Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Relasi Publik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Moh Imam Mahmudin
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Perkara Perkawinan Campuran Melalui Hukum Perdata Internasional Logo Igo Karmed; Karina Alifia Maharani; Moh Imam Mahmudin; Restu Teguh Imani; Tsabisa Zaskia Putri Maharani
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1863

Abstract

This research is conducted with the aim of analyzing the impact of mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals according to the provisions of regulations No. 1 of 1974 concerning Marriage and No. 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia, from the perspective of International Private Law (IPL). Employing normative research methods, this study utilizes legal materials in its examination. The collection of materials involves literature studies.Based on the research, in marriages involving individuals with different citizenships, the applicable laws for them also differ. The Marriage Law does not explicitly regulate the legal consequences arising from mixed marriages. The provisions governing its legal consequences state that the status of children from mixed marriages is regulated according to the acquired citizenship, determining the applicable law.Through the above regulations, certainty is still provided in the protection for women marrying foreign nationals and the children resulting from mixed marriages.
Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia Moh Imam Mahmudin; Diana Putri Natalia; Nabila Fairuzzahra; Gabriel Ofellius; Sindu Adi Dewanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.562

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak tersebut muncul akibat dari hasil karya intelektual seseorang atau Individu. HKI dalam konsepnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu yang relatif baru, yang meliputi hak-hak ekonomi dan moral. Manusia pada fitrahnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya, yang tidak dapat diambil dan harus dihormati. Kemudian, keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal memiliki dampak pengaruh terhadap perlindungan HKI. Pentingnya sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun, HKI memberikan jaminan perlindungan, masih terdapat kontroversi terkait adanya klaim budaya yang memicu protes di dalam masyarakat. Analisis Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dapat mengatasi klaim seni budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analistis, dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan menggunakan undang-undang. Hasil dan Pembahasan menjelaskan awal mula seni budaya Indonesia diklaim sepihak oleh negara lain serta upaya perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia. Saran yang diajukan melakukan pendaftaran resmi seni budaya dengan melibatkan komunitas dan masyarakat agar mendapatkan pengakuan baik di nasional maupun internasional, kerjasama internasional mengenai seni dan warisan budaya dengan berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait HKI dan warisan budaya untuk memperkuat posisi budaya Indonesia, pelestarian budaya serta penguatan kapasitas SDM dibidang HKI dan perlindungan warisan budaya.
ANALISIS UPAH MINIMUM BURUH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH KABUPATEN MAGELANG Ajeng Dania Mada Dewi; Augista Nurhiqma Sandriana Putri; Dimas Pangestu; Moh Imam Mahmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3495

Abstract

Penelitian ini mengkaji upah minimum buruh di Kabupaten Magelang dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Fokus utama adalah untuk mengevaluasi apakah upah minimum yang ditetapkan sudah sesuai dengan standar hidup layak yang dijamin oleh HAM, serta dampaknya terhadap kesejahteraan buruh. Data diperoleh melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap buruh, pengusaha, dan pejabat pemerintah setempat, serta analisis dokumen kebijakan terkait upah minimum. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk buruh, dalam proses penetapan upah minimum. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah Magelang mengadopsi pendekatan berbasis HAM dalam merumuskan kebijakan upah, guna memastikan bahwa upah minimum tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar mampu menjamin kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Co-Authors Ajeng Dania Mada Dewi Augista Nurhiqma Sandriana Putri Diana Putri Natalia Dimas Pangestu Gabriel Ofellius Karina Alifia Maharani Logo Igo Karmed Nabila Fairuzzahra Restu Teguh Imani Sindu Adi Dewanto Tsabisa Zaskia Putri Maharani