<![CDATA[AbstractThis research discusses consumer protection for developers in the context of delays in handing over houses based on the principle of istishna' buying and selling in sharia law. Delays in handing over a house are a serious problem that consumers often face in property transactions. This research aims to analyze the consumer protection mechanisms available in sharia law related to delays in handing over houses in the context of istishna' buying and selling. The approach used in this research is a normative and empirical approach, by analyzing various legal literature. The research results show that although the istishna' buying and selling principle offers a clear framework for property transactions that are fair and in accordance with sharia principles, further efforts are still needed to strengthen consumer protection against delays in handing over homes. The implication of this research is the importance of strengthening consumer protection mechanisms in property transactions based on sharia principles in order to increase trust and fairness in consumer-developer relationships. It is hoped that this research can contribute to the development of understanding of consumer protection in the context of sharia property transactions, as well as become the basis for developing more effective policies in protecting consumer rights. Keywords: Islamic Law, Consumers, Protection. AbstrakPenelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pengembang dalam konteks keterlambatan penyerahan rumah berdasarkan prinsip jual beli istishna' dalam hukum islam. Keterlambatan penyerahan rumah merupakan masalah serius yang sering dihadapi oleh konsumen yang membeli properti dari pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia dalam hukum islam terkait dengan keterlambatan penyerahan rumah dalam konteks jual beli istishna'. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis berbagai literatur hukum dan juga studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip jual beli istishna' menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi transaksi properti yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan konsumen terhadap keterlambatan penyerahan rumah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi properti berdasarkan prinsip syariah guna meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam hubungan konsumen-pengembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi properti syariah, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen.Top of Form Kata Kunci: Hukum Islam, Konsumen, Perlindungan]]>
