<![CDATA[Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam hal kearsipan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPANRB) yang menempatkan kualitas kearsipan sebagai salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Kearsipan digital berbasis SPBE berkontribusi secara aktif terhadap transparansi birokrasi karena berbasis teknologi dan bukan manual. Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menerapkan SRIKANDI sejak tahun 2021 dan masih diperlukan bimbingan tinjauan tentang bagaimana tata kelola SPBE bidang kearsipan baik dari sisi evaluasi sistem, persepsi dan juga tingkat kesiapan pengguna. Bimbingan diberikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Dinas Kominukasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat Daerah dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun metode yang digunakan yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini didasarkan pada metode partisipatif, dan digunakan untuk mengevaluasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penilaian suatu kegiatan. Metode ini aktif secara langsung berinteraksi dengan stakeholder untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Hasil dari bimbingan ini yaitu para OPD menjadi paham bagaimana SRIKANDI sebagai bagian dari tata kelola SPBE bidang kearsipan ditinjau evaluasi sistem, persepsi dan juga tingkat kesiapan pengguna. Sehingga, pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kearsipan di Pemerintah Kota Surakarta menjadi lebih maksimal.The Integrated Dynamic Records Information System (SRIKANDI) is a manifestation of the Electronic-Based Government System (SPBE) by the National Records of the Republic of Indonesia (ANRI) in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public services in terms of archives. This is also supported by PermenPANRB which places the quality of archives as one of the indicators of the implementation of bureaucratic reform. On the other hand, the Surakarta City Government has also implemented SRIKANDI since 2021 and a review guidance is still needed on how to manage SPBE in the field of records in terms of system evaluation, perception and also the level of readiness of its users. Guidance was given to representatives of OPDs in the Surakarta City Government, especially Dispersip, Diskominfo, Regional Secretariat and also Bappeda on May 17, 2023. The method used is Participatory Rural Appraisal (PRA) which aims to evaluate stakeholder participation in the assessment process. This method is based on participatory methods, and is used to evaluate stakeholder participation in the assessment process of an activity. The result of this guidance is that OPDs understand how SRIKANDI as part of SPBE governance in the field of records management is reviewed by system evaluation, perception and also the level of user readiness. So that the implementation of bureaucratic reform in the field of archives in the Surakarta City Government will be maximized.]]>
