Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL Moch Anshori; Anas Lutfi; Syafrizal Syafrizal
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.795

Abstrak- Perselisihan Pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbulsebagai akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan hubungankerja (PHK), tidak saja diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi jugadalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. RumusanMasalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah keabsahan kesepakatandalam bentuk perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja ditinjau dariperaturan perundangan dan yurisprudensi terhadap upaya penyelesaianhubungan industrial non litigasi? Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teori yang digunakanmengacu pada Teori Kebebasan Berkontrak dan Efektivitas Hukum. Kesimpulanyang dihasilkan adalah bahwa Perjanjian Bersama yang sudah ditandatanganitetapi belum didaftarkan ke pengadilan tidak dapat dibatalkan atau diingkari olehsalah satu pihak. Karena Perjanjian Bersama mengikat para pihak bagai UndangUndang. Kata Kunci: Perjanjian Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja, HubunganIndustrial.

PEMBOBOLAN DANA NASABAH Anas Lutfi; Rama Muhammad Reza
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2369

AbstrakBanyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkupperbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubunganantara bank dengan nasabah.Salah satu produk jasa yang memegangperanan penting dalam masyarakat adalah jasa pengelola keuangan baikdalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentumemberi kemudahan bagi masyarakat. Sebagai perusahaan penyedia jasa,lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengannasabahnya. Di mana bank menjual produk jasa dan masyarakatmenggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Aktivitasbank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai denganfungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan denganmasyarakat luas. Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi banksebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara penghimpun danpenyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran. Fungsi bank sebagai financial intermediary padaakhirnya akan sulit terlaksana jika kepercayaan masyarakat terhadap bankberkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Salah satukejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dananasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belummendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakathanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau money launderingsebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat daridampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapandana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucianuang.Kata Kunci: Pembobolan, Bank, Nasabah

TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI Anas Lutfi; Rusmin Nuriadin
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i1.726

Abstrak-Pembangunan di bidang ekonomi sudah sejak lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang sebab dalam peningkatan hasil-hasil dalam ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber pembangunan dalam bidang sosial budaya pertahanan dan keamanan. Regulasi utama yang diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian adalah Undang-Undang Darurat (UUDRT) No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Aturan ini merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini, Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara. Kata Kunci: Pidana, Pembangunan, Ekonomi

EKSISTENSI DAN PROSPEK PENYELENGGARAAN BANK TANAH Rahma Winati; Yusuf Hidayat; Anas Lutfi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1186

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan, mekanisme pemanfaatan aset tanah dan kendala untuk perolehan aset Bank Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan teori dan aspek hukum terkait Badan Bank Tanah. Hasil penelitian ini menjelaskan kelembagaan Bank Tanah Bank Tanah di Indonesia terbentuk sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah yang menjelaskan struktur organisasi bank tanah terdiri dari Komite Bank Tanah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Pemanfaatan aset bank tanah meliputi pemanfaatan tanah untuk tujuan operasional, pengembangan modal dan pemanfaatan tanah untuk tujuan pendistribusian Bank tanah prinsip nonprofit. Kendala dalam perolehan aset bank tanah antara lain faktor terbatasnya Sumber Daya Manusia Badan Bank Tanah, Administrasi Pertanahan di Indonesia yang masih lemah, ketersediaan tanah cadangan umum negara (TCUN) belum bisa di data secara maksimal dan Aspek perencanaan Tata Ruang. Kata Kunci : kelembagaan bank tanah, pemanfaatan aset bank tanah, kendala perolehan aset tanahAbstractThis study aims to determine the institutional form, the mechanism for the utilization of land assets and the constraints for the acquisition of Land Bank assets based on Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency. The research method uses normative juridical research methods using secondary data in the form of official documents, books related to theory and legal aspects related to the Land Bank Agency. The results of this study explain that the Land Bank Institution Land Bank in Indonesia was formed since the enactment of Presidential Regulation Number 113 of 2021 concerning the Structure and Operation of the Land Bank which explains the organizational structure of the land bank consisting of the Land Bank Committee, Supervisory Board and Implementing Body. Utilization of land bank assets includes land use for operational purposes, capital development and land use for distribution purposes. Obstacles in acquiring land bank assets include the limited human resources of the Land Bank Agency, the weak Land Administration in Indonesia, the availability of state general reserve land (TCUN) which cannot be maximally recorded and aspects of spatial planning. Keys : land bank institutions, utilization of land bank assets, obstacles to acquiring land assets

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Anas Lutfi; Ruddi Setiawan
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i2.733

Abstrak-Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer. Pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc). Peraturan perundangundangan dimaksud mengatur mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer yang berbeda-beda, tetapi dalam beberapa pasal terdapat pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer.Kata Kunci: Pidana, Pembajakan, Perangkat.

EKSISTENSI TRANSPORTASI MIGO SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM Jatmiko Jatmiko; Anas Lutfi; Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.837

Abstrak - Migo adalah layanan sewa sepeda listrik berbasis aplikasi yang hemat, nyaman dan tidakmencemari lingkungan. Pada sisi lain Migo menimbulkan masalah hukum karena belumterdapatnya peraturan hukum yang jelas. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakahEksistensi Transportasi Migo di Masyarakat? serta bagaimana Pengaturan dan Penegakan HukumTerhadap Transportasi Migo? Kerangka teori yang digunakan adalah teori analisis ekonomi atashukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah: yangpertama terkait keberadaan Migo masih dipertanyakan karena unit yang mulai marak beredar dijalan raya itu tak dilengkapi surat-surat dan pelat nomor. Pihak Polda Metro Jaya menilai bahwasepeda listrik yang disewakan oleh Migo tidak bisa digolongkan sebagai sepeda. Kedua, bahwaketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan listrik ini masih menimbulkanpolemik mengenai keberadaan Migo, sehingga dalam penegakan hukum belum maksimal malahbelum menjamin kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kata kunci: Migo, Transportasi, Sosiologi Hukum

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search