Garuda - Garba Rujukan Digital

Good Governance Sebagai Instrumen Kerja Sama Pembangunan Indonesia- Jerman di Yogyakarta Kusumaningrum, Demeiati Nur
Jurnal Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2013): Oktober
Publisher : Jurnal Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.2013.0032.106-119

This research explains the relationship between development cooperation and foreign assistance mechanism. Structural adjustment programs (SAP) required to developing countries for the sake of foreign aid tends to transform into global norm âgood governance. Legitimate governance aimed to run accountability, transparency, responsiveness, equity and inclusive, effectiveness and efficiency, rule of law, participatory and consensusoriented. Good governance is realized to strategic partnership of Provincial Government of Yogyakarta and the German Government in the area of administrative reform in 2008. It describes the norm empowerment and elite learning mechanism of good governance at the international structure, domestic-Indonesia, and local-Yogyakarta.

Harmonisasi Ketentuan SPS dalam Perspektif Kepentingan Indonesia Kusumaningrum, Demeiati Nur; Yekti, Septian Nur
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 14, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Tulisan ini menganalisis pengaruh rezim perdagangan internasional terhadap struktur domestik Indonesia. Standart Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) merupakan bagian dari kesepakatan AoA yang menjamin konsumen menikmati produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi dan berupaya memastikan bahwa peraturan kesehatan dan produk yang ketat tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi produsen dalam negeri. Tujuan dari penulisan ini menjawab bagaimana harmonisasi kesepakatan SPS berdasarkan perspektif politik ekonomi pemerintah Indonesia. Melalui praktik liberalisasi perdagangan, penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi menjadi bagian dari mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan Indonesia yang berada pada kewenangan Kementerian Pertanian. Strategi pemerintah Indonesia dalam penerapan ketentuan SPS mempertimbangkan: 1) perkembangan tantangan perdagangan internasional pada aspek peningkatan daya saing komoditas Indonesia dan 2) skema kerjasama ASEAN yang berfokus pada kebijakan Indonesia National Single Window.Kata Kunci: ASEAN, harmonisasi, kesepakatan SPS, politik, perdagangan

Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia Kusumaningrum, Demeiati Nur
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 01 (2017): April 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractDisabilities is a person who has a physical defect that affects their activity in society. Their problems like as discrimination, social imbalance, less of infrastructur, and the lack of employment opportunities is the assignment of the government to completion of that injustice. Indonesian became one of the country that haven’t be able to solve the problems of disability. It’s also be a serious discussion in ASEAN. So, in 2011 the ASEAN leaders agreed on the establishment of ASEAN Disability Forum as a container to accommodate the aspirations of ther disabilities in order to their justice. ASEAN Disability Forum expected to solve the problems of disability in other ASEAN countries, especially in Indonesia. The main problem is expected to be resolved is employment opportunities for the disabled so as to improve their lives.Keywords: Disabilities, ASEAN Disabiliy Forum, IndonesianAbstrakPenyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik sehingga mempengaruhi segala aktivitasnya di masyarakat. Permasalahan mereka seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, keterbatasan infrastruktur, serta minim nya peluang kerja menjadi tugas pemerintah dalam penyelesaian ketidakadilan tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih belum mampu menangani permasalahan penyandang disabilitas. Hal ini juga menjadi pembahasan serius di ASEAN. Sehingga, pada tahun 2011 para pemimpin ASEAN menyepakati dibentuknya ASEAN Disability Forum sebagai bentuk wadah untuk menampung aspirasi para disabilitas agar memperoleh keadilan mereka. ASEAN Disability Forum diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan para disabilitas di negara ASEAN, terutama di Indonesia. Permasalahan utama yang diharapkan bisa terselesaikan yaitu kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas sehingga mampu meningkatan taraf hidup mereka.Kata-kata Kunci : Disabilitas, ASEAN Disability Forum, Indonesia

Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta Kusumaningrum, Demeiati Nur
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKosmopolitanisme Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan isu kesetaraan gender menjadi penting bagi studi politik-ekonomi pembangunan internasional. PBB melalui UNDP dan UN Woman menekankan peran perempuan tidak hanya sebagai subjek pembangunan daerah. Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum pria untuk memaksimalkan potensinya dalam pembangunan dan terlibat secara aktif untuk merencanakan masa depannya. Tulisan ini mengamati berkembangnya UKM Kripik Tempe Sagu di Dusun Mrisi, Bantul, DIY yang memberi makna bagi pengembangan ekonomi pedesaan. Usaha ini didirikan pada tahun 2012 dan mampu meraih omzet 50-60 juta per bulan dengan mempekerjakan hanya 3 laki-laki dan 6 perempuan. Tulisan menggambarkan bagaimana potensi komunitas perempuan berpendidikan rendah mampu ditransformasikan sebagai penggerak roda perekonomian pedesaan. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pemilik UKM yang merupakan individu bependidikan tinggi mengadopsi perspektif pemberdayaan perempuan yang dimaknai sebagai kebermanfaatan bagi sesama dan inovasi berkelanjutan demi pembangunan desa. Dengan mengembangkan potensi ibu-ibu rumah tangga, UKM ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik dan pekerja tapi juga menjadi sentra pendidikan, studi banding bagi UKM lain di Indonesia, representasi pembinaan dari Dinas Koperasi dan Pemberdayaan UKM Kab. Bantul, dan aktif mengikuti pameran-pameran UKM seperti Bantul Expo. Tantangan normatif-kultural di mana istri pada umumnya tidak bekerja dan merawat anak dapat diatasi dengan membangun jam kerja yang ramah keluarga serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar.Kata-kata Kunci: ekonomi pedesaaan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuanAbstractCosmopolitanism Human Rights put the issue of gender equality to be important for the study of global political development. United Nations through UNDP and UN Women stressed the role of women as a subject of regional development. Women have the same rights and opportunities as men to maximize their potential in development and actively involved to plan its future. This article looks at the development of SMEs named Kripik Tempe Sagu at Kabupaten Bantul, Yogyakarta which gives meaning to the development of the rural economy. This business was founded in 2012 and is able to achieve a turnover of 50-60 million per month by employing only 3 males and 6 females. This paper illustrate how the potential community of low-educated women were able to be transformed as the driving wheel of the rural economy. It is a qualitative research by descriptive method of analysis. The data and information obtained from observation, interview and literature study. The results explained that SME owner is an individual that has high decree of education background so that, she adopted the perspective of women's empowerment is understood as how she share knowledge and benefits for others and bring sustainability innovation for the sake of rural development improvement. By improving the potential of women households, the SMEs economic activities are not only able to improve the welfare of the owners and workers but also become a center of education, study visits for other SMEs in Indonesia. Normative-cultural challenges where wives generally do not work and care for children can be overcome by building a family-friendly working hours and effective communication with the surrounding community.Keywords: rural economy, gender equality, women's empowerment

Komunitas Digital AIMI dan Gerakan Sosial Berbasis Facebook Kusumaningrum, Demeiati Nur; Hardyanti, Winda; Pradana, Hafid Adim
Journal of Islamic World and Politics Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

This study describes the Association of Breastfeeding Mothers Indonesia (AIMI) as an NGO that has built social movements to support breast feeding and nursing mothers in Indonesia. AIMI as a socio-political actor shapes the perception and behaviour of society to ensure the maternity right that has been recognized by the World Health Organization (WHO). This research uses qualitative-descriptive method with inductive approach. The data obtained through the online media content analysis, interviews, and literature study. It concludes thatfacebook became instrument of internalization of ideas, the dissemination of ideas, and claims of truth for AIMI where: 1) Breast milk is the best food for infants, 2) nursing is a baby and mother’s rights that should be supported through government policy and infrastructure, and 3) breastfeeding barriers experienced by mothers can be overcome with well established methods and knowledge. AIMI’s digital community was createdinteraction in the form of presents text and images that lead to perceptions and behaviour indirectly strengthen the enactment of Government Regulation No. 33 in 2012 and 2013 Permenkes No. 15. The online publicationhas involved AIMI campaigns, educational information, socialization, training and consulting through facebook or discussion service with Lactation Counselor.Penelitian ini menggambarkan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai LSM yang membangun gerakan sosial untuk mendukung pemberian ASI dan hak ibu menyusui di Indonesia.AIMI sebagai aktor sosial-politik membentuk persepsi dan perilaku masyarakat untuk menjamin hak maternitas yang telah diakui oleh Organisasi Kesahatan Dunia (WHO). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif. Datadiperoleh melalui analisis konten media daring, wawancara, dan studi literatur.Hasil penelitian menyimpulkan facebookmenjadiinstrumen internalisasi ide, penyebaran gagasan, dan klaim kebenaran AIMIdi mana: 1) ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, 2) menyusui merupakan hak bayi dan ibu yang harus didukung melalui kebijakan dan infrastruktur, dan 3) kendala menyusui dapat diatasi dengan metode yang tepat dan pengetahuan yang mapan.Komunitas digital AIMI menghadirkan interaksi dalam bentuk teks dan gambar yang mengarah pada persepsi dan perilaku yang secara tidak langsung menguatkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 dan Permenkes No 15 Tahun 2013. AIMI melakukan publikasi daring meliputi kampanye,informasi edukatif, sosialisasi pelatihan, dan konsultasi melalui diskusi facebook atau layanan Konselor Laktasi.

The United States and Latin America Regional Cooperation: Organization of American States (OAS) Kusumaningrum, Demeiati Nur
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

AbstrakPenelitian ini berpendapat bahwa perjanjian kerja sama OAS menjadi instrumen Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan keamanan dan ekonomi. Semangat untuk menyebarkan kebebasan dan hak asasi manusia dianggap sebagai karakter AS sebagai negara demokrasi liberal. Pemerintahan Obama mengambil kesempatan lebih besar untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Amerika Latin melalui OAS sebagai sarana untuk merebut kekuasaan dan pengaruh yang berkaitan dengan masalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Latin dan kontrol terhadap penyelundupan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dan informasi diperoleh dari kajian pustaka. Peneliti menerapkan analisis konten dokumen melalui publikasi pemerintah, publikasi ilmiah, dan laporan. Perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Obama percaya pada reformasi pasar dan pragmatisme Amerika berdasarkan demokrasi dan liberalisasi perdagangan. Kemajuan ekonomi Mercosur memicu kepercayaan terhadap kemajuan pembangunan di antara negara-negara Amerika Latin dan membuat mereka menjauhi pengaruh politik AS. Sementara itu, keamanan nasional AS terancam oleh meningkatnya perdagangan narkoba dari Meksiko dan kawasan selatan sejak tahun 1980-an. Kerangka kerja kerja sama OAS dalam memerangi perdagangan narkoba yang dikembangkan oleh AS sebagai aktor dominan melegitimasi pengaruh AS dalam forum regional. Dengan memperkuat kerja sama AS dan Amerika Latin pada pengendalian obat-obatan, pemerintah AS mampu memanfaatkan berkembangnya ekonomi Mercosur dan merealisasikan kebijakan AS tentang pengendalian narkoba di seluruh kawasan Amerika.Kata kunci: Amerika Latin, Ekonomi Politik, Keamanan, Kepentingan, Regionalisme AbstractThis research argue on the OAS cooperation agreement becomes United States instrument to achieve the political economy and political security. The spirit to spread of freedom and human right perceived as the character of US as a liberal democratic country. The Obama administration take a greater chance to strengthened the cooperation with Latin American countries by the OAS as a means to seize power and influence dealt with the matter of Latin America free trade agreement and drugs control. This research used qualitative research method by descriptive analysis. The data and information obtained from library research. The researcher apply document content analysis through the government publications, scholars publications, IGO reports, and other research publication. The foreign policy changes of US foreign policy under Obama administration believe in market reform and American pragmatism based on democracy and trade liberalization. The economic advancement of Mercosur triger the confidence building among Latin America countries and let them survive without US political influence.Whereas, US national security threaten by the increasing of drug trafficking from Mexico and southern area since 1980s. The OAS framework of cooperation on combating drugs trafficking developed by US as the dominant actor to legitimate the US influence in American regional forum. By strengthening the US and Latin America cooperation on drugs control the US administration is able to contribute to the economic benefits of Mercosur and achieve US policy on drug control throughout the American region.Keywords: Interest, Latin America, Political Economy, Regionalism, Security

Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia Kusumaningrum, Demeiati Nur
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

AbstrakMenyusui adalah naluri manusia yang berkaitan dengan kehamilan, namun demikian pemerintah Indonesia perlu melindungi ibu dan bayi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Kebijakan ini memandatkan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga layanan kesehatan, tenaga medis, dan produsen susu formula agar mendukung pemenuhan periode laktasi (menyusui). Dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia, penelitian ini hendak menganalisis apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menerbitkan PP yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan PP No.33/2012 dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai target MDGs terkait jaminan kesehatan ibu dan anak. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan ini berasal dari kasus ibu bekerja yang pada umumnya terbatas waktu menyusui, beban pikiran, dan kurangnya fasilitas pojok laktasi di tempat kerja. Tayangan iklan susu formula melalui berbagai ruang publik turut meyakinkan para ibu terhadap manfaat susu formula sehingga menggantikan peran ASI. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang menyusui dari ibu dan keluarga juga menjadi tantangan kesuksesan pemenuhan periode menyusui.Kata Kunci: menyusui, MDGs, kebijakan AbstractBreastfeed is a matter of human nature and maternity, but Indonesian government needs to legitimate and protect the right of mother and baby by establish Government Policy No. 33/2012. It mandated the role of local government, health service institututions, medical expertist, and instan milk producers to support the breastfeed period. This research questioned why the Indonesian Government establish the health policy in dealing with breastfeeding obligation that it sounds crucial problem regarding the human security perspective. This research used qualitative method. Data and information obtained from observation, literature review, and deep interview. This policy is the one of Indonesian committment to achieve MDGs target to ensure mother and baby?s health. The obstacles of breastfeed experienced by working mother related to the problem of leisure time, stressful, and facilities in work place. The massive instan milk advertisement through mass media and public sphere are able to influence the society mindsets about the safety and goodness of instan milk for their baby. The lack of access on breastfeed education and knowledge of the mother and family become the rest.Keywords: breastfeeds, MDGs, policy

Good Governance Sebagai Instrumen Kerja Sama Pembangunan Indonesia- Jerman di Yogyakarta Kusumaningrum, Demeiati Nur
Jurnal Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.2013.0032.106-119

This research explains the relationship between development cooperation and foreign assistance mechanism. Structural adjustment programs (SAP) required to developing countries for the sake of foreign aid tends to transform into global norm â€“good governance. Legitimate governance aimed to run accountability, transparency, responsiveness, equity and inclusive, effectiveness and efficiency, rule of law, participatory and consensusoriented. Good governance is realized to strategic partnership of Provincial Government of Yogyakarta and the German Government in the area of administrative reform in 2008. It describes the norm empowerment and elite learning mechanism of good governance at the international structure, domestic-Indonesia, and local-Yogyakarta.

Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia Demeiati Nur Kusumaningrum; Olivia Afina; Riska Amalia Agustin; Mega Herwiandini
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 01 (2017): April 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractDisabilities is a person who has a physical defect that affects their activity in society. Their problems like as discrimination, social imbalance, less of infrastructur, and the lack of employment opportunities is the assignment of the government to completion of that injustice. Indonesian became one of the country that haven’t be able to solve the problems of disability. It’s also be a serious discussion in ASEAN. So, in 2011 the ASEAN leaders agreed on the establishment of ASEAN Disability Forum as a container to accommodate the aspirations of ther disabilities in order to their justice. ASEAN Disability Forum expected to solve the problems of disability in other ASEAN countries, especially in Indonesia. The main problem is expected to be resolved is employment opportunities for the disabled so as to improve their lives.Keywords: Disabilities, ASEAN Disabiliy Forum, IndonesianAbstrakPenyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik sehingga mempengaruhi segala aktivitasnya di masyarakat. Permasalahan mereka seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, keterbatasan infrastruktur, serta minim nya peluang kerja menjadi tugas pemerintah dalam penyelesaian ketidakadilan tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih belum mampu menangani permasalahan penyandang disabilitas. Hal ini juga menjadi pembahasan serius di ASEAN. Sehingga, pada tahun 2011 para pemimpin ASEAN menyepakati dibentuknya ASEAN Disability Forum sebagai bentuk wadah untuk menampung aspirasi para disabilitas agar memperoleh keadilan mereka. ASEAN Disability Forum diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan para disabilitas di negara ASEAN, terutama di Indonesia. Permasalahan utama yang diharapkan bisa terselesaikan yaitu kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas sehingga mampu meningkatan taraf hidup mereka.Kata-kata Kunci : Disabilitas, ASEAN Disability Forum, Indonesia

Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta Demeiati Nur Kusumaningrum
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKosmopolitanisme Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan isu kesetaraan gender menjadi penting bagi studi politik-ekonomi pembangunan internasional. PBB melalui UNDP dan UN Woman menekankan peran perempuan tidak hanya sebagai subjek pembangunan daerah. Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum pria untuk memaksimalkan potensinya dalam pembangunan dan terlibat secara aktif untuk merencanakan masa depannya. Tulisan ini mengamati berkembangnya UKM Kripik Tempe Sagu di Dusun Mrisi, Bantul, DIY yang memberi makna bagi pengembangan ekonomi pedesaan. Usaha ini didirikan pada tahun 2012 dan mampu meraih omzet 50-60 juta per bulan dengan mempekerjakan hanya 3 laki-laki dan 6 perempuan. Tulisan menggambarkan bagaimana potensi komunitas perempuan berpendidikan rendah mampu ditransformasikan sebagai penggerak roda perekonomian pedesaan. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pemilik UKM yang merupakan individu bependidikan tinggi mengadopsi perspektif pemberdayaan perempuan yang dimaknai sebagai kebermanfaatan bagi sesama dan inovasi berkelanjutan demi pembangunan desa. Dengan mengembangkan potensi ibu-ibu rumah tangga, UKM ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik dan pekerja tapi juga menjadi sentra pendidikan, studi banding bagi UKM lain di Indonesia, representasi pembinaan dari Dinas Koperasi dan Pemberdayaan UKM Kab. Bantul, dan aktif mengikuti pameran-pameran UKM seperti Bantul Expo. Tantangan normatif-kultural di mana istri pada umumnya tidak bekerja dan merawat anak dapat diatasi dengan membangun jam kerja yang ramah keluarga serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar.Kata-kata Kunci: ekonomi pedesaaan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuanAbstractCosmopolitanism Human Rights put the issue of gender equality to be important for the study of global political development. United Nations through UNDP and UN Women stressed the role of women as a subject of regional development. Women have the same rights and opportunities as men to maximize their potential in development and actively involved to plan its future. This article looks at the development of SMEs named Kripik Tempe Sagu at Kabupaten Bantul, Yogyakarta which gives meaning to the development of the rural economy. This business was founded in 2012 and is able to achieve a turnover of 50-60 million per month by employing only 3 males and 6 females. This paper illustrate how the potential community of low-educated women were able to be transformed as the driving wheel of the rural economy. It is a qualitative research by descriptive method of analysis. The data and information obtained from observation, interview and literature study. The results explained that SME owner is an individual that has high decree of education background so that, she adopted the perspective of women's empowerment is understood as how she share knowledge and benefits for others and bring sustainability innovation for the sake of rural development improvement. By improving the potential of women households, the SMEs economic activities are not only able to improve the welfare of the owners and workers but also become a center of education, study visits for other SMEs in Indonesia. Normative-cultural challenges where wives generally do not work and care for children can be overcome by building a family-friendly working hours and effective communication with the surrounding community.Keywords: rural economy, gender equality, women's empowerment

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search