Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.607

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah

Khalik, Subehan

UIN Alauddin Makassar

Author-ID : 687248

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar Fatimah Fatimah; Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitutional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitutional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.

Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak Nurhidayah A. Hambali; Subehan Khalik
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10938

AbstrakBalai Harta Peninggalan dalam penanganan kasus kewarisan anak telah mematuhi hukum yang ada dan sudah sesuai dengan standar Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa para wali harus lebih memperhatikan tugasnya sebagai wali anak agar mengelola warisan si anak dengan baik dan tidak menyalahgunakan harta anak dibawah perwaliannya agar harta warisan anak tetap terlindungi dan wali anak berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya. Dengan adanya harta peninggalan yang tidak terurus maka dari itu Balai harta peninggalan harus lebih meningkatkan pengawasan sebagai wali anak dan meningkatkan kinerjanya baik dari sumber daya manusia, agar tidak terjadi kesalahan dengan mengikuti cara pelaksanaan penanganan pembagian hak anak dalam kewarisan. Kata Kunci : Anak, Balai Harta Peninggalan, Kewarisan. AbstractThe Probate Court in handling cases of inheritance of children has complied with existing laws and is in accordance with islamic law compilation standards. This shows that guardians must pay more attention to their duties as guardians of children in order to manage the child's inheritance well and not to abuse the assets of the child under his guardianship so that the child's inheritance remains protected and the child's guardian is obliged to care for the child under his guardianship. With the inheritance of assets that aren’t taken care, the inheritance hall should increase supervision as a guardian of children and improve their performance both from human resources, so that mistakes don’t occur by following the implementation of handling the distribution of children's rights in inheritance.Keywords: Children, Heritage Sites, Inheritance.

PROSES PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI Kasrum Kasrum; Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the role of the village government in the preparation and realization of the use of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. This research is a qualitative field research. The preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget is carried out through juridical instruments in the form of village regulations, so that the mechanism and flow of its preparation have been clearly regulated through permendagri Number 20 of 2018. However, in substance, the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Sinjai Regency has not fully implemented several basic principles, including the principles of need, transparency and participation. This problem also occurred at the realization stage, some programs with large enough budgets were delayed, making it quite detrimental because they could not be utilized optimally by the villagers.

BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah Nur Ihdatul Musyarrafa; Subehan Khalik
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15465

AbstrakPokok pembahasan penilitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analsis oleh ulama mazhab. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur’an untuk terwujudnya proses regerensi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang dititihkan oleh al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah),dengan kata “rusyd”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.Kata Kunci: Pernikahan; Batas Usia; Mazhab. AbstractThe subject matter of this study is how the age limit of the marriage in Islam is then analyzed by the sect scholars. Marriage was prescribed in al-Qur’an an for the human regerency. The desired generation is a qualified generation so that the task of living a life of walking is based on the purpose of the Qur’an. This study aims to determine how the age limit of the marriage in Islam was analyzed by the scholars. Islam it self does not restrict the ideal age marriage. But in general the familiar is already baliq, common sense, able to distinguish well with the bad so that it can give approval to marry, the time of someone to marry (buluq an-nikah), with the word “Rusyd”. The fuqaha differed concering the age limit of the marriage, where the Syafi’i and Hanbali sect argued that the ideal age in the marriage was 15 years, while Abu Hanifa argued that the age of maturity came at the age of 19 for women and 17 years for man, but Imam Malik argues that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.Key Words: Marriage, Age Limit, Scholar.

Otentisitas Hadis Muhammad Yahya; Subehan Khalik; Ahmad Ziaul Haq
Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah Vol 1 No 1 (2021): LIVING SUNNAH (January-June)
Publisher : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani mencurahkan perhatian terhadap hadis-hadis yang dikutip oleh berbagai ulama hadis dan juga oleh ulama fiqih, atau yang termuat dalam berbagai artikel. al-Albani terpanggil untuk mengetahui otentisitas hadis dari segi sanad. Al-Albani melakukan Takhrij hadis al-Albani di samping mengembalikan hadis kepada sumber aslinya, juga menyertakan penilaian atas hadis tersebut dan meneliti setiap pendapat ulama mengenai perawinya dengan prinsip melihat keotentikan hadis-hadis yang ada dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim sebagai kitab kedua yang paling absah dan shahih setelah al-Quran. Sehingga ketika men-takhrij hadis yang termuat dalam kedua kitab itu, ia hanya menyebutkan letak dan nomor urutnya tanpa memberikan komentar mendetail. Kitab silsilah al-Ahadis al-dhaifah wa al maudhu’ah tersebut sebanyak 7162 hadis yang bermasalah yang termuat di dalam empat belas jilid. Jumlah tersebut dalam penilaian al-Albani dari segi otentisitas adalah kalau hadisnya bukan dhaif adalah maudhu’. al-Albani mempedomani kriteria yang telah digunakan oleh para ilmuan hadis pada umumnya, berkualitas tsiqat dengan memperhatikan penggunaan alat penghubung berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama’ yaitu (sami’a) yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid.

Taarud Al-Adillah Dalam Mukhtalif Al-Hadis Menurut Muhammad Hashim Kamali Subehan Khalik Umar; Mujaddid
Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah Vol 2 No 1 (2022): LIVING SUNNAH (January-June)
Publisher : Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

This study describes the thoughts of the Afghan-born Muhammad Hashim Kamali about mukhtalif al-hadith. The purpose of this study is to reveal in depth the thoughts of Kamali and to elaborate the study of mukhtalif al-hadith while comparing it with the thoughts of other scholars. Literature study became the main method of this research and resulted in the finding that Kamali's theory of mukhtalif al-hadith was colored by his educational background as a law graduate. Kamali traces the direct intersection between the theory of the study of the settlement of the arguments that intersect in the study of hadith by using the theoretical approach of ushul fiqh. Of course, these findings reveal that there is a close relationship between the study of ushul and the study of hadith.

Co-Authors Ahmad Ziaul Haq Fatimah Fatimah Kasrum Kasrum Muhammad Yahya Mujaddid Nur Ihdatul Musyarrafa Nurhidayah A. Hambali

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search