Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA PANDEMI COVID-19 Herijal Putra, Nanda; Anzaikhan, M.
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol. 9 No. 1 (2023): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jai.v9i1.2051

Abstract

This study examines the implementation of JPS Program policies in poverty reduction in the Covid-19 Pandemic Era. The research location is in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. The approach used is a qualitative research method. The problems studied are about the implementation of the JPS Program policy in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur in the context of overcoming poverty due to the Covid-19 Pandemic as well as the positive and negative impacts of implementing the JPS Program policy on the poor in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur due to the Covid-19 Pandemic. The results of the study found that the Covid-19 Pandemic that occurred in Indonesia caused the poor in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur to lose their jobs. In dealing with this phenomenon, the government implements the JPS Assistance Program policies is the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). The implementation of the JPS Program policy in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur was able to increase the purchasing power of the poor for their food needs. This reality is a positive impact of the JPS Program. Meanwhile, the negative impact of the implementation of the JPS Program policy is that the poor people in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur are getting lazy to work so they are very dependent on the assistance that the government provides every month.
Peran Gender dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Herijal Putra, Nanda; Amran, Amran
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i1.5872

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peran gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana peran gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur melalui Bantuan BPUM, proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Aceh Timur dilakukan melalui Bantuan BPUM dan dampak pemberian Bantuan BPUM terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Berdasaran hasil kajian didapatkan bahwa usaha ekonomi menengah memiliki peranan penting dalam rangka mengatasi kemiskinan akibat pandemic covid-19. Sektor Usaha ekonomi menengah mampu memberikan kontribusi dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemic covid-19. Peran perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Bantuan Produktif Usaha mikro (BPUM) sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19. Budaya partiarkhi yang mendorong ketidaksetaraan gender telah mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor formal, mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan di sektor informal. Upaya pengembangan lapangan kerja perempuan di sektor informal dilakukan dengan memanfaatkan bantuan BPUM sebagai modal usaha ekonomi keluarga. Upaya pengentasan kemiskinan melalui BPUM diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan semakin meningkatnya ketimpangan gender di masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan BPUM sebagai landasan dalam rangka pengembangan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, perempuan melakukan upaya ekonomi keluarga yang dapat menyerap tenaga kerja, baik dari keluarganya sendiri maupun dari tenaga kerja di sekitar rumah.