Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan Arbiter Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Cendranita, Ivannia; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3081

Abstract

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Proses penyelesaian sengketa ini, termasuk sengketa bisnis dan yang disebut dengan sengketa, biasanya melibatkan proses peradilan atau penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan. Penyelesaian di pengadilan adalah proses mediasi yang dimediasi pengadilan yang melibatkan proses pengadilan. Proses hukum mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Karena perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yang tetap, maka ada pihak yang dianggap sebagai pemenang dan ada pihak yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan sehubungan dengan hasil akhirnya. Karena suatu proses hukum mempunyai akibat hukum yang tetap, maka sengketa hukum pada hakikatnya mengikat dan mempunyai akibat bagi kedua belah pihak. Selain proses hukum, proses di luar hukum juga dapat dilakukan. Prosedur di luar pengadilan ini dilakukan untuk mencapai win-win solution. Artinya, kedua belah pihak yang bersengketa harus mencapai hasil yang adil. Selain hasil yang adil, kami berupaya menjaga kerja sama selama proses berlangsung sehingga tidak ada emosi yang tertinggal setelah proses arbitrase. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan adalah melalui arbitrase. Keunggulan arbitrasesuatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adalah arbiter merupakan pihak yang terlibat dalam mediasi proses tersebut. Selama arbitrase, semua informasi pribadi dan terkait litigasi akan dijaga kerahasiaannya dan semua informasi akan dijaga kerahasiaannya dan sulit diakses oleh pihak ketiga. Selain melindungi privasi, arbitrase relatif hemat biaya dibandingkan litigasi yang mahal dan memakan waktu. Proses arbitrase biasanya dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Hal ini terutama karena proses persidangannya singkat dan fleksibel serta dapat diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dan arbiter.
Analisis Yuridis Eksploitasi Buruh Oleh PT. Alpen Food Industry Sebagai Produsen Eskrim Aice Cendranita, Ivannia; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12593055

Abstract

Tenaga kerja pada dasarnya memiliki keterikatan dengan pihak pemberi pekerjaan atau yang dikenal sebagai perusahaan, keterikatan ini mengikat serta mengatur bagaimana regulasi yang berlaku untuk tenaga kerja. Regulasi yang diatur tentunya harus memenuhi hak dan kewajiban antar kedua pihak. Keterikatan antar perusahaan dan tenaga kerja tercatat di dalam perjanjian kerja (kontrak kerja), dalam kontrak tersebut memuat perihal pekerjaan yang harus dilakukan, teknis jam kerja, pemberian cuti, serta hak dan kewajiban lainnya. Hak yang didapatkan sudah sepatutnya diberikan tanpa hambatan dan dipersulit terutama perihal kesehatan. Pada tahun 2017, beredar berbagai laporan yang dianggap sebagai eksploitasi terhadap buruh yang dilakukan oleh PT. Alpen Food Industry atau yang dikenal sebagai PT. Aice sebagai produsen eskrim yang dikenal menjadi sponsor utama dari Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia. Beredar laporan yang dianggap sebagai eksploitasi terutama kepada buruh perempuan, salah satunya mengenai laporan eksploitasi ibu hamil yang tidak dikenakan pengurangan jam kerja. Selain itu, beredar laporan pengurangan upah serta dipersulitnya buruh perempuan dalam pengambilan cuti haid. Dipersulitnya dalam pengambilan cuti haid ini menyebabkan beredarnya laporan bahwa ada buruh yang divonis terkena penyakit Endometriosis. Dalam hal ini perlu dipertanyakan kembali bagaimana ketidaksesuaian berita yang beredar dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pedoman secara yuridis terkait aturan yang mengatur Ketenagakerjaan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari letak ketidaksesuaian secara yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.