JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)
Vol 1 No 02 (2016)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN DI WILAYAH KOTA KEDIRI

Nugroho, Mulyanto (Unknown)
Halik, Abdul (Unknown)



Article Info

Publish Date
25 Sep 2016

Abstract

Hakekat perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan. Penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah seluas-luasnya dengan maksud adalah untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara baik, benar dan cepat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Pola pelayanan publik yang dikehendaki oleh otonomi daerah adalah pelayanan publik yang mendekatkan diri dengan pihak yang dilayani. Tata cara pelayanan yang dikehendaki, diinginkan dan diharapakan oleh masyarakat yaitu pelayanan yang lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper) dan lebih baik (better). Untuk memenuhi yang diinginkan dan harapan masyarakat yang dilayani, penyedia layanan harus lebih dekat (closer),   lebih cepat (faster) dan lebih baik (better). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.Key word: Standar pelayanan publik

Copyrights © 2016






Journal Info

Abbrev

jhp17

Publisher

Subject

Other

Description

JHP17 : Jurnal Hasil Penelitian is a peer-reviewed and open acess journal accomodating researchers, academicians, and scholars around the world to share knowledge adopted from high quality research projects in wide area of disiplines and represent the areas of Economics, Civics, Law Sciences, Social ...