Yusuf Hidayat
Universitas Al azhar Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam Tegar Gallantry; Yusuf Hidayat; Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.797

Abstract

Abstrak-Pranata hukum pengadaan tanah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Kepentingan Umum. Hal yang menarik dalam regulasi pengadaan tanah diIndonesia adalah penerapan keadilan yaitu memberikan jaminan penggantian yang layakkepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkankesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik, sehingga terdapatbeberapa ketentuan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperolehkeadilan tersebut. Penerapan prinsip keadilan ini juga terdapat pada hukum Islam padazaman Rasulullah dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Pengkajiandilakukan terhadap penerapan prinsip keadilan pada pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum di Indonesia ditinjau dari penerapan keadilan pada pengadaantanah menurut hukum Islam pada zaman Rasulullah. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Prinsip Keadilan, Hukum Tanah
KONTRUKSI KEADILAN PERSAINGAN USAHA PADA UU CIPTA KERJA MENURUT TINJAUAN EKONOMI PANCASILA Ahmad Adrik Yusri; Yusuf Hidayat; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.835

Abstract

Abstrak-Persaingan usaha dalam zona ekonomi dimanapun merupakan sebuah kewajaran.Dalam dunia ekonomi yang mencakup perdagangan tentu kata "persaingan" menjadi halyang sangat familiar. Persaingan dalam perdagangan atau dalam jenis dunia usaha apapunmerupakan sebuah hal yang wajar terjadi, atau dalam dunia hukum merupakan sebuahconditio sine qua non, sesuatu yang mutlak terjadi dan tidak mungkin terjadi. RumusanMasalah penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana kontruksi nilai-nilai anti monopolidalam UU Cipta kerja ?Kedua, apakah nilai-nilai yang mendasari kontruksi hukum UU Cipta kerja dalampersaingan usaha sesuai semangat ekonomi Pancasila? Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian hukum normative. Teori yang digunakan adalah Teori KeadilanJohn Rawls. Kesimpulan penelitian: Pertama, bahwa UU Cipta Kerja adalahpenggabungan beberapa produk perundang-undangan yang secara khusus ingin menarikinvestasi demi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, bahwabahwa nilai-nilai yang digunakan sebagai pondasi penyusunan Undang-Undang CiptaKerja beserta peraturan turunannya yang terkait persaingan usaha ini sudah sesuaisemangat ekonomi Pancasila. Kata Kunci: Keadilan, Persaingan Usaha, Ekonomi Pancasila
EKSISTENSI DAN PROSPEK PENYELENGGARAAN BANK TANAH Rahma Winati; Yusuf Hidayat; Anas Lutfi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1186

Abstract

 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan, mekanisme pemanfaatan aset tanah dan kendala untuk perolehan aset Bank Tanah berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan teori dan aspek hukum terkait Badan  Bank Tanah. Hasil penelitian ini menjelaskan kelembagaan Bank Tanah  Bank Tanah di Indonesia terbentuk sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah yang menjelaskan struktur organisasi bank tanah terdiri dari Komite Bank Tanah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Pemanfaatan aset bank tanah meliputi pemanfaatan tanah untuk tujuan operasional, pengembangan modal dan pemanfaatan tanah untuk tujuan pendistribusian Bank tanah prinsip nonprofit. Kendala dalam perolehan aset bank tanah antara lain faktor terbatasnya Sumber Daya Manusia Badan Bank Tanah, Administrasi Pertanahan di Indonesia yang masih lemah, ketersediaan tanah cadangan umum negara (TCUN) belum bisa di data secara maksimal dan Aspek perencanaan Tata Ruang. Kata Kunci : kelembagaan bank tanah, pemanfaatan aset bank tanah, kendala perolehan aset tanahAbstractThis study aims to determine the institutional form, the mechanism for the utilization of land assets and the constraints for the acquisition of Land Bank assets based on Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency. The research method uses normative juridical research methods using secondary data in the form of official documents, books related to theory and legal aspects related to the Land Bank Agency. The results of this study explain that the Land Bank Institution Land Bank in Indonesia was formed since the enactment of Presidential Regulation Number 113 of 2021 concerning the Structure and Operation of the Land Bank  which explains the organizational structure of the land bank consisting of the Land Bank Committee, Supervisory Board and Implementing Body. Utilization of land bank assets includes land use for operational purposes, capital development and land use for distribution purposes. Obstacles in acquiring land bank assets include the limited human resources of the Land Bank Agency, the weak Land Administration in Indonesia, the availability of state general reserve land (TCUN) which cannot be maximally recorded and aspects of spatial planning. Keys : land bank institutions, utilization of land bank assets, obstacles to acquiring land assets