to see the nurses’ role in implementing Health Center accreditation in the efforts of improving the health services at Morowali District. This study used a socio-legal study approach having with analytical-descriptive specifications. It used primary and secondary data. The primary data gathering technique was through interviews with respondents and resource persons. The respondents consisted of nurses who worked in the Morowali District Health Centers while the resource persons were the heads of the Health Centers. The secondary data were obtained through related literature studies The role of nurses and the Health Centers accreditation at Morowali District were then qualitatively analyzed.In the accrediation process as regulated by The Minister of Health’s Regulation Nr. 46 of 2015 on Accreditation and The Minister of Health’s Regulation Nr. 75 of 2014 on Health Centers there were three types of assessment instruments, namely management administration, public health care efforts, and individual health care efforts. The role of nurses in the accreditation covered the three instruments. The nurses here played an important role in improving the quality of health services as the goal of accreditation. The supporting factors of the nurses’ role in the accreditation process dealt with legislations and human resources while the inhibiting factors dealt with the availability of health resources, the workload of the Health Center’s workers, lack of facilities and infrastructure.Keywords: role of nurses, health services quality, accreditation Abstrak: Peran perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan melalui upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat melalui upaya kesehatan tersebut diharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif analitik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Responden terdiri dari perawat yang bekerja di wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Morowali, sedangkan narasumber adalah Kepala Puskesmas. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berhubungan Peran perawat dan akreditasi puskesmas di Kabupaten Morowali selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh puskesmas sebagaimana di atur dalam Permenkes No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi, Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskemas terdapat tiga jenis yang menjadi instrumen penilaian yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan peroorangan. Peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi pada ketiga instrumen tersebut yakni administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Perawat dalam pelaksanaan akreditasi berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tujuan dari akreditasi. Faktor pendukung terhadap peran perawat dalam pelaksanaan akeditasi yaitu faktor Perundang-undangan, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan, beban kerja petugas puskesmas, sarana dan prasarana.Kata Kunci : Peran Perawat, mutu pelayanan kesehatan, Akreditasi

Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Studi Kasus Di Kota Semarang) Siti Nur Umariyah Febriyanti; Endang Wahyati Yustina; Hartanto Hardjono
SOEPRA Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Masalah kependudukan dan kesehatan merupakan masalah yang dialami Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah belum mencapai target Total Fertility Rate (TFR) dan UnMeet Need (UMN) yang diharapkan. Begitu pula di Kota Semarang yaitu angka UMN dan Drop Out (DO) KB masih tinggi. Oleh karena itu peran bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat besar dalam program KB. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan studi lapangan. Metode analisa data secara kualitatif.Peran bidan dalam Program KB didasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bidan berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Peran yang dilakukan bidan dalam program KB meliputi peran wajib/imperatif dan peran tidak wajib/fakultatif. Peran bidan dalam pelaksanaan program KB di Kota Semarang sudah dilakukan berdasarkan kewenangan

The Role of the Government of East Jakarta City in the Control of TB-HIV and the Fulfillment of the Right to Health Patricia Tanuwijaya; Endang Wahyati Yustina; Suwandi Sawadi
SOEPRA Vol 5, No 2: Desember 2019
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

TB-HIV eradication is one of Indonesia’s government role implementation to ensure the rights to health for its citizens. Jakarta Timur is the area in DKI Jakarta that has the highest number of TB cases and the second-highest number of HIV cases. This research is held to understand the regulation regarding the government’s role in TB-HIV eradication, implementation of government’s role in TB-HIV eradication, and factors that influence the implementation of the government’s role in TB-HIV eradicationThe research was conducted in the Jakarta Timur area, throughout health care offices and institutions. This study used a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. The data used are primary data through interviews and observation, also secondary data through field and literature studies. The study used the purposive sampling method which includes TB-HIV patients and healthcare providers in health care facilities. The result of the study indicates that regulation regarding the Jakarta Timur government’s role in TB-HIV eradication has been created however separately, HIV regulation in Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2008 and TB regulation in Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 28 Tahun 2018. Moreover, the collaborative regulation that has been created in the form of Surat Edaran Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 50053/1.772.11, is not legally binding. Thus, the Government’s role in eradicating TB-HIV still encounters few factors that hinder its implementation thus the rights to health haven’t entirely fulfilled. Influencing factors are juridical, sociological, and technical factors. The juridical factors are the existence of regulation in TB-HIV eradication, however separately and the lack of legal binding in Surat Edaran to regulate TB-HIV eradication. The sociological factors are lack of patients’ medication compliance, healthcare provider’s stigma and violation of medical confidentiality. The technical factors are the TB-HIV collaboration team that hasn’t been arranged in health care facilities, overlap in TB-HIV reporting mechanism, availability of medication and funding that rely on donor’s contribution.

Patient Rights Protection of tuberculosis (TB) Human Immunodeficiency Virus (HIV) on integrated Health Services National Health insurance in Semarang Florentina Novitasia; Endang Wahyati Yustina; Suwandi Sawadi
SOEPRA Vol 5, No 2: Desember 2019
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Everyone has the right to JKN integrated health care including TB-HIV patients. This study aims to determine the regulation of the right to health care in TB-HIV patients, the implementation of protection of the rights to health care in TB-HIV patients and the factors that influence the implementation of protection of the rights to health care in TB-HIV patients. The research was conducted in Semarang City, throughout health care offices and health care institutions, as follows, the BPJS Office in Semarang City Branch, Semarang City Health Office, Kariadi Hospital, KMRT Wongsonegoro Hospital, Panti Wilasa Dr.Cipto Hospital, Lebdosari Health Center, Halmahera Health Center, Private Practice (DPM), NGO Peduli Kasih, NGO Aisyah and the AIDS Commission (KPA).This study used a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. The data used are primary data and secondary data through field studies and literature studies. The study used the purposive sampling /non-random sampling method. This study chose a population that includes TB-HIV patients in health care facilities in the city of Semarang. The method of presenting data is done in narrative form, tables, and charts. In this sociological approach study, whose data mainly is in narrative descriptions, the data analysis used is qualitative.The result of the study indicates that the regulation regarding health care services for TB-HIV patients has already existed for both in general and specifically. Protection of rights to JKN integrated health service for TB-HIV patients has been obtained. It can also be seen that the right to obtain the health services has been regulated and implemented however, the implementation of the right to health insurance for TB-HIV patients has not been regulated in legislation. Factors that influence are juridical, sociological and technical factors. The juridical factors that influence are the existence of regulations regarding TB and HIV however separately. Sociological factors that influence are the presence of stigma in the family, community and health workers. Furthermore, the technical factors are the absence of socialization to health workers regarding regulations and technical manuals related to TB-HIV.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search