Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung Diana, Bambang Agus; Harta, Ridho
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usahaÂ

Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Harta, Ridho; Diana, Bambang Agus
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalamÂ berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula âharapan/tuntutanâ yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinyaÂ

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN KUTAWARINGIN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DIKABUPATEN BANDUNG Rikki Maulana Yusup; Bambang Agus Diana
Jurnal Administrasi Publik Vol 8, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

The implementation of the decentralization system in Indonesia at this time has influenced the entire order of Indonesian government from central to regional. the implementation of decentralization system of course has a purpose to realize good governance (Good Governance) As one effort to hold effective local government especially to sub-district, Central Government has set a decision about the implementation of service to society through district Permendagri No. 04 Year 2010 about Guidance Implementation of District Integrated Administration (PATEN) Integrated Service Administration Kecamatan (PATEN) is the implementation of public services in the sub-district from the stage of application to the publication of documents in a sub-district PATEN Program is a long-term project launched by the government for the progress of public service in Indonesia especially in the subdistrict.The purpose to know the form of development undertaken by the Bandung Regency Government in an effort to improve the capacity of the kecamatan in the implementation of the Administration Service Program Integrated Sub-District (PATEN) in Kutawaringin Sub-district, Bandung.

Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung Bambang Agus Diana; Ridho Harta
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha

Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Ridho Harta; Bambang Agus Diana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula “harapan/tuntutan” yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya

ANALISIS TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT Bambang Agus Diana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Abstrak Salah satu yang menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan pemerintahan desa saat ini adalah mengenai pengelolaan keuangan desa, karena tidak sedikit pemerintahan desa masih kurang paham dalam pengelolan tata keuangan yang baik dan benar, apalagi sekarang ini banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa, salah satunyanya dana desa, yang semakin besarnya pemberian dana desa yang diberikan pemerintah, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Abstract One of the requirements in increasing the current knowledge of village government is regarding village financial management, because not a few village governments still lack understanding in the management of good and right financial arrangements, especially now that much of the government assistance is given to villages, one of which is village funds. , the increasing amount of village funding provided by the government, so that there is a need for good and correct financial management. With the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages on January 15, 2014, arrangements regarding villages experienced significant changes. In terms of regulation, villages (or with other names arranged specifically / separately) are no longer part of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. In essence, the Village Law has a vision and engineering that gives broad authority to the village in the field of village administration, the implementation of village development, village community development, and village community empowerment based on community initiative, origin rights, and village customs. The purpose of this study is to obtain factual knowledge regarding budget planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village financial management in Citalem Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. Village Finance is all Village rights and obligations in the context of the administration of village governance that can be assessed with money including all forms of wealth related to the rights and obligations of the village. Village income is received and channeled through the village cash account and its use is determined in the Village APB.

E-Readiness and The Effectiveness of E-Participation in Indonesia Elisa Susanti; Ridho Harta; Bambang Agus Diana; Sawitri Budi Utami
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 37, No. 1, Year 2021 [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : Universitas Islam Bandung

E-participation is a strategic factor in the era of digital governance and open government. The aim of this study is to describe e-readiness and the effectiveness of e-participation in Indonesia. This study focuses on social and economic aspects, specifically on groups of formal workers who are accustomed to using ICT (Information and Communication Technology). The method used is qualitative with informants from fifty-six districts/cities in Indonesia. Qualitative data analysis steps are carried out to obtain findings. The results of the study show that e-participation has not been effective in two-way forms and community involvement. The e-readiness of this community group is constrained by income, network infrastructure, and motivation in e-participation. This study finds that the development of e-participation stages is in line with the development of e-government and digital government stages, as well as rules in conventional participation. Fulfilling basic needs can be a motivation for e-participation and increase the perception of openness

Analisis Dampak Inovasi Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta (Service poin pelayanan perizinan Pasar Rebo) Bambang Agus Diana; Refita Aulina
Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Untuk mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu( DPMPTSP) DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi yang Penyelenggaraan melalui One Stop Service Policy (OSSP) ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pada pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan pelayanan yang tepat, cepat, mudah, murah dan tranparansi. Inovasi selalu dimulai dengan kreativitas yaitu memulai dengan memikirkan hal-hal yang belum pernah ada. Proses mewujudkan hal yang baru ini disebut dengan inovasi (levitt). Sementara Gareth Jones inovasi sebagai suato proses dimana organisasi menggunakan keahlian dan sumberdaya untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi sehingga mereka dapat memberi tanggapan atas tuntutan konsumen secara lebih baik. Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9) Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membaca fenomena yang terjadi dalam kondisi sosial khususnya dampak inovasi DPMPTSP pada masyarakat. . Salah satu peran Biro Pelayanan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan peluang promosi dan investasi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tepat, cepat, sederhana dan murah.

Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan Bambang Agus Diana
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2020): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 1
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Public Management is a management organization that is formed to achieve goals by coordinating the various interests of many people in a system and administrative pattern. So bureaucratic organizations are activities that require close coordination of activities involving a large number of people and are very structured in the process of implementing government. Increased bureaucracy must be supported by the people above who run the government and not only on the system, as well as any system or rules that are made, if only the people who run the system do not have the ability, and are consistent with their work or devices will be as expected. The public view, bureaucracy is closely related to the problem of service, orderly, systematic, both from the central government to the village level government. The real purpose of bureaucracy is that every public service need can be resolved quickly. Increasing government bureaucracy must be created through healthy apparatus both physically and spiritually (morality). The hope of the community for the bureaucracy is served well and quickly, without convolution with good service, it will accelerate the realization of the goals and aspirations of the people. Politics is an instrument for realizing community goals, namely through government bureaucracy, which results from the political process. The purpose of this paper is to provide a view of the political influence of reforming government bureaucracy. The conclusion is that if public services can be done well through government bureaucracy, then that must be the condition of the implementing government apparatus in addition to having human resources that are in accordance with a morally healthy body.

Voting Behavior of Batam Students in the Legislative Elections Daniel Pasaribu; Bambang Agus Diana; Nur Hayati; Dina Fadiyah
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 03 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the voting behavior of Batam Students in the legislative elections based on voting behavior models and types. The study used qualitative research with a focus group discussion technique. The result showed that students at University are few interested in political practices and issues. The voting behavior of students is categorized as rational, critical, traditional, and pragmatism. The study found that students voted the candidate who gave them money without considering the track record, achievement, and background of the candidate.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search