Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo Rini Armianti Berutu; Dandi Putra Bintang; Loficha Metesa Br Ginting; Ikhsanul Fadly Butar-butar; Parlaungan Gabriel Siahaan; Reh Bungana Bungana Br. PA
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.980-984

Abstract

Masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap cimpa matah, pemerintah belum mendaftarkan cimpa matah ke Rektoral jendral Kemenkumham sebagai bentuk pelindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah. Tidak terbudayakannya dengan baik cimpa matah sebagai salah satu makanan tradisional, dan startegi, pengembangan oleh pemerintah dalam membudidayakan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana bentuk pelindungan hukum yang diberikan atas pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah dan untuk menetahui strategi, upaya dalam pemanfaatan dan pembinaan Cimpa Matah sebagai salah satu suatu unsur kekayaan intelektual yaitu pengetahuan tradisional. pemerintah setempat dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat khusunya masyarakat suku karo baik secara teoritis maupun praktisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dengan lokasi penelitian di Desa Suku Julu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten karo Provinsi Sumatera Utara, adapun teknik pengumpulan data dengan Reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian memproleh bahwasanya cimpa matah belum terlindungi secara hokum, pelindungan hokum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah belum didaftarkan dan dimohonkan pelindunganya kepada DKJI Kemenkumham RI. Selain hal tersebut terdadapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo yaitu dengan edukasi pendidikan terhadap pemuda setempat agar cimpa ini tersu terjaga kelesarianya, penegekan hokum terhadap pelindungan cimpa matah, pemasaran dan promosi oleh pemerintah setempat agar cimpa ini dapat dikenal tidak hanya disuku karo tetapi juga untuk masyarakat dan suku lainya.  Kata Kunci: Cimpa Matah, Makanan Khas karo Pelindungan Pengetahuan Tradisonal. 
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin di Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Studi Kasus: Program Bantuan Sosial Ade Fitri Sihombing; Anjelina Pasaribu; Dedek Harianto; Ikhsanul Fadly Butar-Butar; Nadila Septiani ritonga; Satya Nofryanti; Prayetno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol. 1 No. 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.97

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menyediakan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus program sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan kualitas data penerima bantuan, mekanisme distribusi bantuan yang tidak efektif, serta kurangnya imunisasi antar instansi terkait. Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kualitas penerima bantuan data, memperbaiki mekanisme distribusi bantuan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial.