Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dinasti Politik Dalam Pemilu:Antara Partisipasi Warga Negara Dan Politik Transaksional Rahma Yani Hasibuan; Melva Simangunsong; Bila May; Dian Uli Anatasia L. Tobing; Loficha Metesa Br Ginting; Dandi Putra Bintang; Prayetno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol. 1 No. 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.94

Abstract

Dinasti politik seringkali terlibat dalam praktik politik transaksional yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk pertukaran kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pemilihan umum, hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan proses politik secara keseluruhan. Dinasti politik mengacu pada dominasi berulang keluarga atau garis keturunan dalam panggung politik dan posisi berpengaruh dalam pemerintahan. Hasil case method ini diharapkan memberi wawasan mendalam tentang peran dinasti politik dalam politik modern dan menyoroti tantangan dan peluang dalam menjaga demokrasi yang kuat dan inklusif. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki bagaimana dominasi keluarga atau garis keturunan tertentu dalam politik dapat mempengaruhi partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Mini Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dinasti politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, partisipasi politik, dan integritas proses politik. Dalam konteks politik transaksional dalam pemilihan umum, ditemukan bahwa hal ini dapat mempengaruhi preferensi pemilih, tingkat partisipasi pemilih, integritas pemilu, kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap proses politik, dan kualitas demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi telah diajukan, termasuk peningkatan pendidikan politik, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Kata Kunci: Dinasti Politik, Pemilu, Partisipasi, Politik Transaksional
Populisme dan Tantangan Integrasi Masyarakat di Perumnas Mandala: Reaktualisasi Pancasila Sebagai Solusi Dewi Sartika; Fretty Luciana Gurning; Puji Chairunisa; Dewi Putri Batubara; Dies L Tobing; Agnes Sitanggang; Oktavia Anjelina Saragih; Armando Fidelis Wuwu; Prayetno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol. 1 No. 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.95

Abstract

Penelitian ini membahas dampak populisme yang bersenyawa dalam politik identitas terhadap polarisasi masyarakat, dengan fokus pada situasi di Perumnas Mandala, Indonesia. Populisme yang terkait dengan isu-isu identitas seperti agama dan budaya dapat mengancam kesatuan sosial dan stabilitas negara. Dalam konteks Perumnas Mandala, sebagai wadah keragaman masyarakat, populisme dapat mengganggu integrasi sosial dan nilai-nilai Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia. Studi ini mencari jawaban atas pertanyaan mengenai dampak populisme pada polarisasi masyarakat dan bagaimana reaktualisasi Pancasila dapat menjadi solusi untuk menghadapi ancaman ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber teks seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik populisme dan Pancasila. Lokasi observasi penelitian adalah masyarakat Perumnas Mandala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populisme identitas dapat memecah masyarakat, menciptakan konflik, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga demokratis, dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting. Populisme juga dapat menyebabkan diskriminasi dan stereotip. Oleh karena itu, reaktualisasi Pancasila diperlukan sebagai solusi untuk mempromosikan kesatuan, toleransi, 2 dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki manfaat teoretis sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang populisme dan reaktualisasi Pancasila. Manfaat praktisnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman populisme terhadap integrasi sosial dan mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin di Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Studi Kasus: Program Bantuan Sosial Ade Fitri Sihombing; Anjelina Pasaribu; Dedek Harianto; Ikhsanul Fadly Butar-Butar; Nadila Septiani ritonga; Satya Nofryanti; Prayetno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol. 1 No. 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.97

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menyediakan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus program sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan kualitas data penerima bantuan, mekanisme distribusi bantuan yang tidak efektif, serta kurangnya imunisasi antar instansi terkait. Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kualitas penerima bantuan data, memperbaiki mekanisme distribusi bantuan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial.