Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Kirana, Adelia Nindya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Consequences of Default in the Franchise Agreement Based on the Case Study (Decision of the Sukoharjo District Court Number 18/Pdt.G/2018/PN Skh) Kirana, Adelia Nindya; Urbaniasi, Urbaniasi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.899

Abstract

Franchise, namely an agreement in which one party is given the right to utilize and use intellectual property rights owned by another party in return for a fee based on the terms and sale of goods and or services. This study aims to determine the legal consequences of one of the parties defaulting on the franchise agreement in Decision Number 18/Pdt.G/2018/PN Skh and to find out how to resolve disputes for the franchisor and franchisee in the event of a violation of the franchise agreement. To achieve this goal, the researcher uses normative juridical research, then this normative legal research is based on primary and secondary legal materials. In 2018, the Plaintiff has run the Pinky Guard franchise business, which will be opened in Manado with the defendant. After the plaintiff fulfilled his obligations by making a number of payments, the defendant apparently did not fulfill the plaintiff's rights. So because of this, the defendant can be said to have committed a default because he was unable to fulfill the obligations stipulated in the franchise agreement.
Urgensi Sanksi Pidana Adat dalam Pelanggaran Tindak Pidana di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Persfektif Keadilan Sosial Saly, Jeane Neltje; Kirana, Adelia Nindya; Patricia, Laurene; Wijaya, Monica; Davinia, Sonya; Febriyanti, Valentina
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1253

Abstract

Hukum pidana adat mengatur pelanggaran tindakan yang mengganggu keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki hukum pidana adatnya sendiri yang tidak selalu tertulis. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Hukum adat digunakan untuk menjaga budaya lokal, melestarikan adat istiadat, dan memelihara keanekaragaman budaya. Suku Dayak di Pulau Kalimantan masih menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat. Dalam satu kasus, seorang pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Dayak melalui media sosial, melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata-kata merendahkan suku Dayak. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan data sekunder dari dua sumber bahan kepustakaan, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan primer, serta pendekatan case metode, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif sebagai bahan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif untuk menjelaskan data secara sistematis dan teratur, termasuk artikel ilmiah, buku, serta peraturan terkait objek penelitian. Penggunaan sanksi pidana adat penting di zaman modern karena masih banyak suku di Indonesia yang menerapkan hukum adat turun-temurun. Hukum adat menjaga keanekaragaman adat istiadat. Di suku Dayak, sanksi adat meningkatkan ketertiban dan kedamaian. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak menghadapi hambatan seperti modernisasi, alih fungsi lahan, penurunan bahasa, perubahan sosial, dan pendidikan. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga dan menghormati adat istiadat, serta saling menghargai keanekaragaman budaya.
Co-Authors Davinia, Sonya Febriyanti, Valentina Jeane Neltje Saly Patricia, Laurene Urbaniasi, Urbaniasi Wijaya, Monica