Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA Salsabila, Sabrina; Madiong , Baso; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2216

Abstract

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbagan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.
TIMSAR (Talang Indah Mengolah Sampah 3R): Membangun Kesadaran dan Keterampilan Anak-Anak dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Desa Talang, Kabupaten Nganjuk Fazari, Reyhan Auni; Blantiant, Kin Ashiladafsa; Salsabila, Sabrina; Amalia, Restu Dyah Rizka; Putra, Chrystia Aji; Yuantoro, Revan Fajar Dwi
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): JIPPM - Juni 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.454

Abstract

Sampah anorganik menjadi jenis sampah yang sulit terurai oleh alam dan memerlukan waktu lama hingga sampah hancur. Permasalahan sampah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Setiap orang harus memiliki kesadaran terhadap pengelolaan limbah sampah. Maka dari itu, pentingnya mengajarkan pengelolaan sampah sejak dini, salah satunya dengan mengajarkan siswa sekolah dasar tentang jenis sampah yang ada lingkungan dan cara memilahnya. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan sosialisasi dan edukasi kepada siswa sekolah dasar yaitu dengan pemaparan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengolahan sampah, jenis-jenis sampah anorganik, dan pengolahan sampah anorganik menjadi barang terpakai. Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, para siswa didorong untuk berinovasi dalam mengolah sampah anorganik menjadi barang terpakai dengan mengadakan lomba. Tim pengabdian masyarakat mengajak para siswa kelas 4 dan 5 dari SD Negeri Talang untuk mengikuti kegiatan TIMSAR (Talang Indah Mengolah Sampah 3R) dengan penerapan 3R di Balai Desa Talang. Dengan dilakukannya kegiatan TIMSAR maka dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada anak-anak akan pentingnya untuk mengolah sampah anorganik menjadi barang terpakai dengan menerapkan prinsip 3R.
MASA RESTORASI MEIJI Rustamana, Agus; Naura Artianti, Levina; Salsabila, Sabrina; Zahidah Setiawan, Farah
Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2024): Sindoro: Cendikia Pendidikan
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9644/sindoro.v2i4.1664

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan mengenai Pengaruh Restorasi Meiji, dampaknya pada perkembangan Jepang modern serta pengaruhnya terhadap Cina dan Korea. Warga negara Jepang yang mempunyai sistem pemerintahan feodal dipimpin oleh Kaisar saja. Namun, kenyataannya pemerintah dijalankan oleh keluarga militer. Awalnya, negara Jepang sangat terbuka dengan kedatangan bangsa asing, namun setelah berkembangnya agama Kristen yang bertentangan dengan sistem feodal Jepang, akhirnya kaum Tokugawa memutuskan untuk menutup Jepang dari dunia luar Setelah berabad-abad lamanya akhirnya Jepang dibuka Kembali dengan kedatangan Komodor Perry, ketua Angkatan Laut AS. Hal ini juga menandai kembalinya kekuasaan kepada Kaisar. Kaisar yang memegang pemerintahan saat itu adalah Kaisar Meiji. Oleh karena itu, masa ini disebut Restorasi Meiji. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa pengaruh Restorasi Meiji merupakan peristiwa besar. Jepang merupakan negara yang dahulunya menutup diri dari perdaban dunia, dalam waktu singkat bisa berubah menjadi negara maju di berbagai bidang di Jepang. Saat ini Jepang juga menjadi salah satu negara di Asia yang bisa disejajarkan dengan negara-negara maju lainnya di Eropa dan Amerika.
DINAMIKA EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI: PERUBAHAN, TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN Mayla Hadi, Qonita; Salsabila, Sabrina; Hidayat, Riyan; Ribawati, Eko
Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2024): Sindoro: Cendikia Pendidikan
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9644/sindoro.v5i6.4138

Abstract

Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melibatkan fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberi dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. KBBI menjelaskan bahwa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, agama atau suatu masyarakat maupun negara yang di garis besarkan bahwa reformasi dapat di artikan sebagai pembaharuan. Dalam sejarah Indonesia, reformasi adalah istilah yang kerap di asumsikan sebagai era setelah pemerintahan Soeharto yang berlangsung pada tahun 1998 yang membuat adanya perubahan besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat saat itu. Reformasi ekonomi sebagai realisasi tindakan yang direncanakan untuk mengatasi krisis. Dengan melakukan perubahan yang memiliki orientasi anti-resesi dan akibatnya diposisikan pada periode waktu tertentu. Penulisan ini di susun dengan menggunakan pendekatan historis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika ekonomi indonesia era reformasi dengan menggunakan metode heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.
Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik Salsabila, Sabrina
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4577

Abstract

Cash On Delivery (COD) adalah sebuah teknik yang digunakan dimana pemesanan barang dilakukan melalui marketplace atau situs belanja online kemudian kegiatan pembayaran pesanan yang telah dilakukan dibayarkan secara tunai kepada kurir pada saat pesanan tiba di tujuan atau saat tiba di tangan konsumen. Namun sistem pembayaran ini menimbulkan kecemasan di masyarakat karena pemerintah belum mengeluarkan bentuk kontrol tentang peraturan maupun pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul permasalahan penelitian yaitu, apakah Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran, bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD), dan bagaimana prospek pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ditaati di kehidupan masyarakat. Tesis ini ditulis dengan merujuk pada penelitian preskriptif untuk menjelaskan dan menyimpulkan suatu perdebatan yang berada dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Untuk mendapatkan pernyataan yang utuh, relevan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran informasinya maka penulis melakukan wawancara. Menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya terdapat tunai dan non tunai. Dalam hal ini Cash On Delivery (COD) tidak memfokuskan diri terhadap pembayaran tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada sistem jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya, hal ini dapat dikatakan Cash On Delivery (COD) hanyalah sebatas strategi dari marketing agar pembeli tertarik untuk berbelanja online. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang Cash On Delivery (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penukaran dan pembatalan pembelian barang atau jasa. Cash On Delivery (COD) perlu dilarang penggunaannya karena kekurangan dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik. Kelemahan dan penyalahgunaan yang terdapat pada sistem Cash On Delivery (COD) ini mengakibatkan pertentangan dan pelanggaran terhadap ketentuan serta prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).