Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Sanctions for Notaries Violating the Code of Ethics in Making Deeds in Indonesia N Saly, Jeane; Eka Putri, Amanda Fitriani; Mariana Sitorus, Lena; Michellena, Michellena; Syamila, Najma; Ayu Puspita, Salsabillah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v8i2.7757

Abstract

The authority of notaries in Indonesia is regulated by Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions (UUJN). UUJN was established to ensure that notaries carry out their professional duties by providing legal protection and certainty to the public. However, the implementation of this law has not been optimal, leading to violations that contradict its provisions. In the year 2022, 67 notaries were suspected of violating the code of ethics.Through normative legal research, it was identified that notarial code of ethics violations, such as failure to read out deeds or allowing others to sign deeds in the presence of their staff, have been on the rise. Therefore, there is a need for the optimization of sanctions against notaries who breach the code of ethics, both in civil and criminal aspects, in accordance with the severity of their offenses.Supervision of notaries aims to ensure compliance with existing regulations and the code of ethics. If proven guilty of violations, notaries should face sanctions commensurate with their transgressions. The Notarial Code of Ethics encompasses five levels of sanctions, ranging from warnings to dishonorable discharge from the Notary Association membership. Notaries are obligated to adhere to UUJN, the Notarial Code of Ethics, and maintain integrity and dignity in the execution of their profession.
Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Rasji, Rasji; Syamila, Najma; Michellena, Michellena
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.6477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan teori Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan case dan comparative approach, dengan sumber referensi meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian penerapan sistem pemerintahan dengan prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif bertanggung jawabatas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara, legislatif membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sementara yudikatif, melalui Mahkamah Agung, menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan hukum. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan, seperti peran awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen, prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi landasan membangun pemerintahan demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Trias Politika, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, tentang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.