Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Noni Prihandini
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Penyelesaian Hak atas Hki Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait Asal Usul Batik dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Bagus Dewa Maarif; Ema Prastiyanti; Jun Wily Saragih; Karina Diyah Lestari; Noni Prihandini
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1892

Abstract

Indonesia is a country that has diversity in it. Starting from the diversity of ethnicities, languages, cultures to traditional arts which of course are unique characteristics of the country of Indonesia. One of the arts owned by Indonesia is Batik. Batik as a work of art has become a richness of Indonesian culture which is admired by the general public, both the Indonesian people themselves and the world community, but behind it all, batik is a form of traditional Indonesian art that requires maintenance, preservation and protection so that it can be enjoyed. by the next generation. This is so because batik is one of Indonesia's cultural products that is vulnerable to becoming a victim of recognition from other countries. There are quite a few phenomena that occur where batik is actually recognized or claimed by neighboring countries, such as Malaysia. This research was conducted to determine the chronology of Batik recognized by Malaysia, in addition to knowing the resolution efforts made by the government in terms of protecting Intellectual Property Rights (IPR) as Batik in Indonesia from the perspective of International Civil Law.
EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA Noni Prihandini; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Ilham Firmansyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i7.1016

Abstract

Artikel memuat memuat atau membahas bagaimana posisi atau eksistensi peradilan agama di indonesia pada masa pemerintahan kolonial belanda dan juga bagaimana sistem peradilan agama di indonesia pada saat masa kolonial belanda. Penulisan artikel ini dibuat atau ditulis dengan penelitian pustaka atau (Library Research) dengan menelaah beberapa artikel dan jurnal yang relevan terhadap masalah yang akan dibahas yakni mengenai peradilan agama pada masa kolonial belanda. Metode pengumpulan bersumber dari referensi literatur yang relevan terhadap topik yang akan dibahas yang akan disajikan secara Deskriptif. Pada masa penjajahan di indonesia oleh kolonial belanda berdampak pada sistem peradilan agama di indonesia hal ini juga merupah tatanan peradilan agama setelah masa kesultanan islam. Dengan munculnya beberapa teori yang telah di asosiasi kan oleh tokoh kolonial belanda pada masa pemerintahan belanda, membuat peradilan agama ini tidak memiliki dasar hukum yang mendasari adanya peradilan agama untuk menegakan keadilan pada masa itu yang pada akhirnya pada masa penjajahan jepang, bangsa kolonial membuat undang- undang mengenai peradilan agama di indonesia.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI POLRES MAGELANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Noni Prihandini; Triantono, Triantono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i9.2471

Abstract

Dalam Upaya Penanganan tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan banyak hal yang dirugikan baik deri segi waktu penyidikan hingga para korban yang harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Sehingga penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan perlu diadakannya Upaya Restoratif Justice atau keadilan restorative. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran polri dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan dan hambatan yang menjadi factor kurang efektifnya pelaksanaan Upaya keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni merupakan bentuk penelitian dengan mengumpulkan keterangan dan informasi masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran penyidik polri dalam menangani tindak pidana penganiayaan menggunakan konsep restorative justice ini dengan partisipatif dari pelaku, korban, tokoh Masyarakat dan pihak terkait, yang mana akan menghasilkan kesepakatan dan mencapai penyelesaian perkara yang cepat dan efektif.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
Co-Authors Bagus Dewa Maarif Ema Prastiyanti Haza Irsyadul Furqan Bachri Ilham Firmansyah Jun Wily Saragih Karina Diyah Lestari Kuswan Hadji Lulu Lutfiyah Qinthara Faiz Taqiyyanfa Real Figo Pratama Repiana Andani Hasan Sartika Puspa Sekar Arum Triantono, Triantono