Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Hamza Baharuddin
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Fungsi Hakim Dalam Mendorong Putusan Yang Berbasis Hak Asasi Manusia (Analisis Nomor Perkara: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS Novia Cendekia Hamza; Hamza Baharuddin; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The judge initiated is a judge who contemplates his profession as a judge, contemplates every step of the way, contemplates every decision that will and has been passed, because from that verdict a person's fate is at stake. This research uses normative research methods. using a statutory approach and a case approach consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and library research in nature. The results of this study indicate that based on the decision of the Makassar High Court Number: 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PT.MKS, it does not reflect human rights-based judges' decisions based on parameters of justice, legal certainty, and benefits as well as in the consideration of the judge's decision in this aspectjuridical, philosophical, and sociological do not show the construction of human rights, there is even a distortion of norms as a result of the inhibition of humanitarian principles such as human rights for children. Abstrak Hakim yang dimulaikan adalah hakim yang merenungi profesinya sebagai hakim, merenungi setiap langkahnya, merenungi setiap putusan yang akan dan yang telah dijatuhkan, karena dari putusan itulah nasib seseorang dipertaruhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan bersifat penelelitian Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS belum mencerminkan putusan hakim berbasis hak asasi manusia berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta dalam pertimbangan putusan hakim tersebut dalam aspek yuridis, filsafat, dan sosiologis tidak memperlihatkan konstruksi hak asasi manusia bahkan terdapat distorsi norma akibat dari pengabaian terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan seperti hak asasi manusia bagi anak.
Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Rezky Adelia; Hamza Baharuddin; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The purpose of this study was to determine and analyze the role of the integrated service center for the empowerment of women and children (P2TP2A) on legal protection for street children in the city of Makassar. Research methods The empirical research used shows that the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) on legal protection for street children in Makassar City is to provide legal assistance, provide a place for guidance, safe houses, and strive to return street children so they want to return. go to school by approaching these street children. In addition, the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) also plays an important role in handling children in conflict with the law. The obstacle faced in the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (PT2TP2A) on legal protectionfor street children in Makassar City is the lack of socialization to the community so that there are many negative responses from the community to forms of legal protection such as legal assistance to street children who commit criminal acts. , and there is no understanding for the mediation of victims of criminal acts when they meet street children as perpetrators of criminal acts so that they want to be given tribute before carrying out mediation efforts. Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar adalah menyediakan pendampingan hukum, menyediakan tempat pembinaan ,rumah aman, berupaya untuk mengembalikan anak jalanan agar ingin kembali bersekolah dengan cara melakukan pendekatan dengan anak- anak jalanan tersebut. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga berperan penting dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi dalam peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak tanggapan-tanggapan negatif masyarakat terhadap bentuk perlindungan hukum seperti pendampingan hukum kepada anak jalanan yang melakukan tindak pidana, dan tidak adanya pengertian untuk mediasi dari korban tindak pidana ketika bertemu dengan anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana sehingga ingin diberikan upeti sebelum melakukan upaya mediasi.
Tinjauan Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Muh Aldi ; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze how the protection of the constitutional rights of citizens in a state of law and to find out how the authority of the Constitutional Court is in adjudicating and deciding cases of constitutional complaint in Indonesia. This research uses normative research methods. The data source used is secondary data. Data collection techniques, literature (library research). Data analysis, namely all data obtained from primary and secondary legal materials, the author then analyzes and classifies to produce quality data conclusions in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping and effective sentences so as to facilitate data interpretation and analysis. The results of this study indicate that in a constitutional state prioritizing the protection of the constitutional rights of citizens and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia does not have the authority to decide and adjudicate cases of constitutional complaint. The research recommendation is that the Constitutional Court is expected to have the authority to hear constitutional compalint cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum dan untuk mengetahui bagaiman kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara constitutional complaint di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (library research). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya menganalisis dan mengklasifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpung tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam negara hukum memprioritaskan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara constitutional complaint. Rekomendasi penelitian bahwa diharapkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara constitutional compalint.Hak Konstitusional, Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PELACURAN DI KOTA MAKASSAR Besse Yusnani; Hamza Baharuddin; Besse Indriati Masdin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prostitution is a phenomenon that has existed for a long time in the world, and Indonesia is no exception. Prostitution in Indonesia dates back to the days of the Javanese kingdoms that used women as part of the feudal system of commodities. The phenomenon of prostitution is still an unresolved problem.The practice of covert prostitution in Makassar City has become an open secret. There are several places in Makassar City that prepare women to satisfy lust, mostly under the guise of massage parlors, SPAs, pubs, cafes and karaoke places, to salons.In all these places there are beautiful and sexy women, they are ready to satisfy the masculine men and the most covert practices in Makassar City are massage parlors. Several locations such as in the Panakukang area, Nusantara road, Perintis Kemerdekaan road and Mount Latimojong road.
Tinjauan Hukum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Produk Halal Syamsir Faturachman; Hamza Baharuddin; Syarifuddin Syarifuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan produk halal sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim dalam penerapan di Indonesia. Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. ada banyak perundang - undanpan gang sejak lama digunakan anWk pengatur peredaran produk halal. Perat:uran -peraWran tersebut bahkan jauh sebelumnya Rancan9an Undang - Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. l-lal int menandakan bahwa persoalan pengaWran produk halal sesungguhnya sydah sejak lama diperlukan baik. Apabila dikaitkan dengan hadimya peraWran daerah tentang kehalalan suatu produk perlu diperhaäkan, pemerintahan daerah mempunyai keweiiangan berdasarka n atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan Wgas pembantuan dan secara delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan peruridnrg-uridongnri gung /ehifi tinggi dofom hat pemf›erian wewenang hepada pemerintah daerah, undarig -undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah secara atribusi adalah Undaiig-Undang Ho.23 Tahiin 2014 tentang Pemerintahan Daeraü Permasalalıan )'ang dikaji dalam penelitian ini adalalı T'engaturan tentang Jaminan Prodiik Hala J di fndonesia don £ewenon¿;an Pemerintah Daerah dalam pengaturan Jaminan Produk Halal di lndonesia. Untuk itu dilakukan penelitian dengan metode peneliäan yuridis normative y'aitu penelitain yang meneka nkan kepada sumber-sum ber hahan sekunder, haik benipa peraturan-peraturan
Efektivitas Fungsi Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Andi Nur Alifah Bau Djemma; Hamza Baharuddin; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study is aimed at knowing the effectiveness of evidence in a criminal case study number 775/Pid.B/2018/PN MKS. The type of research carried out is an empirical law study, a law study that uses primary data. According to empirical research, knowledge is based on facts obtained from study and observation. The study also used case studies to know the effectiveness of the evidence in settling the criminal case in The Makassar District Court. Based on the evidence’s position and function it's obviously not the same as the evidence. In the practice of law, evidence in the completion of a murder case can change and produce a legal instrument of evidence. For example, when the investigator investigation foreclosed on the badik and parang used for murder. The evidence in the process of proving it will become the legal instrument of evidence both witness and defendants information, drawing forth the witness and defendant’s testimony. The evidentiary system aims to know how to layout the result of sufficient evidentiary force to prove the guilt of the accused. In accordance with KUHAP’S proof system, which is a negative wittelijk proof system. To convict or disprove the accused was not enough either on the basis of the judge’s belief or simply on the basis of evidentiary evidence determined by the law. A new defendant may be found guilty. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Studi Kasus Nomor 775/Pid.B/2018/PN MKS. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut penelitian empiris, pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh hasil penelitian dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan Studi Kasus yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan kedudukan dan fungsi barang bukti sudah jelas tidak sama dengan barang bukti. Pada praktek hukum, barang bukti dalam penyelesaian perkara pembunuhan dapat berubah dan menghasilkan alat bukti yang sah. Sebagai contoh, penyidik pada waktu penyidikan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa badik dan parang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Barang bukti tersebut dalam proses pembuktian akan menjadi alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, menggali keterangan saksi dan Terdakwa mengenai barang bukti yang bersangkutan. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil kekuatan pembuktian yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal tersebut tentunya sesuai dengan system pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian secara negative (Negative Wittelijk). Untuk menyatakan salah atau tidaknya Terdakwa tidak cukup dengan berdasarkan keyakinan Hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata. Seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah.
Co-Authors Andi Nur Alifah Bau Djemma Baharuddin Badaru Besse Indriati Masdin Besse Yusnani La Ode Husen Muh Aldi  Munir Husein Novia Cendekia Hamza Rezky Adelia Sutiawati Sutiawati Syamsir Faturachman Syarifuddin Syarifuddin