Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Asti Giri Anjani
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Hak Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Orang Asing Nadia Ardine; Mey Lia Sari; Aisyah Resta Melati; Arifa Kurnia Suci; Asti Giri Anjani
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1924

Abstract

Land ownership rights are one of the fundamental human rights. However, land ownership rights for Indonesian citizens who marry foreigners are specifically regulated in Indonesian laws and regulations. These provisions aim to maintain state sovereignty and prevent land control by foreign parties. Based on Indonesian laws and regulations, Indonesian citizens who marry foreigners can only have rights to certain land, namely use rights, rental rights for buildings, ownership rights to apartment units, and ownership rights to residential or residential houses. Ownership rights to land can only be owned by Indonesian citizens. This research aims to examine the regulation of land ownership rights for Indonesian citizens who marry foreigners in Indonesian legislation. The law regarding mixed marriages is regulated in Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In essence, mixed marriages allow Indonesian citizens to choose the citizenship they will follow, whether the citizenship of the husband or wife, in line with the provisions of Article 26 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Indonesian citizens who undergo mixed marriages have the possibility to create a marriage agreement that allows the separation of property between spouses during the marriage period, while maintaining their citizenship status..
PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK SEJARAH Asti Giri Anjani; Sari, Mey Lia; Arifa Kurnia Suci ISSP; Rimeltado Nur Ahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1609

Abstract

Peradilan agama di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan hukum Islam dan keragaman budaya di negara ini. Artikel ini menyajikan tinjauan sejarah mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia, fokus pada peran, evolusi, dan tantangan yang dihadapi sistem peradilan agama. Sejak kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13, peradilan agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim. Seiring berjalannya waktu, peradilan agama mengalami transformasi signifikan, terutama selama periode kolonial Belanda dan era kemerdekaan. Proses ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang lebih luas. Sistem hukum Islam dilaksanakan oleh kesultanan-kesultanan Islam sebelum masa kolonialisme Belanda dimulai. Peradilan Agama telah melewati proses panjang hingga Peradilan Agama diakui kedudukannya oleh Negara Indonesia melalui Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
ANALISIS PENANGANAN KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE Asti Giri Anjani; Rizal Aludya Danu Siswanto; Bondan Nugroho; Tri Astuti Kusumawati; Wahyu Prabowo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i9.2474

Abstract

The handling of Restorative Justice by the Wonogiri Prosecutor's Office in criminal acts is the main focus of this research. Restorative Justice is an alternative approach to the criminal justice system that focuses on restoring victims, perpetrators and society. This research aims to investigate the implementation of Restorative Justice by the Wonogiri Prosecutor's Office in handling crimes with light sentences. The research method used is qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and document analysis. The research results show that the Wonogiri Prosecutor's Office has implemented various strategies in implementing Restorative Justice, such as mediation, group conferences, and rehabilitation programs. This approach provides space for victims, perpetrators and the community to actively participate in the conflict resolution process. However, there are several obstacles faced in implementing Restorative Justice by the Wonogiri Prosecutor's Office, including a lack of public awareness about the concept of Restorative Justice, limited human resources and budget, as well as challenges in measuring the success of the program. Therefore, further efforts are needed to increase public understanding and participation as well as improve infrastructure and human resources in the criminal justice system. It is hoped that this research can contribute to the development of Restorative Justice policies and practices at the local level, as well as becoming a basis for further research in this field.
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU UNTUK PEKERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Asti Giri Anjani; Vonny Fatikha Azzahra; Dian Amesti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3455

Abstract

Sebagian besar orang tahu bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 59 tidak efektif karena tidak ada pengawasan pemerintah dan karena kebutuhan lapangan pekerjaan lebih pada pekerjaan tetap. Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berfokus pada memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut. Hukum ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja serta memiliki unsur-unsur seperti pekerjaan, upah, dan perintah.. Perlindungan hukum ini dibuat untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya dilindungi dengan memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil. Pemerintah telah menyediakan instrumen hukum untuk mengatur secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang mengalami pelanggaran kontrak kerja dan bagaimana Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam perspektif HAM.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DALAM PLATFORM LAIN TANPA IZIN Asti Giri Anjani; Geza Arditya; Mey Lia Sari; Aisyah Resta Melati; Agvianto Perdawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3517

Abstract

Film piracy on digital platforms has become an increasingly troubling problem for copyright holders. With the increasing accessibility of the internet, copyrighted films can easily be distributed illegally on various platforms without permission. This article investigates the challenges faced by copyright holders in protecting their works from piracy on digital platforms. This research uses legal analysis methods and literature studies to identify the main obstacles and possible solutions to overcome this problem. The research results show that copyright protection against film piracy requires a holistic approach, involving collaboration between government, industry and digital platforms. In addition, the implementation of copyright protection technology and education to the public about the impact of piracy on the film industry is also needed. This article also reviews various legal and technological strategies that can be used to reduce film piracy on digital platforms. Thus, this article provides important insights for copyright holders, policy makers, and legal practitioners in their efforts to protect film copyrights from piracy on digital platforms.
PERAN PENTING MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS Asti Giri Anjani; Nadia Ardine; Mey Lia Sari; Aisyah Resta Melati; Arifa Kurnia; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i8.3724

Abstract

Peran masyarakat dalam menetapkan peraturan-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyuarakan pandangan mereka, memberikan masukan yang konstruktif, dan mengawasi proses pembuatan kebijakan. Metode partisipasi yang umum mencakup konsultasi publik, forum diskusi, dan penyampaian aspirasi melalui media. Keterlibatan ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dan solusi praktis, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan-undangan merupakan langkah strategis untuk menciptakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.
Co-Authors Agvianto Perdawan Aisyah Resta Melati Arifa Kurnia Arifa Kurnia Suci Arifa Kurnia Suci ISSP Bondan Nugroho Dian Amesti Geza Arditya Kuswan Hadji Mey Lia Sari Nadia Ardine Rimeltado Nur Ahmad Rizal Aludya Danu Siswanto Sari, Mey Lia Tri Astuti Kusumawati Vonny Fatikha Azzahra WAHYU PRABOWO