Nugroho, Mulyanto
JHP17: Jurnal Hasil Penelitian

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN DI WILAYAH KOTA KEDIRI Nugroho, Mulyanto; Halik, Abdul
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 1 No 02 (2016)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakekat perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan. Penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah seluas-luasnya dengan maksud adalah untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara baik, benar dan cepat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Pola pelayanan publik yang dikehendaki oleh otonomi daerah adalah pelayanan publik yang mendekatkan diri dengan pihak yang dilayani. Tata cara pelayanan yang dikehendaki, diinginkan dan diharapakan oleh masyarakat yaitu pelayanan yang lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper) dan lebih baik (better). Untuk memenuhi yang diinginkan dan harapan masyarakat yang dilayani, penyedia layanan harus lebih dekat (closer),   lebih cepat (faster) dan lebih baik (better). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.Key word: Standar pelayanan publik
Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2014-2016 Maulida, Indira Shofia; Moehaditoyo, Srie Hartutie; Nugroho, Mulyanto
Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS DR SOETOMO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.264 KB) | DOI: 10.25139/jai.v2i1.1149

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, pertumbuhan terhadap terjadinya financil distress pada perusahaan manufaktur periode 2014-2016. Teknik analisis datanya meggunakan PLS (Partial Least Square) yang bertujuan untuk memprediksi besar pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio, ROA, ROE, NPM, Receviable Turn Over, Growth Ratio terhadap financial distress yang dilihat dari nilai EPS bernilai negatif 2 tahun berturut-turut. Hasil dari uji hipotesis bahwa rasio Likuiditas menunjukkan positive tidak signifikan terhadap terjadinya financial distress sedangkan rasio solvabilitas dan rasio pertumbuhan menunjukan positive signifikan kemudian rasio aktivitas dan profitabilitas menunjukkan bahwa negative signifikan terhadap financial distress. Dilihat dari nilai R-Square kontribusi pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, pertumbuhan terhadap financial distress sebesar 48,9 %.  Kata Kunci :  Rasio Keuangan, Financial Distress, Laporan Keuangan