Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Saputra, Andi Irham Andry; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2113

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidan. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA Salsabila, Sabrina; Madiong , Baso; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2216

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbagan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Ashadi; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2248

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana Abstract The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.

ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO Indah, Nur; Hamid, Abdul Haris; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2291

Bangsa Indonesia memliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (Social Control Theory) dan Sub Budaya (Sub Culture Theory) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan Siri' na Pacce (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code

PELAKSANAA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INFORMASI DATA PRIBADI Sadar, Aprillia; Oner, Basri; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.3386

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian normatif empirik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara pada salah satu anggota penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencarian tersangka, alat bukti, dan saksi adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian agar proses penyelidikan berjalan lancar dengan cara : Upaya Aktif dan Upaya Pasif serta dengan mempermudah penyelidikan dapat dilakukan secara tim dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan secara tekhnis melakukan komunikasi antar personal Cyber Nusantara dan Petugas Interpol yang menangani Kejahatan dunia Maya The purpose of this study is to analyze how the investigation process and efforts to complete the investigation process related to cyber crime cases committed by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation. For this reason, this study uses empirical normative research. With primary and secondary data sources. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police by conducting interviews with one of the investigators at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate. The results of the study indicate that in the investigation process carried out there are still several obstacles or obstacles in the search for suspects, evidence, and witnesses. The efforts made by the Police so that the investigation process runs smoothly by: Active Efforts and Passive Efforts and by facilitating investigations can be carried out effectively. team by conducting training to improve the team's capabilities and technically carry out interpersonal communication between Cyber Nusantara and Interpol Officers who handle Cyber Crime

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA’DAN DI TANA TORAJA: Studi Kasus Pt. Sabar Jaya Dappi, Setti; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa’dan Tana Toraja dan untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa’dan Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kualitatif yaitu memilih data yang berkualitas untuk memilih data yang berkualitas dan disajikan dengan cara deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencemaran sungai sa’dan yang dilakukan PT. Sabar jaya Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang menggangu masyarakat, Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkkan tumbuhan di sekitarnya. aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pegelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepad masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa’dan This study aims to find out whether PT Patient Jaya has fulfilled the elements of environmental pollution and destruction in the Tana Toraja Sa'dan River and to find out how the actions of the police and the Tana Toraja regional government have regarding the alleged pollution and environmental destruction of the Tana Toraja Sa'dan River.This type of research is empirical normative. The data collection method is structured interviews. The analytical method used in this study is using qualitative techniques, namely choosing quality data to select quality data and present it in a descriptive way to draw a conclusion on the issues discussed.This study provides an overview of the pollution of the Sa'dan River by PT.sabar jaya The factory gas waste causes pollution that disturbs the community. The river water cannot be used by residents because it has been polluted by B3 waste (hazardous and toxic materials). surrounding. police officers carry out patrols and coaching efforts for business actors so that their business activities do not pollute the environment. Then the Tana Toraja local government supervises environmental management of businesses or activities, either in the form of routine supervision of semiannual reports of environmental approval permit holders and actively conducts education and outreach to the community on the prevention of pollution of the Sa'dan river

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN : STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/Pid.B/2022/PN Mks Sakhkhar, Muhammad Nur; Oner, Basri; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4026

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menemukan data sekunder pada kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan putusan pidana nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah sesuai dengan fakta yuridis, sehingga terdakwa dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. Meskipun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa This study aims to determine the accountability of perpetrators of threats of violence in decision number: 328/Pid.B/2022/PN Mks and judges' considerations regarding the crime of threats of violence based on decision number 328/Pid.B/2022/PN Mks. The research method used is normative-empirical, carried out at the Makassar District Court by finding secondary data on legal principles, legal principles and legal doctrines used to answer the problems in this study. The research results show that (1). The responsibility of the perpetrators of the crime of threats of violence criminal decision number: 328/pid.B/2022/PN Mks applied to Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is in accordance with juridical facts, so that the defendant can be sentenced to a maximum of 1 year in prison or a fine of Rp. 4,500. However, the prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 8 months in prison and the payment of court costs of Rp. 5,000 but in fact the trial Judge gave a sentence as responsibility for the actions of the defendant with a prison sentence of 6 months and payment of court fees of Rp. 5,000 as a deterrent effect. (2). The judge's legal considerations for the crime of threats of violence in the decision were also in accordance with the facts revealed at the trial, but the panel of judges did not make the maximum decision because they considered things that lightened the defendant's behavior such as being polite during the trial, being frank and regretting his actions. defendant

ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Sari, Muhammad Khairil; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4032

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan menelaah referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat Visum Et Repertum mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat Visum Et Repertum merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut This research was conducted to determine: The function of Visum Et Repertum in proving criminal acts and the judge's legal considerations in criminal cases No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn. Mks This research was conducted at the Makassar Polestabes and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by examining legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court judges. The results of this research concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Cases No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/P.Mks. that the decision-making process carried out by the panel of judges was in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nursapira, Nursapira; Oner, Basri; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4045

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Data sekunder diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis, perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa kasus tindak pidana pornografi. Adapun alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dakam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa informasi dan atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni penyidik mengambil print out hasil dari capture/screenshot dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi. This research aims. First: to find out the evidence in the crime of pornography based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Second: to find out the strength of electronic evidence as a basis for judges' consideration in deciding cases of criminal acts of pornography. This research uses normative juridical research type. The research location is at the Makassar District Court Class 1A Special and at the Makassar Police Station. This research uses primary legal material, which is obtained directly from the first source using interview techniques with the Makassar District Court Judge Class 1A Special and the Makassar Police Criminal Investigation Unit. While secondary data, data obtained from literature surveys such as academic books, legislation, articles, and journals that have to do with the content of the author of this research.The results of this study explain that, the proof of criminal acts is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by the judge in determining the evidence of the defendant's guilt in the case of criminal acts of pornography through the Electronic Information and Transaction Law. And as for the evidence used in solving cases of crimina acts of pornography as regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, in the form of information and / or electronic documents contained in Article 1 number 1. Article 1 number 4, and Article 5 paragraph (1) and paragraph (2). And Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The Makassar Police Criminal Investigation Unit explains the strength of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of captures/screenshots from social media accounts that are used to post related to images, videos. photos, and so on that have pornographic elements.

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Clavia: Journal of Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Clavia: Journal of Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Clavia: Journal of Law