Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi.
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab

 1 
Persepsi Masyarakat tentang Penggantian Nama Anak Untuk Kesehatan: Studi Komparatif Ulama Mazhab dan Hukum Adat Annuari, Handini; Syarif, Muh. Rasywan; Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi.
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.23986

Abstract

This article aims to describe and analyze the renaming of children for health, from the perspective of Islamic law and customary law which is then linked to what happened in Ex. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, South Sulawesi. In answering the above problems, the author uses Field Research, namely research that raises data and problems in the field (location of research). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This study uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is implemented and how the process is enforced. The results of this study indicate that in Ex. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, South Sulawesi, there is a public belief that if a child is often sick, his name will be changed. Scholars disagree about the name that is most loved by Allah swt., some argue: the name of the prophets while the majority of scholars agree that the name most loved by Allah swt is the name that is leaned on (iḍāfaāt) to Asmā al-ḥusnā. Myth or belief in something that is beyond reason is something that has long existed in Indonesian society, especially in South Sulawesi. In interviews conducted by researchers, almost the majority of respondents stated and understood that they did not really think about whether changing their name due to health was a myth or not. Because they think that as long as it is good then it is legal to do and practice it. With good intentions and goals, they take the initiative to change their name or their child to make it better than before. Those who were sick before are healthy.
Proses Bimbingan Manasik Haji dalam Kajian Fiqh: Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Pallangga Kab. Gowa Zulfajri H; Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi.; Ridwan, Muh. Saleh
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27435

Abstract

Proses pelaksanaan haji KUA Kec. Pallangga terdapat beberapa indikator yaitu pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, peyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana; 2) Tanggapan masyarakat Kec. Pallangga tentang manasik haji adalah masyarakat memandang bahwa kelompok bimbingan ibadah haji sangat berperan dan berfungsi dalam pembinaan bagi calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji; 3) Kajian fiqh tentang pelaksanaan haji di KUA Kec. Pallangga adalah ibadah yang wajib di lakukan bagi yang benar benar mampu, baik secara fisik, harta maupun mental. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Melengkapi sarana prasarana dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji agar terlaksananya bimbingan haji secara profesional; 2. Perlu adanya evaluasi pada pelaksanaan bimbingan manasik haji yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Pallangga agar dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada sehingga KUA Kecamatan Pallanga mampu memberikan pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji sesuai dengan yang di butuhkan oleh Jemaah haji. 3. Hendaknya KUA Kecamatan Pallangga lebih meningkatkan pelayanan agar calon Jemaah haji lebih tertarik dalam mengikuti bimbingan manasik haji.
Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan: Studi Kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Amalia, Putri; Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi.
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30264

Abstract

This study entitled "Urf's analysis of the factors causing the Naung Ri Ere tradition which is considered a belief in rejecting post-wedding (case study in Manipi, West Sinjai District, Sinjai Regency)" suggests several problem formulations, namely: 1). How is the process of implementing the Naung Ri Ere tradition in the community in Manipi, West Sinjai District, Sinjai Regency? 2). How is 'Urf's analysis of the factors causing the Naung Ri Ere tradition which is considered a belief in rejecting post-wedding reinforcements in the community in Manipi, West Sinjai District, Sinjai Regency? The results of this study indicate that the implementation of the Naung Ri Ere tradition is carried out in a place or river by placing offerings, reading prayers, sinking something into the water, bathing the newlyweds, and reading congratulations when returning home. The factors that influence why Naung Ri Ere is considered a belief in rejecting reinforcements a. Believing that those who do not follow the Naung Ri Ere tradition will experience misfortune and distress. b. Naung Ri Ere has always been carried out by the ancestors when the custom first entered Manipi. So it was believed from a long time ago that Naung ri Ere brings happiness to newlywed couples.
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai: Analisis Terhadap KUHPer dan KHI Melani, Faradillah; Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi.
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32128

Abstract

Tulisan Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimana “Sanksi Administrasi Terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Dari Perceraian Pertama” studi kasus pengadilan agama sinjai (analisis terhadap undang-undang perdata dan khi) pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi submasalah atau pertanyaan peneliti yaitu: 1.Bagaimana Pandangan Hukum positif dan Hukum islam terkait PNS yang melakukan Poligami? 2.Bagaimana sanksi administrasi terhadap perkawinan kedua PNS yang belum berkekuatan hukum tetap dari perceraian pertama di pengadilan agama sinjai? Penulis menggunakan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiannlapangan filed research deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau terlibat secara langsung terhadap penelitian mengenai sanksi adminis trasi terhadap perkawinan kedua pns yang belum berkekuatan hukum tetap dari perceraian pertama.Hasil penulisan ini menunjukan tentang adanya perbedaan pandangan antara hukum islam dan hukum positif, disini hukum islam menjelaskan bahwa tidak apa=apa melakukan poligami entah itu PNS ataupun bukan asalkan ia sanggup untuk berprilaku adil, berbeda dengan hukum positif disini tidak diperbolehkan bagi PNS untuk melakukan poligami jika tidak memiliki alasan yang jelas, dan jika tetap melakukannya makan akan diberikan sanksi administrasi yaitu penurunan jabatan bahkan sampai pemecatan.Dalam hal ini seharusnya pemerinntah membuat aturan yang sangat jelas karena aturan yang ditetapkan pemerintah dan Hukum islam sangat bertolak belakang, disini pemerintah melarang untuk melakukan poligami, tapi dalam islam boleh saja untuk melakukan Poligami asalkan dia dapat berperilaku adil kepada istri-istrinya. Tentunya disini ada perbedaan yang sangat signifikan dan terkadang ada oknum yang melakukan pernikahan tapi hanya melakukan pernikahan secara hukum islam dan tidak mendaftaarkan pernikahannya di pemerintahan agar ia bisah lolos dari sanksi yang berlaku.
Co-Authors Annuari, Handini Melani, Faradillah Muhammad Rasywan Syarif Putri Amalia Ridwan, Muh. Saleh Zulfajri H