Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Muhammad Yasir
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran majelis ulama indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah tindak pidana korupsi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yang artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini d antaranya adalah untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia dan apa kendala oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencegah tumbuh suburnya korupsi di antaranya adalah melakukan dakwah atau syiar di masyarakat tentang bahayanya korupsi serta menyampaikan kepada masyarakat tentang fatwa haram korupsi dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kendala yang dihadapi oleh para ulama dalam upaya pencegahan korupsi yaitu masalah pembiayaan yang terbilang masih kecil dan berbenturan dengan status pegawai negeri para anggota Majelis Ulama Indonesia yang tentunya akan lebih banyak beraktifitas dengan statuskepagawaiannya.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan Penyerap Aspirasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pada tahap inisiasi, anggota BPD kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Pada tahap sosiopolitis, diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting. Pada tahap yuridis, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan agar warga mengetahui kalau ada peraturan yang mengikat, maka diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT. Namun fungsi Badan Permusyawaratan Desa Penyerap Aspirasi belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya Badan Permusyawaratan Desa dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis.
Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi.Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Tuban belum terlaksana secara optimal. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Tuban masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.Polres Tuban perlu melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat diikutkan dalam pelatihan teknis tentang peradilan anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di Wilayah Hukum Polres Tuban, sehingga perkara anak tidak lagi terpusat di Polres, tetapi juga dapat diselesaikan di tingkat Polsek.
Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance,Tanggup jawab nasabah pemebelian mobil secara kredit dan upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang di maksud sebagai penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengunakan studi kasus hokum normatifempiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Lokasi dalam penelitian ini adalah bertempat di PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis kualitatif yaitu tekhnik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik,serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memmiliki makna. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut: (a) Bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance yaitu memberikan ha katas kenyamanan,keamanan dan keselamtan dalam mengkomsumsi barang atau jasa (b) Tanggung jawab konsumen pembelian mobil secara leasing di PT CIMB niaga Auto Finance yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur keselamatan, beritkad baik dalam melakukan transaksi pemebelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. (c) Upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet yaitu dengan melaui 2 jalur yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan jalur non litigasi melalui jalur diluar pengadilan, upaya-upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance dilakukan dengan memberian peringatan ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan(somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Kerangka Otonomi Desa Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Campurejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
vPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu salah satunya Perpusda Bojonegoro dan perpustakaan Universitas Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala UPT perlindungan konsumen bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online yaitu ada dua. Pertama upaya melindungi melalui peraturan tertulis (undang-undang). Kedua melalui tingkah laku penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online melalui beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh di antaranya melalui jalur pengadilan (litigasi) yang diatur dalam pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen. Dan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) atas dasar pasal 47 undang-undang perlindungan konsumen.
Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro Yuli Armala; Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui implementasi electronic traffic law enforcement (etle) di wilayah hukum kepolisian resor bojonegoro. Di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro serta efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan mengenai tilang elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik mempunyai kelebihan yaitu sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional. Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
Co-Authors Yuli Armala