Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice
Rifqi Ridlo Phahlevy
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewajiban Pengembang Rumah Susun dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Berdasarkan Peraturan Bupati No. 44/2011 Muhammad Imam Effendi; Rifqi Ridlo Phahlevy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2902

Abstract

Studi ini mengatasi masalah penyediaan fasilitas pemakaman oleh pengembang perumahan di Kabupaten Sidoarjo, Indonesia, dengan menekankan peran penting perumahan dalam menjamin kondisi hidup yang layak dan nyaman. Meskipun kebutuhan dasar akan perumahan yang memadai, aksesibilitas lahan pemakaman sebagai fasilitas publik tetap menjadi aspek penting namun sering diabaikan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan daerah, serta sumber sekunder seperti keputusan pengadilan dan dokumen kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah pengembang berkewajiban untuk menyediakan lahan pemakaman dan mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dilakukan ketika pengembang gagal mematuhi kewajiban tersebut. Dengan mengkaji masalah ini, studi ini memberikan kontribusi untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai persimpangan regulasi pembangunan perumahan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan perkotaan dan pembangunan perumahan, yang menyoroti pentingnya integrasi fasilitas pemakaman dalam proyek-proyek perumahan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan standar hukum secara efektif.
Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi Muchammad Yusuf Aldianto; Rifqi Ridlo Phahlevy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2958

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak Permenkumham No. 07 Tahun 2022 terhadap hak remisi narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia, dengan fokus pada penghapusan persyaratan justice collaborator bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Dengan menganalisis dokumen kebijakan dan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan pemasyarakatan, penelitian ini menilai bagaimana perubahan ini mendorong perlakuan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan awal menunjukkan adanya langkah signifikan menuju penegakan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, yang menyoroti perlunya reformasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi semua narapidana.
Dialektika Kesejahteraan Sosial dalam Perizinan Warung Kopi di Indonesia Wildan Al-Akbar; Rifqi Ridlo Phahlevy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2996

Abstract

Meningkatnya jumlah kedai kopi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan bagi bisnis lokal dan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi regulasi perizinan bisnis di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dan analisis statutory. Secara khusus, studi ini memfokuskan pada implementasi regulasi tersebut menggunakan Sistem Pendaftaran Perizinan Terintegrasi (Online Single Submission System, OSS) untuk bisnis kedai kopi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun OSS menyederhanakan proses perizinan dan mencakup ketentuan kesejahteraan sosial, sistem ini tidak secara memadai mengatasi potensi dampak negatif bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak. Temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang memastikan pertimbangan kesejahteraan yang komprehensif di tengah ekspansi cepat bisnis kedai kopi di Indonesia.
Co-Authors Muchammad Yusuf Aldianto Muhammad Imam Effendi Wildan Al-Akbar