Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Lulu Lutfiyah
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time Lulu Lutfiyah; Yasmine Erlisa MW; Oksya Salma; Nabila Izzaba
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.488

Abstract

Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.
ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG Oksya Salma Asyifa; Fara Makhsonah; Lulu Lutfiyah; Teten Tendiyanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2476

Abstract

Pemilu di Indonesia adalah bagian penting dari sistem demokrasi, yang memastikan hak-hak warga negara didistribusikan dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal konstitusional. Pemerintah mendukung penyelenggara pemilu, dan alat peraga kampanye (APK) sangat penting bagi para kandidat untuk mengkampanyekan diri mereka. Namun, pada tahapan kampanye pemilihan umum 2024 di Candimulyo, terjadi pelanggaran pemasangan APK yang mengabaikan peraturan. Penelitian ini berfokus bagaimana proses penertiban pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu di Kecamatan Candimulyo yang sudah terlapor di Bawaslu Kabupaten Magelang dan bagaimana Proses Penegakan Hukum tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaturan dan penegakan hukum pemasangan APK dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan laporan observasi dan bahan pustaka sebagai sumber data dan menggunakan metode berpikir kritis yang bersifat preskriptif. Hasil pembahasannya berupa peserta pemilu memiliki hak untuk memasang APK sebagai bentuk dari kampanyenya. Namun terdapat beberapa peserta pemilu di Kabupaten Magelang yang melanggar peraturan terkait dan dapat diselesaikan pada saat itu juga. Proses penertiban pelanggaran APK oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan pemindahan dan atau penurunan APK tersebut.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
Co-Authors Fara Makhsonah Kuswan Hadji Nabila Izzaba Noni Prihandini Oksya Salma Oksya Salma Asyifa Qinthara Faiz Taqiyyanfa Real Figo Pratama Repiana Andani Hasan Sartika Puspa Sekar Arum Teten Tendiyanto Yasmine Erlisa MW