Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLUASAN MAKNA PRINSIP NONDISKRIMINASI TENTANG HAK CUTI BAGI PEKERJA PRIA TERKAIT ISTERI MELAHIRKAN Intan Amalia Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Amalia Putri, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas SH., LLM., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: intanaaputri@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbedaan pengaturan perihal cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan bagi kelompok pekerja PNS dan pegawai swasta. Perbedaan pengaturan tersebut dikaitkan dengan perluasan makna prinsip nondiskriminasi tentang hak cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan analisis konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, perluasan makna prinisip nondiskriminasi yang didasarkan pada “Buku Panduan Praktis Bagi Pengusaha Untuk Mempromosikan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia yang diterbitkan ILO bekerja sama dengan APINDO”, yang mana buku panduan tersebut menjadi suatu bentuk sumber hukum materiil yang secara preskriptif mampu memberikan pedoman bagi pemerintah maupun pengusaha agar dapat lebih memberikan perlindungan kepada pekerja dengan didasarkan pada prinsip nondiskriminasi, yang dalam hal ini khususnya perlindungan bagi pekerja pria yang hendak mengambil cuti karena isterinya melahirkan. Dari perluasan makna prinsip nondiskriminasi tersebut, perbedaan pengaturan mengenai hak cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan antara kelompok pekerja PNS dan pegawai swasta dikatakan sebagai bentuk dari diskriminasi secara hukum. Kata Kunci: Perluasan Makna, Prinsip Nondiskriminasi, Cuti Isteri Melahirkan   Abstract This research is aimed to analyse the difference of setting the scheme of leave granted for male workers during their wives’ maternity period for civil servants and private companies’ employees. The different regulations in both groups of employment are related with extended definition of the principle of non-discrimination concerning the right to take leave for the male workers due to maternity period of their wives. This research employed normative juridical method, statute and comparative approaches. Primary and secondary materials obtained for this research were further analysed by means of systematic and analytical interpretation, and legal construction analysis. The research result learns that the extended definition of non-discrimination principle is based on the book of practical guidelines for employers to promote and avoid discrimination at workplace in Indonesia. This book is published by ILO in association with APINDO. This book of guidelines has served as the source of legal materials that are capable of setting guidelines for both the government and employers in terms of giving protection to workers based on the principle of non-discrimination, especially the protection given to male workers during their wives’ maternity period. In reference to the extended definition of non-discrimination principle, the difference in the regulations regarding this case between those in government offices and private companies is still seen as discrimination in a legal scope. Keywords: extended definition, non-discrimination principle, maternity leave
TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BIASA DENGAN HAKIM BERJUMLAH GENAP Dina Prihastuti; Intan Amalia Putri; Dwi Mei Laila Nur Baiti; Destri Tsurayya Istiqamah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2621

Abstract

Kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam rangka penegakkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kenyataan di lapangan masih ditemukan proses persidangan dengan hakim yang berjumlah genap. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam persidangan berjumlah ganjil. Dalam penyelesaian perkara yang kemudian diselesaikan di Pengadilan terdapat suatu hal yang tidak bersesuaian antara das sein dan das sollen. Tujuan dari penulisan ini adalah menelaah dan mengkaji akibat hukum apabila dalam persidangan hanya dihadiri 2 hakim yang berjumlah genap di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber data sekunder berupa mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur review. Hasil penelitian mengatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang dihadiri hakim berjumlah genap tidak bersesuaian dengan kode etik hakim yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Produk hukum berupa putusan juga dapat dinyatakan batal demi hukum serta dampak sosial terhadap berupa perubahan stigma masyarakat dan tidak adanya rasa ideal yang dimiliki oleh pengadilan agama karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UMK (Pemberian Upah Terhadap Karyawan Mie Gacoan Magelang) Intan Amalia Putri; Fara Makhsonah; Dwi Mei Laila Nurul Baiti; Zidna Faizahtur Rohmah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i9.3765

Abstract

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban bertanggung jawab atas hidup warga negara nya dengan selalu membela hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh warga negara. Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerinatah Daerah Kabupaten/Kota telah mengeluarkan peraturan mengenai jumlah besaran pemberian upah yang harus diberikan oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya. Namun, pada kenyataanya masih terdapat perusahan yang dalam memberikan upah terhadap karyawan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pihak mie Gacoan belum mampu memberikan hak upah standar sesuai UMK yang telah ditetapkan pemerintah, jaminan kesehatan, dan beberapa fasilitas yang berhak di dapat pekerja. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengusaha telah melanggar Pasal 185 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.
Sosialisasi Hukum Agraria (Pertanahan) Kepada Masyarakat Dusun Giyasan dan Kawungon Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Afin Prianda; Galih Putra Pamungkas; Farikhatul Hidayah; Ajeng Sholikhawati; Intan Amalia Putri; Silva Ayu Karimah; Faila Al Faina; Dwi Mei Laila Nurul Baiti; Tarisa Dinar Alifia
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus : Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v3i3.3046

Abstract

Agrarian law is a set of regulations, one of which regulates land registration. Land registration is important to be socialized, the socialization carried out at the Bumirejo Village Hall aims to enable the people of Bumirejo Village to increase their knowledge of the importance of land legality. After observing that there are still many people in Bumirejo Village who do not understand land matters so that quite a few residents experience cases of land disputes, it is very important to carry out socialization of agrarian law. So that through this socialization, parties experiencing land disputes can gain legal certainty and a sense of justice in resolving the problems they are facing. Then this socialization was carried out face-to-face by bringing in speakers from Tidar University Law Lecturers who discussed the legality of land, how to resolve land disputes, and the stages of submitting land disputes. The results of the socialization made the people of Bumirejo Village understand the importance of awareness of land law which can be used to socialize and become citizens who always obey the regulations in force in Indonesia.
Melatih Kemampuan Siswa dalam Mendesain Poster Menggunakan Aplikasi Canva di SMAN 1 Darussalam Masitah; Nurul Maulisa; Risma; Intan Amalia Putri; Judan Aramiko; Wahidah Nasution; Kasmi, Hendra; Kasmi, Rahmatullah
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Juni (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam pendidikan maupun pekerjaan. Salah satu contoh media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu aplikasi Canva, aplikasi canva yaitu aplikasi yang sering digunakan untuk mendesain poster atau infografik, persentasi, film animasi dan lainnya. Sehingga pentingnya pelatihan tentang penggunaan teknologi aplikasi canva bagi siswa SMAN 1 Darussalam dalam proses belajar mengajar. Dalam pengabdian ini ada beberapa hasil yang ingin dicapai yaitu, siswa mampu merancang proyek di aplikasi canva, siswa juga mampu mengoprasikan fitur-fitur yang ada pada aplikasi canva. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu metode sosialisasi tentang pelatihan penggunaan aplikasi canva di SMAN 1 Darussalam. Kemudian hasil dari pengadian ini yaitu: 1) Menumbuhkan kesadaran dari siswa SMA Negeri 1 Darussalam tentang pentingnya teknologi di era digital sekarang ini. Yang nantinya akan dijadikan sebagai media baik dalam pembelajaran maupun kepentingan lainnya. 2) Menumbuhkan pemahaman dari siswa di SMA Negeri 1 Darussalam tentang penggunaan aplikasi canva sebagai media membuat poster dan info grafik lainnya. Dengan mengaplikasikan karya mereka yaitu puisi yang nantinya akan di desain dalam aplikasi canva.