<![CDATA[Manajemen publik dan birokrasi sama-sama tidak dapat dipisahkan dan erat kaitannya dengan pengelolaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Seiring dengan konsep smart city (kota pintar) yang mengacu pada pengelolaan tata kelola yang menerapkan teknologi dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan perkotaan, tata kelola berbasis TIK modern dan pendekatan manajemen sektor publik (birokrasi) yang inovatif menjadi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas., transparansi dan akuntabilitas. Hal ini membutuhkan implementasi dan pengembangan e-government dan e-office sebagai bagian dari mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji birokrasi e-government dan e-office dalam mewujudkan konsep smart city dalam tata kelola dan pelayanan publik. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka. Optimalisasi e-government dan e-office menjadi sangat penting sebagai bagian integral dari terwujudnya konsep smart city. Sebanyak kabupaten / kota di Indonesia telah menerapkan smart cities, dan sesuai dengan rencana dan target pencapaiannya untuk tahun 2015-2045. Dukungan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, serta prasarana, yang tidak hanya berupa keberadaan sejumlah aplikasi yang dibuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetapi pelayanan yang lebih baik dan Nyata dapat diperoleh secara online dan dipersepsikan dengan cepat, mudah, tepat dan tanggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.]]>
