Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Manabia: Journal of Constitutional Law Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia
Saputri, Fenolia Intan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara

 1 
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.445 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat Rizal, Moch Choirul; Saputri, Fenolia Intan; Imanda, Siti Annisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.212

Abstract

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pertama, sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dimulai pada tahun 632 M yang melibatkan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kedua, sejarah pemerintahan Islam setelah tahun 1250 M dimulai dengan invasi bangsa Mongol dan serangan-serangan Timur Lenk yang membuat pemerintahan Islam dapat dikatakan gulung tikar saat itu. Namun, di sisi yang lain, masih kokohnya Dinasti Mamalik di Mesir beserta juga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Ketiga, gerakan modern Islam, misalnya, gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah).
Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Ibad, M. Nasaikul; Salbiyah, Binti; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.272

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Kediri. Selain itu, memuat pula penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat penegakan hukum pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Kota Kediri diawali dari temuan panitia pengawas tingkat kecamatan, lalu ditentukan jenis pelanggaran, dan dilakukan registrasi. Selanjutnya, dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan putusan akhir oleh majelis pemeriksa.
Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam Nurhidayah, Rifani; Farikhah, Dina Salma Nor; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.425

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.
Co-Authors Alan, Muhammad Fikri Farikhah, Dina Salma Nor Fatimatuz Zahro Ibad, M. Nasaikul Imanda, Siti Annisa Rahmi Nurhidayah, Rifani Rizal, Moch Choirul Salbiyah, Binti