Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA Hawa Icha Sania Salma; Madrim; Rizqi Rahma Adinda; Siti Hotimatul Husna; Triana Wati; Togar Polmanto Winfernando
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2k816141

Abstract

Artikel ini membahas perihal dinamika yang terjadi dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura, mengenai permasalahn batas laut telah menjadi fokus utama pembahasan selama beberapa decade. Penentuan batas laut menjadi semakin rumit dengan munculnya ketentuan baru dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang memperluas wilayah teritorial laut. Selat Singapura, sebagai jalur laut utama dalam perdagangan internasional menjadi titik strategis yang sangat penting. Klaim lebar laut teritorial yang tumpang tindih menuntut kedua negara untuk bekerja sama dalam membangun ketertiban nasional di perbatasan wilayah. Proses penyelesaian dimulai pada tahun 1973, melibatkan perjanjian tahun 2009 dan pembaruan pada tahun 2014 dengan titik koordinat berdasarkan World Geodetic System 1984. Analisis perubahan ini menggambarkan bagaimana Indonesia dan Singapura bekerja sama mengatasi isu-isu perbatasan laut yang kompleks. Meskipun terdapat tumpang tidih dalam klaim wilayah, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan melalui serangkaian pertemuan dan perjanjian, hal ini mencerminkan komitmen kedua negara terhadap hukum internasional dan upaya menjaga stabilitas perbatasan. Proses penyelesaian ini mencakup pertimbangan ekonomi, keamanan perairan, dan perlindungan lingkungan laut. Keseluruhan, penyelesaian batas laut yang kompleks antara Indonesia dengan Singapura merupakan hasil dari kerja sama yang efektif dalam menangani dinamika perbatasan laut yang kompleks antara Indonesia dan Singapura.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online Madrim; Nurhidayat
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 1 No. 2 (2023): Desember: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v1i2.269

Abstract

In online loan application services, many people have complained about the issue of the dissemination of personal data carried out by providers of online loans without notice and without permission from the owner. In this regard, it is important to review legal protection of borrowers' personal data in online loan application services, and sanctions for violating personal data. The purpose of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a factual approach. The results of the study show that legal protection and sanctions for violations of personal data are regulated in Law No. 11 of 2008 and amendments to Information and Electronic Transactions along with implementing regulations, but specifically regarding legal protection and sanctions for violating personal data in online loan services are listed in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, which is stated in Article 26 that the organizer is responsible for maintaining confidentiality, integrity and availability of the user's personal data and in its utilization must obtain the approval of the owner of personal data unless specified otherwise by the provisions legislation. Sanctions for violating personal data refer to Article 47 section (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligations to pay certain amounts of money, restrictions on business activities, and revocation of licenses.