Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Pebrianto, Roli
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Pebrianto, Roli; Syarif Dahlan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220

Abstract

This article aims to analyze the legal considerations in the Constitutional Court Decision Number: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 related to the 2024 presidential election dispute. The analysis focuses on two main issues: first, the judges' considerations in deciding the case, and second, the application of progressive legal theory in the Court's considerations. This research uses a normative method with a statute approach and case approach, utilizing the Decision as primary legal material and legal literature as secondary material. The results show that the Constitutional Court delivers a final and binding decision, however, its judges tend to overlook moral and ethical aspects, sticking to positive law without progressive steps in considering societal values.
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pebrianto, Roli
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1194

Abstract

Dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHAP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHAP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik ​​di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pembuat undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka reformasi hukum acara pidana militer, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan anggota militer Indonesia yang melakukan kejahatan biasa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi lanskap hukum yang berkembang pesat, apalagi mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbarui. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mereformasi hukum pidana militer di Indonesia.
PENTINGNYA PEMAHAMAN TERKAIT KENAKALAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI DESA LABUHAN BADAS Noviana, Noviana; Pebrianto, Roli
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i1.1615

Abstract

Kenakalan remaja menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya,baik dalam jumlah maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Remaja, yangsedang mencari identitas dan berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanakmenuju dewasa, seharusnya diarahkan pada aktivitas yang positif untukmempersiapkan masa depan yang sukses. Untuk mengatasi masalah ini, telahdilakukan kegiatan sosialisasi di Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada 30 anak dan remajasetiap bulannya selama tiga bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Maret hinggaMei 2024. Metode yang digunakan mencakup observasi, ceramah, dansosialisasi. Melalui tahapan ini, peserta diberikan pemahaman tentang berbagaibentuk kenakalan remaja, konsekuensi hukum yang dapat diterapkan, sertabahaya yang ditimbulkannya tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi oranglain. Diharapkan dengan pendekatan ini, mereka dapat menghindari perilakuyang melanggar hukum dan memilih jalan yang lebih baik untuk masa depanmereka. Hasil menunjukkan antusiasme dan semangat remaja dalam mengikutikegiatan pengabdian ini, keaktifan mereka bertanya tentang bentuk kenakalankenakalan yang melanggar hukum dan juga menunjukkan bahwa mereka inginmengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor penyebab serta cara menghindarisegala bentuk kenakalan melanggar hukum. Desa Labuhan Badas termasuk salahsatu desa dengan beberapa kasus kenakalan remaja yang tidak bisa dianggapsepele seperti balap liar antar geng motor, pencurian motor, konvoi membawaanak panah dan lain sebagainya. Kegiatan sosilisasi ini membekali remajakhususnya di Labuhan Badas agar terhindar dari perbuatan atau kenakalanmelanggar hukum
Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pebrianto, Roli; Dharma, Muhammad Panji Prabu
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 4 (2024): Juni-Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.2614

Abstract

The debate surrounding the death penalty has been ongoing for a long time with difficult-to-reconcile arguments for and against. Nevertheless, the death penalty still exists in Indonesia's legal system, with several reform efforts including a paradigm shift in sentencing approaches. This study employs normative legal methods to explore the changes in Law Number 1 of 2023, which consider forgiveness for perpetrators of criminal acts, including those sentenced to death. The research findings indicate a shift in criminal law, particularly concerning the death penalty, regulated in Law Number 1 of 2023, especially regarding forgiveness for offenders, even for those sentenced to death. In this regard, Islamic law provides alternative sentencing, including forgiveness from the victim's family as a basis for the abolition of punishment, known in the new Criminal Code as judicial pardon (rechterlijk pardon), both in line with the principles of restorative justice and consistent with Pancasila. In future reforms of Indonesian criminal law, it is hoped that lawmakers will review and adjust other related regulations to align with Law No. 1 of 2023. This adjustment is important to ensure that there are no overlaps or conflicts between existing regulations and the new changes in criminal law. All regulations must be harmonious and support the principles of restorative justice and the values of Pancasila.
Co-Authors Dharma, Muhammad Panji Prabu Noviana Noviana Syarif Dahlan