Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis Indonesia Berdaya Indonesian Journal of Law and Economics Review Wijaya Putra Law Review Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Primagraha Law Review MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary
Eduard Awang Maha Putra
Bumi Gora University
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Wijaya Putra Law Review

 1 
KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA Maha Putra, Eduard Awang
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.179

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yakni terdapatnya kekosongan hukum terkait pengujian peraturan kebijakan di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan lembaga manakah yang berwenang untuk menguji peraturan kebijakan jika peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal pengujian peraturan kebijakan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTUN dan MA secara atributif tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan kebijakan sebab peraturan kebijakan bukanlah termasuk dalam KTUN maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya MA pernah menerima pengujian terhadap peraturan kebijakan sebagai obyek judicial review. Kemudian upaya ideal yang dapat ditempuh untuk uji material peraturan kebijakan yakni melalui executive review oleh pejabat pemerintah sendiri yang mengeluarkan peraturan kebijakan tersebut. Dalam hal pemohon menolak, maka pemohon dapat mengajukan pengujian peraturan kebijakan tersebut lebih lanjut kepada atasan dari pejabat pembentuk peraturan kebijakan. Jika pemohon masih menolak dan juga jika pejabat administrasi yang diduga mengeluarkan peraturan kebijakan yang merugikan badan/pejabat pemerintahan yang berada dibawahnya dan masyarakat yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan administrasi tertinggi, maka dapat digunakan mekanisme Judicial Review oleh MA dengan didasarkan pada yurisprudensi MA yang menerima pengujian peraturan kebijakan. Kata kunci: Konsep Ideal, Pengujian, Peraturan Kebijakan
Co-Authors Akbar, Dinul Apriliana Ana Fauzia Ana Fauzia Anam, Fathul Khairul Apriliana Akbar, Dinul Bagus Ageng Pambudi Baiq Riska Anggi Safitri Eno Liska Walini Fathul Hamdani Fathul Hamdani Fauzia, Ana Fiqri, Muhamad Rizalul Gatot Dwi Hendro Wibowo Hamdani, Fathul Khairul Anam, Fathul Lalu Muhammad Azwar Lalu Nahudatu Akbariman Lalu Syamsul Imam WN Minollah Minollah Mohamed, Muhammad Azimuddin Pangastuti, Diah Puji Pratama, Febrian Rizki Puji Pangastuti, Diah Putri Rizkika Bahri Suci Rizki Ananda