Articles
<![CDATA[HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Wijaya, Andy Usmina]]>;
<![CDATA[Indriastuty, Dwi Elok]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>
<![CDATA[ Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP PGRI Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Issue yang paling aktual di tahun 2019 ini adalah kekalahan Pemerintah Indonesia atas gugatan kasasi di Mahkaman Agung terhadap citizen law suit berkaitan dengan pencegahan dan penegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya disharmonisasi pengaturan tentang pengelolaan kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini berupaya untuk melakukan serta menyusun model harmonisasi pengelolaan hutan sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran di hutan Jawa Timur untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan serta menyusun model harmonisasi peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian jurnal yang dipergunakan adalah yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan asas-asas hukum. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian kajian ini menunjukkan bahwa perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah terkait mitigasi kebakaran hutan di Provinsi Jawa Timur.]]>
<![CDATA[Advokasi Merek Usaha Pada Wirausaha Pemula Di Kecamatan Prambon Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Nurul Hudi, Argajendra Sentot]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.209 KB)
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v2i0.311
<![CDATA[Sampai saat ini sebagian besar wirausaha pemula yang akan melakukan kegiatan usaha tidak memiliki sebuah merek usaha yang tepat. Padahal merek merupakan roh dari dunia usaha agar berjalan dengan lancar terutama untuk barang dan atau jasa. Untuk itu salah satu hal yang harus dilakukan pertama kali oleh wirausahawan pemula saat akan memulai usahanya adalah merancang merek yang sesuai dan menggambarkan jiwa usahanya. Merancang merek usaha dengan mengkombinasikan ciri khas terkuat dari usaha dan menjadikannya sebagai daya tarik bagi target konsumen merupakan nilai tambah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan hukum bagi para calon wirausaha pemula dalam memulai usahanya.Tujuan dari kegiatan ini agar para wirausaha pemula di Kecamatan Prambon Sidoarjo memiliki suatu merek yang dapat mengenalkan usaha yang dibangunnya kepada konsumen. Advokasi merek pada wirausaha pemula ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada wirausaha pemula, mengidentifikasi permasalahan usaha yang ada, mendampingi wirausaha pemula dalam merancang merek usaha. Hasil pada kegiatan advokasi merek usaha ini adalah adanya 10 (sepuluh) merek usaha pada kegiatan usaha oleh wirausaha pemula.]]>
<![CDATA[Pelatihan Pasar Tangguh Kepada Relawan Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Surabaya Raya ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Wahyu Kurniawan]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.839 KB)
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.833
<![CDATA[Pelatihan Pasar Tangguh Kepada Relawan Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Surabaya Raya Andy Usmina Wijaya (FH Universitas Wijaya Putra, usmina7@gmail.com)Wahyu Kurniawan (FH Universitas Wijaya Putra)Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H., M.H. (FH Universitas Wijaya Putra) Pandemi Covid 19 sampai saat ini masih berlangsung di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran mata rantai Covid 19 secara terukur, terkoordinasi dan intensif. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah menjadikan program pasar tangguh Covid 19. Kegiatan pelatihan pasar tangguh kepada relawan ini merupakan bentuk implementasi dari program pemeritah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 di Surabaya Raya. Tujuan kegiatan dari pelatihan pasar tangguh ini adalah membekali para relawan dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola, pedagang dan pengunjung pasar terkait upaya-upaya untuk melindungi diri dari virus Covid 19 serta memutus rantai penyebaran virus Covid 19 selama berada di pasar. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada para relawan pasar tangguh di Surabaya Raya yang meliputi (1) pemahaman tentang konsep tentang pasar tangguh; (2) edukasi mengenai protokol kesehatan tentang Covid 19; dan (3) peningkatan kemampuan dalam komunikasi publik. Hasil yang diharapkan adalah para relawan pasar tangguh dapat memahami konsep tentang pasar tangguh serta mampu melaksanakan hasil pelatihan pada pasar pasar yang ada di Surabaya Raya, sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>
<![CDATA[ Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/wplr.v1i1.64
<![CDATA[Perdagangan orang kini telah menjadi permasalahan yang mendunia dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicegah dan diselesaikan secara luar dan mendalam karena perdagangan orang menghancurkan kehidupan masa depan setiap korban praktiknya. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Saat ini tindak pidana perdagangan orang semakin terselubung. Banyak tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini tindak pidana perdagangan orang banyak dilakukan oleh korporasi dengan berbagai modus bisnis untuk tujuan mengeksploitasi seseorang baik eksploitasi ekonomi dan seksual. Hal ini menjadikan tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam penyelesaiannya harus terdapat bukti yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, dalam UUTPPO menyatakan satu saksi adalah cukup sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan asas unus testis nullus testis. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap saksi dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UUTPPO]]>
<![CDATA[Green Taxonomy Role As Green Bonds Standardized Policy Instrument ]]>
<![CDATA[Suci Ariyanti]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/yur.v6i1.18939
<![CDATA[The increasing environmental problems and the steps taken to solve them are becoming a very important topic in today's society. With this in mind, the Financial Services Authority as one of the regulators in the field of investment issues a green taxonomy as a classification and qualification process for dividing sectors of sustainable economic activity. Relevance of the issuance of green taxonomy with the expected goals and can motivate the growth of green bonds as an alternative investment in sustainable and environmentally sound economic development. This research aims to increase the relevance of this matter. This research was conducted using normative touristic research using a statutory approach. From the research results it was found that Indonesia's green taxonomy 1.0 is an instrument that has relevance to the sustainable finance roadmap phase I (2015-2019) - phase II (2021-2025) and is expected to be the first step in developing the next regulation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DENGAN HUKUM SUI GENERIS ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>;
<![CDATA[Dwiki Arief Darmawan]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.718 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2383
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional suatu negara. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas negara-negara berkembang, agar pemanfaatan pengetahuan tradisional, sepatutnya memiliki regulasi akses dan bagi hasil yang jelas, dan kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional, maka berkembang pula wacana pengembangan peraturan sui generis di luar hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan peraturan sui generis bagi pengetahuan tradisional di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; Bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan Penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Mempekerjakan Kembali Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk) ]]>
<![CDATA[Aminatuz Zuhriyah]]>;
<![CDATA[Rihantoro Bayu Aji]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>
<![CDATA[ Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37504/lh.v1i1.521
<![CDATA[Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa berupa perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam penelitian ini mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seharusnya demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur khusus dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) berlaku untuk Jawa dan Madura dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) berlaku untuk luar Jawa dan Madura selain itu Undang-Undang PPHI juga tidak mengatur secara khusus eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai PHK dimana Pengadilan memerintahkan subjek hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum dengan mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk., tanggal 10 Juni 2021. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian upaya hukum yang dilakukan pekerja apabila pengusaha tidak melaksanakan Putusan mempekerjakan kembali pekerja adalah dengan pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Gresik dan jika pengusaha tidak melaksanakan maka pekerja dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat ]]>
<![CDATA[Arif Syaifudin]]>;
<![CDATA[Suwarno Abadi]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>
<![CDATA[ Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37504/lh.v1i2.548
<![CDATA[Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KELALAIAN MALPRAKTIK ]]>
<![CDATA[Bella Natalia Toumahuw]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Rahmadi Mulyo Widianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.84
<![CDATA[Malpraktik merupakan suatu jenis kelalaian dalam menjalankan suatu profesi yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Malpraktik di bidang kesehatan sangat marak terjadi di Indonesia yang mana dalam hal ini pasien seringkali mengalami kerugian akibat tindakan kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan rumah sakit, sehingga dalam hal ini membebankan kewajiban pertanggungjawaban bagi dokter atau rumah sakit yang telah melakukan malpraktik tersebut. Secara hukum malpraktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian malpraktik dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menyebaban kerugian pada seseorang/pasien dengan mengacu pada Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal 46 UU Rumah Sakit, dan standart profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional, namun pada faktanya pasien tidak mudah dalam melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit atas tindakan malpraktik, sebab tidak semua kelalaian tenaga kesehatan merupakan tanggungjawab pihak rumah sakit.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Relexi Bayo]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Fikri Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i1.87
<![CDATA[Pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Apakah yang dimaksud dengan Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia, Metode penelitian ini merupakan salah satu penelitian Hukum Normatif, Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Dari ketentuan diatas dalam UUD Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan masyarakat hukum adat ada beberapa bagian, sebagai berikut, Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.]]>
