Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Problematika Penundaan Pembayaran Uang Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT Duta Sumpit Indonesia Gita Sekar Ayuni; Asti Ika Ristianti; Anjani Karisma; Kevin Rayhan Pamungkas
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.543

Abstract

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia Hasna Nadia; Gita Sekar Ayuni; Anjani Karisma Mustika; Bondan Nugroho
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.556

Abstract

HAKI diartikan sebagai pendaftaran kepemilikan atas karya yang baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Tujuan adanya Haki disini guna melindungi pencipta karya agar tidak terjadi tiruan ide. Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual adalah merek dagang yang digunakan sebagai ciri khas untuk membedakan barang/jasa yang dihasilkannya dengan barang/jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Terdapat beberapa permasalahan terkait hak merek seperti sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA oleh PT Ratania yang sama-sama merasa memiliki kepemilikan atas merek IKEA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menghubungkan antara kasus yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar memperkaya referensi pembaca dalam mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak. Hasil penelitian ini adalah bahwa merek IKEA Swedia telah dicabut karena tidak dipergunakan selama lebih dari batas maksimal tidak dipergunakannya merek dagang. Selanjutnya yang berhak beroperasi menggunakan merek IKEA adalah PT. Ratania Khatulistiwa.
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TPS UNTUK PEMILU 2024 OLEH KPU KOTA MAGELANG Gita Sekar Ayuni; Anjani Karisma Mustika; Gabriel Ofellius; Muhammad Nur Rokhim; Tri Agus Gunawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2545

Abstract

Mekanisme penetapan tempat pemungutan suara (TPS) adalah aspek yang penting dalam proses pemilu yang demokratis. Pembagian dan penetapan TPS pada tiap-tiap kelurahan di masing-masing kecamatan di Kota Magelang yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang didasarkan pada beberapa aspek seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan aksesibilitas. Kemudian untuk mekanisme penetapan TPS di setiap kelurahan yang dilakukan oleh KPU kota Magelang harus memperhatikan beberapa hal diantaranya Pembentukan PPS, pembetukan KPPS, kerjasama antara PPS, KPPS , dan pemangku wilayah setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab berbedanya jumlah TPS di tiap kelurahan Kota Magelang dan bagaimana mekanisme penetapan tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi dimana penelitian ini menggabungkan teori-teori, asas-asas, norma-norma, aturan-aturan, dan data yang ada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah KPU Kota Magelang menggunakan beberapa indikator pertimbangan guna membentuk dan menetapkan tempat pemungutan suara TPS di tiap-tiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Magelang guna menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024.