Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI AUTOPSI FORENSIK DAN IMPLIKASINYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Samsudi Samsudi; Y.A. Triana Ohoiwutun; Godeliva Ayudyana Suyudi; Widowati Widowati
Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v7i2.4197

The court does not always demand or require visum et repertum when examining homicide cases. Forensic autopsy may not be required at all by the criminal court when deciding that the accused is guilty of homicide as charged. The verdict may be reached based on other evidence. The author, using a juridical normative approach, concludes that the absence or presence of a visum et repertum does influence the judge’ consideration and matters to the final verdict. Considering that, regardless of the surviving family’s consent, in cases of unnatural death, forensic autopsy and the making of a visum et repertum should be mandatory.

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG IZIN POLIGAMI. Widowati Widowati
Yustitiabelen Vol. 2 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Tulungagung

Idealnya dalam sebuah perkawinan yang harmonis dan bahagia adalah terciptanya komunikasi dua arah, adanya saling bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Namun jika terjadi salah satu perbedaan sudut pandang tentang tujuan perkawinannya, ditunjang adanya ketidak puasan dari kekurangan pasangannya, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan poligami oleh suami. Namun hal itu akan terjadi apabila suami sudah mendapat restu atau disetujui oleh istrinya, dan suami bersedia untuk bertanggungjawab akan bersikap adil pada para isteri, dan anak-anaknya.Â

TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA WIDOWATI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. Kata kunci: Aborsi, Hukum, Kesehatan.

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN WIDOWATI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstrak Suatu masalah akan timbul Ketika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (Das Sollen) dan apa yang senyatanya (Das Sein). Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai pelaksanaan tugas pokok dari pengadilan harus dipenuhi sesuai harapan para pencari keadilan. Tetapi sebenarnya asas ini tidak dapat diterapkan seperti harapan oleh pengadilan disebabkan karena adanya banyak hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut. Pada penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan akan memakan banyak waktu sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalitas yang tidak bisa fleksibel yang melekat dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang digunakan. Berperkara melalui proses litigasi sifatnya sangat formal dan teknis, sehingga sangat mungkin terjadi kelambatan dalam penyelesaian perkara, konsekuensinya tentu diikuti dengan mahalnya biaya perkara. Dengan demikian terdapat korelasi antara lambatnya atau lamanya proses penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar biaya yang harus dibayar kepada pengadilan. Selain itu adakalanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banyak yang tidak efektif lagi, sebab disamping tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan juga tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak dari putusan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara pengumpulan dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka, literatur. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa timbulnya hambatan bagi pengadilan dalam penerapan azas peradilan disebabkan karena faktor intern dan faktor ekstern dari pengadilan itu sendiri. Keyword : azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lingkungan pengadilan OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF SIMPLE, FAST AND LOW COST PRINCIPLES AbstractA problem will arise when there is a discrepancy between what should be (Das Sollen) and what is actually (Das Sein). In the application of the principle of simple, fast and low cost as the implementation of the main tasks of the court, it must be fulfilled according to the expectations of justice seekers. But in fact this principle cannot be applied as expected by the court due to the many obstacles that arise in the implementation of these main tasks. Dispute resolution through litigation in court will take a lot of time due to the inherent nature of inflexible formalities and is a tradition for the procedural law used. Cases through the litigation process are very formal and technical in nature, so it is very possible that there will be delays in resolving cases, the consequences of which are of course followed by high court costs. Thus, there is a correlation between the slowness or length of the process of settling a case, the greater the cost to be paid to the court. In addition, sometimes the decisions handed down by the courts are no longer effective, because in addition to not providing satisfaction and a sense of justice, they also do not create legal certainty because many of these decisions cannot be implemented. In this study, the method used is normative juridical by collecting secondary data by studying literature and literature. The results of this study can be seen that the emergence of obstacles for the court in the application of the principle of justice is caused by internal factors and external factors of the court itself. Keyword : simple principle, fast and low cost, court environment

PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR Widowati Widowati; Y. A. Triana Ohoiwutun; Fiska Maulidian Nugroho; Samsudi Samsudi; Godeliva Ayudyana Suyudi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

A forensic autopsy aims to find a definite cause of a person’s death by revealing the material truth scientifically from the beginning of case investigation to its trial examination. In judicial practices, a forensic autopsy is considered a pivotal tool in proving material criminal acts. However, KUHP Article 222 and KUHAP Article 133-134 regulate forensic autopsy procedures requiring prior notification to the victim's family. These provisions have hindered law enforcement in certain unnatural death cases. Therefore, this article encourages forensic autopsy implementation must not wait for a family consent of a victim for the sake of fair legal certainty to the victims, perpetrators, and also for society.

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN YANG MELANGGAR SPECIAL STRAF MAXIMA Widowati Widowati; Y. A. Triana Ohoiwutun
Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.413

ABSTRAKTindak pidana penipuan atau penggelapan merupakan dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd. Dalam pertimbangannya hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan; namun demikian dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa menyimpangi special straf maxima. Rumusan masalah dalam tulisan ini, apakah amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang melanggar “asas” special straf maxima telah memenuhi asas kepastian hukum yang adil? Metode yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd seharusnya batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat formalitas putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun melanggar ketentuan special straf maxima, dan melanggar kepastian hukum yang adil. Namun, berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur, apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya. Kata kunci: special straf maxima; tindak pidana penipuan; tindak pidana penggelapan. ABSTRACTFraud or embezzlement is an alternative indictment made by the public prosecutor in Decision Number 306/ Pid.B/2017/PN.Smd. In the judge’s consideration, all elements of the criminal act of fraud have been successfully proven; however, in the conviction it was stated that the defendant was guilty of the crime of embezzlement. The 10 years imprisonment imposed on the defendant violated the special straf maxima “principle”. The formulation of the problem to analyze is whether the sentencing in the Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd violating principle has met the principle of fair-legal certainty. This paper uses normative juridical method and obtain data sources from secondary data including primary and secondary legal material. Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd should be null and void, because it did not meet the formal requirements of the decision as stipulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In addition, the imposition of imprisonment for 10 years violates the principle of the special straf maxima and fair legal certainty. However, based on the principle of res judicata pro veritate habetur, the judge’s decision whatsoever must be deliberated truthful until there is a decision of a superior judge which states otherwise. Keywords: special straf maxima; fraud; embezzlement.

The Role of Islamic Education In Student Organizations to Realize Human Resources In The Review of Higher Education Law Perspectives Ferry Irawan Febriansyah; Achyat Daroini; Widowati Widowati
Al-Hayat: Journal of Islamic Education Vol 3 No 1 (2019): Al-Hayat: Journal of Islamic Education
Publisher : Al-Hayat Al-Istiqomah Foundation

Education, mainly Islamic based learning, can be found in formal schools, non-formal and informal institutions. A person can freely choose which path to use as a way to take talent and potential in him; even when making formal education, even an individual has the right to participate in non-formal education activities. One of the most appropriate places to forge one's abilities is the campus. It is undeniable that students are one of Indonesia's most influential human resources and are also the next generation of nation-building. Therefore the cadre regeneration function is the most basic. As a generation that must carry out the role of regeneration for the sake of the realisation of the good and happiness of the people, nation and country in the future. Therefore education is needed to help towards the better. Islamic culture has a vital role in the education model that exists in Indonesia. Islamic education is used to improve human morals in a better direction with Islamic methods. It can be observed that student organisations within the campus need a strong foundation to improve their quality in faith and loyalty that has both physical and spiritual intelligence. It is here that the need for Islamic education in helping them is better by the mandate of the national education law. Pendidikan, terutama pembelajaran berbasis Islam, dapat ditemukan di sekolah formal, lembaga non-formal dan informal. Seseorang dapat dengan bebas memilih jalan mana yang akan digunakan sebagai cara untuk mengambil bakat dan potensi dalam dirinya; bahkan ketika membuat pendidikan formal, bahkan seorang individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan non-formal. Salah satu tempat paling tepat untuk menempa kemampuan seseorang adalah kampus. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa adalah salah satu sumber daya manusia Indonesia yang paling berpengaruh dan juga merupakan generasi penerus bangsa. Karena itu fungsi regenerasi kader adalah yang paling mendasar. Sebagai generasi yang harus menjalankan peran regenerasi demi terwujudnya kebaikan dan kebahagiaan rakyat, bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu diperlukan pendidikan untuk membantu menuju yang lebih baik. Budaya Islam memiliki peran penting dalam model pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan Islam digunakan untuk meningkatkan moral manusia ke arah yang lebih baik dengan metode Islam. Dapat diamati bahwa organisasi mahasiswa di dalam kampus membutuhkan dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas mereka dalam iman dan kesetiaan yang memiliki kecerdasan fisik dan spiritual. Di sinilah perlunya pendidikan Islam dalam membantu mereka lebih baik dengan mandat hukum pendidikan nasional.

PERSPEKTIF HUKUM REGULASI PENGGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Retno Sari Dewi; Surjanti Surjanti; Widowati Widowati; Intan Permata Sari
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.4253

The impact of changes in human behavior and lifestyle in disposable consumption, which eventually gives birth and causes various types or variouskinds of waste including plastic packaging waste, packaging waste made of leador/stenlis, B3 waste which will have a long-term impact and be harmful to theenvironment and also public health, from the above problems make a basicdescription of the birth of a Regional Regulation which has the name Tulungagung Regency Regional Regulation Number 19 of 2010 concerning Waste Management. Which of these regulations will be used as a control, legal umbrella and regulations and used to reduce the number of waste generation in Tulungagung Regency, but what is the relationship or correlation between the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, whether they have similarities or differences, or whether they collide according to the Hierarchy of Laws-Invitations or do not collide with the Hierarchy of Laws. Therefore, a study and literature review is needed to find out about this relationship. The formulation of the problem taken by the author as a study material is the first regarding the juridical review of Article 18 and Article 20 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 19 of 2010 concerning waste management by Law-Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and the second concerning the form of efforts to revive the implementation of the Article regarding community participation and also the Article on the provisions for disposing of waste From there, the results of the discussion and conclusions will be presented later.

THE ANALYSIS OF SEXUAL CONSENT RULES IN ARTICLE 5 OF PERMENDIKBUD RISTEK NUMBER 30 OF 2021 REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Surjanti Surjanti; Yudi Setiyono; Widowati Widowati; Retno Sari Dewi; David Budi Laksono
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : International Journal of Artificial Intelligence Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.448

Regarding the treatment of sexual violence (PPKS) in tertiary institutions, the government released PERMENDIKBUD RISTEK No. 30 of 2021. However, that does not imply that this ministerial regulation is without flaws or shortcomings. The phrase "Without the assent of the victim" in article 5 seems to legitimize adultery and LGBT behavior based on consent, which is one of the reasons this ministerial decree generates inconsistencies. Therefore, this study was done to examine sexual consent and determine the effects of adultery according to Shafi'i belief system on Islamic lawAccording to the law, it is acceptable to use the phrase without the victim's agreement under article 5 paragraph 2 of Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021. Without the victim's agreement will cause a difficulty and a debate in society if it is interpreted as an Argumentum a contrario. Because it is possible to read the phrase "without the victim's consent" to mean that if both parties agree to engage in sexual activity, there is no issue and the behavior is appropriately referred to as "sexual consent". Therefore, it appears that in this instance, Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 has consented to the legalization of adultery in tertiary institutions. According to Islamic law, adultery and extramarital sex are forbidden acts because they violate Allah's command in Surah Al-verse Isra's 32. The existence of pregnant marriages is one of the effects of adultery.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search