Sitti Ulfah
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Andi Alief Alrifani Ayub; Andi Risma; Sitti Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses about Undang-Undang Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for consumers includes the fulfillment of consumer rights by providers of goods and/or services. One of the regionally owned enterprises owned by the Wajo Regency Government, namely the Regional Drinking Water Company, has the authority to manage water resources. Consumers of the Regional Drinking Water Company located in the Grandhill housing complex, Atakkae Village, Tempe District, Wajo Regency, complain that the process of distributing clean water is not optimal so that people often lack water. The Regional Drinking Water Company has made every effort to distribute clean water to all consumers. The distribution mechanism is carried out in turns with an interval of one day so that the distribution of clean water can be evenly distributed. The inadequate distribution of clean water is caused by several factors namely lack of water pumps, repair of water treatment plants and the increasing number of people in Wajo Regency who need clean water. Although the Regional Drinking Water Company has not provided clean water services optimally due to inhibiting factors, from the point of view of their responsibilities based on Undang-Undang Number 8 of 1999 Article 7 letter c "treats and serves consumers properly and honestly and is not discriminatory." Drinking Wajo Regency has served consumers properly and honestly and is not discriminatory. Abstrak:Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup pemenuhan hak-hak konsumen oleh penyedia barang dan/ atau jasa. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Perusahaan Daerah Air Minum memiliki kewenangan mengelola sumber daya air. Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di kompleks perumahan Grandhill Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo mengeluhkan proses pendistribusian air bersih yang tidak maksimal sehingga masyarakat sering kekurangan air. Perusahaan Daerah Air Minum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendistribusikan air bersih kepada seluruh konsumen. Mekanisme pendistribusian dilakukan secara bergilir dengan selang satu hari agar pembagian air bersih dapat merata. Kurang maksimalnya pendistribusian air bersih disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pompa air, perbaikan Instalasi Pengolahan Air dan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Wajo yang membutuhkan air bersih. Walaupun Perusahaan Daerah Air Minum belum memberikan layanan air bersih secara maksimal karena adanya faktor penghambat akan tetapi dari sisi tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf c “memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo telah melayani konsumen secara benar dan jujur seta tidak diskriminatif.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI POLRES GOWA) Hariadi Cakti; Hambali Thalib; Sitti Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine the factors causing the occurrence of the crime of murder committed by children in Gowa Regency, and efforts to overcome by the Gowa Regency Police against murders committed by children, this study uses empirical research methods. the research location is in the Gowa Police Station, the type of data used is primary data and secondary data, the source of the data is obtained through library studies and information obtained through interviews with several investigators at the Gowa Police. The results showed that the factors causing the crime of murder committed by children in Gowa Regency were internal and external factors, internal factors covering, unstable emotions, misunderstandings, revenge, child psychology or child psychology, weak faith, the need for confession. while external factors include neglected children, the surrounding environment, the economy, alcoholic beverages, and group wars. As for the countermeasures by the Gowa district police against murders committed by children, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. It is hoped that the role of parents in taking care of their children is further enhanced, because children are taught at an early age, therefore the role of parents must be more active in educating and taking care of children to avoid bad influences, especially crime. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa, dan Upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya bertempat di Polres Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Gowa yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal meliputi Emosi yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, Psikologi anak atau kejiwaan anak, faktor lemahnya iman, faktor butuhnya pengakuan. Sedangkan faktor eksternal meliputi Anak yang terlantar, lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor minuman beralkohol, perang kelompok. adapun upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak, meliputi upaya Pre-emtif, upaya Preventif, upaya Refresif. Diharapkan agar peran orang tua dalam menjaga anaknya lebih ditingkatkan lagi, sebab anak-anak diajarkan seusia dini oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhidar dari pengaruh buruk utamanya ialah kejahatan
Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing Irdha Afirda; Satrih Hasyim; Sitti Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to identify and analyze the function of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees and to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the functions of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of Fforeign refugees. The research method used is the empirical legal research method, namely the legal case study approach and discussesthe object of research by focusing on the sociological juridical aspect and using secondary data as initial data, then primary data or field data. The results of this study indicate that the Rudenim carries out the immigration function based on Presidential Regulation no. 125 of 2016 which is related to immigration arangement and supervision. Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01 PR.07.04 concerning Organization and Working Procedures of Immigration Detention Centers, the Rudenim functionsare detention, relocation, repatriation and deportation. Rudenim facilitates refugees in the South Sulawesi Province with funding from IOM. The inhibiting factors for the implementation of the Rudenim in theimplementation of the Rudenim function in fulfillment the rights of foreign refugees are the distance between the detention center and the community house, there are many of community houses, the large number of refugees, the limited of Rudenim officers, and a limited budget. The recommendation in this study is that in carrying out the functions of the Immigtation Detention Center, it is hoped that coordination with other agencies and refugee facilitators, namely IOM, should be further improved, it is recommended that the Immigration Detention Center maximize existing human resources by increasing the number of officers in the security sector and it is hoped that the government of Indonesia through The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia made clear policies regarding the status of asylum seekers and refugees in Indonesia in order to maintain the stability of the country eventhough it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek Yuridis Sosiologis dan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan denganpembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengancommunity house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan PemerintahIndonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.