<![CDATA[Penelitian tentang Resolusi Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang ini dilatarbelangi oleh adanya pertentangan dalam proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif dengan berpedoman pada konsep-konsep studi kepustakaan dan wawancara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa tentang Resolusi Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konflik dalam pembangunan PLTU Batang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pembangunan PLTU Batang khususnya terkait pembebasan lahan. Kedua, Konflik ini dapat disebut sebagai konflik vertical dan konflik horizontal karena melibatkan perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang berdampak secara positif dan negative dalam kehidupan masyarakat.Penelitian tentang Resolusi Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang ini dilatarbelangi oleh adanya pertentangan dalam proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif dengan berpedoman pada konsep-konsep studi kepustakaan dan wawancara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa tentang Resolusi Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konflik dalam pembangunan PLTU Batang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pembangunan PLTU Batang khususnya terkait pembebasan lahan. Kedua, Konflik ini dapat disebut sebagai konflik vertical dan konflik horizontal karena melibatkan perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang berdampak secara positif dan negative dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Resolusi konflik dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Peace Making, Peace Keeping Dan Peace Bulding.]]>
