Yusa Djuyandi
FISIP UNPAD

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INTEROPERABILITAS DALAM PELAKSANAAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) OLEH TNI AU DALAM MENANGANI PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN BERSENJATA (Kajian Keamanan di Selat Malaka) Fierman Prihadi; Yusa Djuyandi; Ari Ganjar Herdiansah
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39589

Abstract

Selat Malaka merupakan perairan dunia yang strategis dan hampir seluruh perdagangan serta kapal-kapal dari seluruh negara melewati perairan ini. Banyaknya kepentingan dari berbagai negara atas keberadaan Selat Malaka menjadikannya sebagai selat tersibuk dan memiliki peluang untuk menjadi target dari kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka pembajakan dan perompakan bersenjata di perairan tersebut. Dengan begitu, keamanan maritim Selat Malaka menarik perhatian dunia, terutama litorial states. Sebagai litorial states, Indonesia memiliki hak atas perairan tersebut sehingga Indonesia perlu mengadakan segala upaya untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Indonesia dan litorial states lainnya, yaitu Singapura dan Malaysia melakukan kerjasama bernama Malacca Strait Patrol (MSP). MSP terdiri dari tiga kegiatan patroli utama, salah satunya Eye in the Sky (EiS). Dalam menjalankan EiS, Indonesia melakukan interoperabilitas yang dilakukan TNI AU guna mendukung keberhasilan kegiatan patroli lainnya, seperti Malacca Sea Strait Patrol. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bahan kepustakaan sebagai sumber data melalui penelusuran literatur, jurnal buku, dokumen atau sumber data yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas yang dilakukan Indonesia telah berjalan baik dan menguntungkan namun belum sepenuhnya maksimal dalam memberantas kejahatan armed robbery di Selat Malaka. Ditambah lagi, bila muncul ancaman baru maka Indonesia perlu beradaptasi dengan cepat sesuai perubahan dalam persyaratan operasional dalam suatu operasi tunggal matra darat dan operasi gabungan tri matra terpadu. Adaptasi yang cepat ini akan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan interoperabilitas
INTEROPERABILITAS TNI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus di Laut Natuna Utara) Eko Fibrianto; Taufik Hidayat; Wawan Budi Darmawan; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39582

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kerjasama TNI dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara khususnya di wilyaha Laut Natuna Utara. Dalam kasus Laut Natuna Utara, banyaknya konflik yang terjadi terutama dalam konflik kasus sengketa laut Indonesia dengan China. Dengan menggunakan interoperabilitas diharapkan kerjasama TNI dengan lembaga lainnya dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan TNI sendiri. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Terkait ketegasan kebijakan Negara atas wilayah Laut Natuna Utara maka TNI memiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pemantauan wilayah udara Kosekhanudnas II dilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yang terintegrasi di wilayah Kosekhanudnas II. Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu. The main purpose of this research is to apply the cooperation of the TNI with other state institutions in realizing the security of the state border areas, especially in the North Natuna Sea area. In the case of the North Natuna Sea, there are many conflicts, especially in the case of maritime disputes between Indonesia and China. By using interoperability, it is hoped that TNI cooperation with other institutions will have a role as the main state tool that carries out security and law enforcement tasks in the North Natuna Sea jurisdiction in accordance with the provisions of legislation and ratified international law. This study uses a qualitative method, where data is obtained from secondary data from institutional reports, research publications and the media, the research data is then validated by data triangulation techniques. Based on the results of the study, it is known that the monitoring of the Kosekhanudnas II airspace is carried out by the Radar Hanud Radar Unit (Satrad) and Civil Airport Radar which are integrated in the Kosekhanudnas II area. The synergy between the TNI and other State Institutions in realizing the security of the North Natuna Sea area is manifested in the form of coordination and exchange of information, both ship shipping information data and flight information data and other information deemed necessary.TujuanutamadaripenelitianiniadalahuntukmengaplikasikankerjasamaTNIdengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negarakhususnyadiwilyahaLautNatunaUtara.DalamkasusLautNatunaUtara,banyaknyakonflikyangterjadi terutamadalamkonflikkasussengketalautIndonesiadenganChina.DenganmenggunakaninteroperabilitasdiharapkankerjasamaTNIdenganlembagalainnyamemiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakanhukumdiwilayahyurisdiksiLautNatunaUtarasesuaidenganketentuanperundang-undangandanhukuminternasionalyangtelahdiratifikasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data diperoleh dari data sekunder dari laporan lembaga, publikasi penelitian dan media, data hasil penelitian kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauanwilayahudaraKosekhanudnasIIdilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yangterintegrasidiwilayahKosekhanudnasII.SinergitasTNIdenganLembagaNegaraLainnyadalammewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi danpertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangansertainformasilainnyayang dianggap perlu.