Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI: POLRESTABES SURABAYA Defretes, Dwi Astrianti; Setyorini, Erny Herlin
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1605

Abstract

Nasib bangsa kita ada di tangan generasi mudanya. Dalam kerangka keadilan Indonesia, hak atas keamanan yang sah merupakan salah satu perlindungan khusus bagi anak-anak. Pelestarian nilai dan martabat yang melekat pada anak merupakan persyaratan hukum di Indonesia, negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Konvensi No. 11 Tahun 2012). Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak menjabarkan peraturan dan regulasi yang diberlakukan untuk melindungi anak-anak. Merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan panduan mengenai masalah hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik generasi muda. Seorang anak muda tidak akan mempunyai kemandirian kecuali mereka mempunyai tempat tinggal yang aman. Pengasuhan dan perlindungan yang sejati terhadap seorang anak merupakan kewajiban setiap orang dewasa dalam kehidupan anak tersebut, baik itu orang tua, wali, sahabat, maupun pejabat publik. Meskipun banyak anak-anak di Indonesia yang tinggal di perkotaan, sebagian besar dari mereka mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan bentuk-bentuk penganiayaan paksa lainnya. Kecemasan di jalan pada masa kanak-kanak tanpa asuransi orang dewasa dapat mengubah cara pandang dan tindakan seseorang sepanjang sisa hidupnya. Namun, beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kota tersebut dan cakupan tugas negara untuk melindungi korban tersebut masih merupakan dugaan. Dalam hal perlindungan anak, partisipasi hierarki yang kuat sangatlah penting. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kepatuhan yang ketat terhadap peraturan administratif, dan langkah-langkah lain semuanya diperlukan untuk meluncurkan program keamanan anak secara efektif. Sesuai Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Asuransi Anak, terdapat konsekuensi berat bagi mereka yang melakukan kebencian seksual terhadap anak di bawah umur. Mutilasi dan pelemahan adalah perilaku lain yang termasuk dalam disiplin ini. Kapasitas pelaku untuk menghentikan orang lain menyakiti anak-anak yang tinggal di kotamadya adalah hal yang paling penting.
PENDAMPINGAN PERIZINAN LEGALITAS IZIN USAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Fikri, Sultoni; Rokhma, Fadila Ilaina; Defretes, Dwi Astrianti; Safitri, Dian Ayu; Rahmatullah, Muhammad Iqbal
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v2i3.419

Abstract

Kegiatan pengabdian yang menggunakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan door to door kali ini adalah untuk melakukan penerapan kemudahan mendaftarkan legalitas usaha melalui website Online Single Submmission (OSS) bagi pelaku usaha. Metode penelitian kegiatan KKN yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat ini, yakni menggunakan metode menggunakan sosialisasi, pemberian pre dan post-test, tanya jawab dengan peserta seminar dan door to door pendampingan pelatihan pembuatan surat izin usaha lainnya. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha atau UMKM yang ada di Desa Dinoyo. Jenis usaha yang dilakukan masyakat Dinoyo diantaranya produksi tahu, kembang goyang, pentol timbangan, jamu, aksesories, dan usaha cetak souvenir. Pemecahan masalah dengan menggunakan kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan legalitas usaha. Dalam metode ini memberikan beberapa materi dan pemahaman terkait mengenai pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah, serta menjelaskan tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran akun OSS. Masyarakat ataupun pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi, sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan. Pendampingan door to door yang dapat diterbitkannya Nomor Izin Berusaha (NIB) secara langsung tanpa harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto.