Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Hukum Sehasen
Yamani, Akhmad Zaki
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Juridical Review of Elections Dispute Settlement in Indonesia Yamani, Akhmad Zaki; Sunardi, Sunardi; Arief, Hanafi
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 1 (2024): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i1.52

Abstract

The research on “Juridical Review of Election Dispute Resolution in Indonesia” aims to describe the mechanism of election dispute resolution in Indonesia, and analyze the current weaknesses of election dispute resolution in Indonesia. This is a normative legal research, which examines laws and regulations in an Indonesian legal system that are coherent with written legal values, especially those related to election dispute resolution in Indonesia. The results of the study state that election settlement mechanisms are important to protect the rights of citizens and help determine whether elections are truly a reflection of the will of their citizens, as well as for elections to be considered credible, voters and election contestants must have access to effective election dispute resolution mechanisms. independent, fair, accessible and effective. Weaknesses in the settlement of election disputes that have been carried out so far have not fulfilled a sense of justice because dispute resolution is carried out through the Constitutional Court based on Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution, whose authority is then elaborated in Article 10 paragraph (1) of Law (UU) Number 24 2003 concerning the Constitutional Court as amended by Law Number 8 of 2011 (UU MK). Dispute resolution through the Constitutional Court in Jakarta is felt to be very burdensome for election participants because it is not in accordance with the principle of a cheap, fast and efficient trial. Election dispute settlement, which has been carried out for a maximum of 7 (seven) days, begins with the stages of receiving reports, researching, clarifying, conducting studies, and making decisions. The very limited completion time, which is a maximum of 7 (seven) days, can create a sense of injustice for justice seekers, because this short process can lead to haste in the examination which in turn creates a feeling of insecurity.
The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia Yamani, Akhmad Zaki
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5712

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana proses pembuatan naskah rancangan peraturan naskah undang-undang serta teknis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman dan penafsiran makna peristiwa atau interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau kajian pustaka, yang menitikberatkan pada olahan filosofis dan teoritis, berbeda dengan penelitian sosiologis atau empiris yang lebih menekankan pada aspek lapangan atau observasi langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bertujuan untuk dipatuhi oleh masyarakat dan berperan sesuai fungsinya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga kriteria penting untuk menjaga fungsi optimal perundang-undangan. Analisis dari perspektif normatif yuridis menyoroti pentingnya dasar hukum yang jelas, kewenangan yang sesuai, dan keberlanjutan kesesuaian dengan tingkatan hukum yang lebih tinggi. Sosiologis menekankan adaptasi peraturan terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, sementara perspektif filosofis menyoroti pentingnya mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai bangsa, khususnya dalam konteks Indonesia dengan dasar filsafat Pancasila. Perspektif politis menambahkan landasan politis sebagai panduan kebijakan dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, aspek teknis pembuatan peraturan, seperti kejelasan perumusan, konsistensi istilah, sistematika prediktif, dan kemudahan pemahaman bahasa, juga penting diperhatikan. Meskipun memiliki landasan yang kuat, terus melakukan evaluasi dan perubahan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjaga relevansi dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum.
Co-Authors Hanafi Arief, Hanafi Sunardi Sunardi