Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Munir Husein
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Aulia Ramadhani; Baharuddin Badaru; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the basis for the application of material criminal law to criminal acts of narcotics abuse and to find out the judges’ consideration in imposing rehabilitation sentences for victims of narcotics abuse. This research approach is a qualitative approach. Interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subjects of this research is the decision case No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. This research uses empirical methods, collecting primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion shows that : 1) in the decision No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, the public prosecutor uses the third alternative indictment, the indictment has been deemed proven by the public prosecutor, that the acts and the elements of the article match each other. 2) In decision No.5/Pid.Sus/2021/PN Mks. The defendant was imprisoned for 8 (eight) months anda was ordered to undergo medical dan social rehabilitation at the Rehabilitation Center of BNN BADDOKA. Abstrak “Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan kasus No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode empiris, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif ketiga, dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum, antara perbuatan dan unsur-unsur saling mencocoki. 2) Dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dibalai rehabilitasi BNN BADDOKA.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Ulfa Aqila Ap Amirullah; Baharuddin Badaru; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze criminal law policies in dealing with criminal acts committed by street children and to find out how the actions at the Makassar Polrestabes in dealing with street children who commit crimes. This study uses empirical research methods, namely research where field data is the main data source, such as the results of interviews. Empirical research is used to analyze laws that are seen as patterned community behavior in life.The results of this study indicate that the criminal law policy in dealing with crimes committed by street children is currently still integrated with the policy in dealing with children in general. Policies in dealing with street children are based on the Criminal Code and Law no. 11 in 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The Makassar Police's actions in dealing with street children who commit criminal acts are handled by the Makassar Police Criminal Investigation Unit and handled by several units, not only the PPA unit. The handling process is in accordance with established procedures. The recommendation of this research is expected to the government so that the regulations governing specifically for street children should be added, so that the rights of street children when committing a crime both as perpetrators and victims become clearer and so that in the handling process there are no violations of children's rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak jalanan serta untuk mengetahui bagaimana tindakan di Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Kebijakan dalam menangani anak jalanan didasari oleh KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan ditangani oleh beberapa unit, tidak hanya unit PPA. Proses penanganannya pun sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar peraturan yang mengatur khusus anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan, agar hak anak jalanan jika melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban semakin jelas dan agar dalam proses penanganannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
Fungsi Hakim Dalam Mendorong Putusan Yang Berbasis Hak Asasi Manusia (Analisis Nomor Perkara: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS Novia Cendekia Hamza; Hamza Baharuddin; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The judge initiated is a judge who contemplates his profession as a judge, contemplates every step of the way, contemplates every decision that will and has been passed, because from that verdict a person's fate is at stake. This research uses normative research methods. using a statutory approach and a case approach consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and library research in nature. The results of this study indicate that based on the decision of the Makassar High Court Number: 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PT.MKS, it does not reflect human rights-based judges' decisions based on parameters of justice, legal certainty, and benefits as well as in the consideration of the judge's decision in this aspectjuridical, philosophical, and sociological do not show the construction of human rights, there is even a distortion of norms as a result of the inhibition of humanitarian principles such as human rights for children. Abstrak Hakim yang dimulaikan adalah hakim yang merenungi profesinya sebagai hakim, merenungi setiap langkahnya, merenungi setiap putusan yang akan dan yang telah dijatuhkan, karena dari putusan itulah nasib seseorang dipertaruhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan bersifat penelelitian Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS belum mencerminkan putusan hakim berbasis hak asasi manusia berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta dalam pertimbangan putusan hakim tersebut dalam aspek yuridis, filsafat, dan sosiologis tidak memperlihatkan konstruksi hak asasi manusia bahkan terdapat distorsi norma akibat dari pengabaian terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan seperti hak asasi manusia bagi anak.
EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN FUNGSI PENGAWASAN Muhammad Farhan Yusuf; Agussalim Andi Gadjong; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the role of the local people's representative council in Bitung City in carrying out the functions of forming regional regulations and supervisory functions. The research method used in this paper is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research is carried out in the field, namely at the Office of the Regional People's Representative Council of Bitung City. The results of this study indicate that the Bitung City Regional People's Representative Council in carrying out its role is based on the Bitung City DPRD ordinance Number 1 of 2019 Article 23 paragraph (2) so that in its role in carrying out its functions, the DPRD remains on its way. So far, the Bitung City DPRD has taken part in the process of forming regional regulations, just like the Bitung City DPRD when it took steps to set the planning agenda for the preparation of regional regulations, of course with steps that were prepared in a planned, integrated and systematic manner. is part of this supporting institution in supporting the realization of the implementation of the legislative function which is a vital function attached to the legislative and executive organs. So that the Bitung City DPRD must actively discuss a draft regional regulation which will later be enacted or numbered at the provincial level. Not only that, the DPRD is also responsible for regional regulations that have been ratified with steps taken such as participating in socializing to the local community, so that the implementation of these regional regulations can be maximized and in accordance with the expectations of the parties who initiated the regulation.
Co-Authors Agussalim Andi Gadjong Aulia Ramadhani Baharuddin Badaru Hamza Baharuddin Muhammad Farhan Yusuf Novia Cendekia Hamza Ulfa Aqila Ap Amirullah