Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri; Printa Dewi Uma Azzahra; Dina Prihastuti; Reinhart Sebastian Pakasy; Nimas Calista Anggita; Vektor Setya Adi. P
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1772

Abstract

Marriage is a sacred bond entered into by a man and woman to continue their lives. According to Law No. 1 of 1974, the definition of marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family in accordance with the belief in the Almighty God. A legal marriage is carried out according to the religious law and the state law of both parties. However, it does not rule out the possibility of a mixed marriage where the nationality of both parties is different. In this writing, we discuss a mixed marriage regarding the legal consequences of mixed marriages regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage and discuss the mechanism for separating assets in mixed marriages according to Denpasar Court decision Number 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Based on this decision, both parties entered into a mixed marriage between Indonesian citizens and US citizens, but the two parties did not make a prenuptial agreement for the separation of their respective assets as a condition for carrying out a mixed marriage. In this case, even though a foreigner is married to an Indonesian citizen and has registered their marriage and lives in Indonesia, they still have limited rights to buy and sell immovable assets
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan melalui Aplikasi Telegram Dina Prihastuti; Dian Amesti; Adnin Najma Hafiezha; Ajeng Sholikhawati; Ilham Firmansyah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.517

Abstract

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menikmati film bajakan dengan cara mengakses melalui website ilegal. Hal inilah yang pada akhirnya memicu banyak masalah hukum dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menilai suatu fenomena hukum melalui analisis normatif berdasarkan undang-undang, norma, dan literatur dalam bentuk jurnal dan makalah penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum dan dampak pembajakan film illegal. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah melakukan perlindungan hak cipta dibidang sinematografi baik secara preventif maupun represif melalui arbitrase atau penyelesaian hukum. Penjahat pembajakan menggunakan program Telegram karena kemudahan penggunaan, kebebasan, dan tidak adanya pengelolaan saluran yang ketat. Pemegang hak cipta sinematografi yang dirugikan akibat pembajakan di Telegram dapat mengajukan laporan kepada polisi atau penyidik tentang penggandaan dan/atau pelanggaran tersebut.
TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BIASA DENGAN HAKIM BERJUMLAH GENAP Dina Prihastuti; Intan Amalia Putri; Dwi Mei Laila Nur Baiti; Destri Tsurayya Istiqamah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2621

Abstract

Kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam rangka penegakkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kenyataan di lapangan masih ditemukan proses persidangan dengan hakim yang berjumlah genap. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam persidangan berjumlah ganjil. Dalam penyelesaian perkara yang kemudian diselesaikan di Pengadilan terdapat suatu hal yang tidak bersesuaian antara das sein dan das sollen. Tujuan dari penulisan ini adalah menelaah dan mengkaji akibat hukum apabila dalam persidangan hanya dihadiri 2 hakim yang berjumlah genap di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber data sekunder berupa mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur review. Hasil penelitian mengatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang dihadiri hakim berjumlah genap tidak bersesuaian dengan kode etik hakim yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Produk hukum berupa putusan juga dapat dinyatakan batal demi hukum serta dampak sosial terhadap berupa perubahan stigma masyarakat dan tidak adanya rasa ideal yang dimiliki oleh pengadilan agama karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonogiri bersama KKN 68 UNTIDAR 2024 : Pencegahan Stunting Melalui Sosialisasi dan Demo Masak Makanan Bergizi Pradipa Saraswati Annafi’Ah; Ana Munazirotul; Tardho Hakim; Vianka Eka Saputra; Bunga Cinta; Ellyn Khumairo; Dina Prihastuti; Faris Rifki Fauzi; Muhammad Gibrail; Efi Nur Fitriya; Rizqa Ula Fahadha
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): GJPM - Juli s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v2i2.821

Abstract

Wilayah Kabupaten Magelang masih berfokus pada intervensi penurunan angka stunting. Dalam pelaksanaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu edukasi terkait bagaimana stunting ini dapat dicegah. Seperti masyarakat di Desa Wonogiri, Kajoran memiliki antusiasme yang cukup tinggi terhadap edukasi pencegahan stunting. Melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Kelompok 68 KKN Untidar di Desa Wonogiri, ibu dan balita stunting telah berpartisipasi aktif dan memiliki ketertarikan yang tinggi untuk mencegah stunting bagi keluarganya. Saat dilakukan wawancara maupun dalam diskusi pencegahan stunting, individu atau kelompok ibu dengan balita stunting dapat menggali informasi terkait pengetahuan stunting dan cara mencegahnya. Dalam upaya untuk menurunkan angka stunting, peran kader posyandu untuk mendampingi dan ibu balita sendiri sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dengan pengolahan makanan untuk anak yang sesuai dengan gizi balita. Selain dari keterampilan pembuatan makanan untuk anak, dengan pola atau perilaku hidup masyarakat yang sehat juga perlu ditingkatkan. Dengan begitu, baik dari gizi yang masuk dalam tubuh ibu hamil maupun balita dapat selaras dengan pola perilaku hidup sehat yang menunjang kesehatan balita dan mencegahnya dari terkena stunting.